Resmi Akhiri Program IndoRisk, Pemerintah Perkuat Fiskal Hadapi Risiko Bencana
Jum'at, 13 Maret 2026 - 16:58 WIB
loading...
Pemerintah Indonesia secara resmi menutup pelaksanaan Indonesia Disaster Risk Finance & Insurance (IndoRISK). FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia secara resmi menutup pelaksanaan Indonesia Disaster Risk Finance & Insurance (IndoRISK) sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pembiayaan dan asuransi risiko bencana nasional. Kegiatan penutupan diselenggarakan di Kantor Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), JB Tower Lantai 29, Jakarta Pusat.
IndoRISK merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk meningkatkan ketahanan fiskal negara terhadap dampak ekonomi akibat bencana melalui pembentukan dan penguatan Pooling Fund Bencana (PFB). Proyek ini didukung oleh Pinjaman LN-9197-ID serta hibah dari Global Risk Financing Facility (GRiF) dan mulai efektif sejak 4 Oktober 2021.
Selama periode pelaksanaan, berbagai capaian penting berhasil diwujudkan, antara lain penguatan tata kelola pembiayaan risiko bencana serta pengembangan mekanisme pendanaan yang lebih responsif terhadap kondisi darurat. Salah satu langkah strategis adalah penetapan BPDLH sebagai pengelola Pooling Fund Bencana melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407 Tahun 2021, yang diikuti dengan pengesahan Operations Manual pada Oktober 2021 sebagai pedoman pengelolaan dana.
Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan, Suska, menjelaskan pentingnya strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) dalam menanggulangi risiko bencana.
“Strategi PARB diluncurkan tahun 2018 merupakan kombinasi dari instrumen-instrumen keuangan untuk mendapatkan skema pendanaan risiko bencana yang memadai, tepat waktu dan sasaran, efektif, berkelanjutan, dan transparan. Di masa depan, PFB sebagai bagian dari Strategi PARB akan menjadi instrumen penting dalam penanggulangan risiko bencana dan menjadi buffer bagi APBN,” kata Suska.
Baca Juga: Harga Minyak Naik, Nalar Fiskal Jangan Turun
Optimalisasi pengelolaan hibah juga dilakukan melalui pengalihan kewenangan penandatanganan dari Badan Kebijakan Fiskal kepada BPDLH pada Februari 2023. Kebijakan tersebut memberikan fleksibilitas yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan berbasis Badan Layanan Umum (BLU) guna memperkuat fungsi Public Financial Buffer dalam menghadapi risiko bencana. Dari total alokasi hibah sebesar USD 10 juta, realisasi hingga tahun 2026 diproyeksikan mencapai USD 7,81 juta, dengan sisa sekitar USD 2,19 juta yang sedang dalam proses penyelesaian administrasi akhir.
Pelaksanaan IndoRISK menggunakan skema Investment Project Financing with Performance-Based Conditions (IPF-PBC), yaitu mekanisme penarikan dana pinjaman yang bergantung pada pemenuhan indikator kinerja tertentu. Hingga tahap akhir implementasi, nilai pinjaman yang telah ditarik mencapai USD 460 juta, dengan sisa sekitar USD 40 juta yang masih dalam proses verifikasi.
Sejumlah indikator kinerja utama berhasil dipenuhi, meliputi pembentukan Pooling Fund Bencana, penguatan struktur pendanaan, implementasi rencana pembiayaan risiko bencana, serta peningkatan sistem pelacakan anggaran kebencanaan. Program ini juga mendukung peningkatan kesiapsiagaan melalui sinergi berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta Kementerian Kesehatan.
Pada tahun terakhir pelaksanaan, realisasi penyaluran anggaran menunjukkan capaian yang sangat baik. Kegiatan pra bencana mencapai 96,01 persen dari rencana anggaran, sedangkan program asuransi Barang Milik Negara sebagai bagian dari strategi transfer risiko mencapai 87,46 persen. Secara keseluruhan, tingkat realisasi penyaluran dana mencapai 94,66 persen, melampaui target minimal 80 persen yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
Baca Juga: Fitch Pangkas Outlook Utang RI ke Negatif, Soroti Kondisi Fiskal
Pooling Fund Bencana dirancang sebagai instrumen utama dalam Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana Nasional untuk melindungi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tekanan fiskal akibat kejadian bencana. Ke depan, mekanisme ini diharapkan menjadi sumber pendanaan terintegrasi yang dapat diakses pemerintah pusat maupun daerah guna mempercepat pemulihan pasca bencana secara lebih merata dan efektif.
“Atas nama World Bank saya mengucapkan terima kasih atas keberhasilan dan dukungan seluruh pihak dalam penanggulangan kebencanaan di Indonesia. Pada kesempatan ini, mari kita merefleksikan kembali kesiapan Indonesia pada mitigasi dan risiko bencana,” pungkas Lead Financial Sector Economist World Bank, Julian Casal.
Penutupan IndoRISK menjadi momentum penyampaian laporan akhir pelaksanaan sekaligus bentuk apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, serta mitra pembangunan yang telah berkontribusi dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Melalui berbagai capaian yang telah diraih, IndoRISK diharapkan menjadi fondasi penting dalam memperkuat sistem pembiayaan risiko bencana nasional serta mendorong terciptanya tata kelola penanggulangan bencana yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.
IndoRISK merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk meningkatkan ketahanan fiskal negara terhadap dampak ekonomi akibat bencana melalui pembentukan dan penguatan Pooling Fund Bencana (PFB). Proyek ini didukung oleh Pinjaman LN-9197-ID serta hibah dari Global Risk Financing Facility (GRiF) dan mulai efektif sejak 4 Oktober 2021.
Selama periode pelaksanaan, berbagai capaian penting berhasil diwujudkan, antara lain penguatan tata kelola pembiayaan risiko bencana serta pengembangan mekanisme pendanaan yang lebih responsif terhadap kondisi darurat. Salah satu langkah strategis adalah penetapan BPDLH sebagai pengelola Pooling Fund Bencana melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407 Tahun 2021, yang diikuti dengan pengesahan Operations Manual pada Oktober 2021 sebagai pedoman pengelolaan dana.
Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan, Suska, menjelaskan pentingnya strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) dalam menanggulangi risiko bencana.
“Strategi PARB diluncurkan tahun 2018 merupakan kombinasi dari instrumen-instrumen keuangan untuk mendapatkan skema pendanaan risiko bencana yang memadai, tepat waktu dan sasaran, efektif, berkelanjutan, dan transparan. Di masa depan, PFB sebagai bagian dari Strategi PARB akan menjadi instrumen penting dalam penanggulangan risiko bencana dan menjadi buffer bagi APBN,” kata Suska.
Baca Juga: Harga Minyak Naik, Nalar Fiskal Jangan Turun
Optimalisasi pengelolaan hibah juga dilakukan melalui pengalihan kewenangan penandatanganan dari Badan Kebijakan Fiskal kepada BPDLH pada Februari 2023. Kebijakan tersebut memberikan fleksibilitas yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan berbasis Badan Layanan Umum (BLU) guna memperkuat fungsi Public Financial Buffer dalam menghadapi risiko bencana. Dari total alokasi hibah sebesar USD 10 juta, realisasi hingga tahun 2026 diproyeksikan mencapai USD 7,81 juta, dengan sisa sekitar USD 2,19 juta yang sedang dalam proses penyelesaian administrasi akhir.
Pelaksanaan IndoRISK menggunakan skema Investment Project Financing with Performance-Based Conditions (IPF-PBC), yaitu mekanisme penarikan dana pinjaman yang bergantung pada pemenuhan indikator kinerja tertentu. Hingga tahap akhir implementasi, nilai pinjaman yang telah ditarik mencapai USD 460 juta, dengan sisa sekitar USD 40 juta yang masih dalam proses verifikasi.
Sejumlah indikator kinerja utama berhasil dipenuhi, meliputi pembentukan Pooling Fund Bencana, penguatan struktur pendanaan, implementasi rencana pembiayaan risiko bencana, serta peningkatan sistem pelacakan anggaran kebencanaan. Program ini juga mendukung peningkatan kesiapsiagaan melalui sinergi berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta Kementerian Kesehatan.
Pada tahun terakhir pelaksanaan, realisasi penyaluran anggaran menunjukkan capaian yang sangat baik. Kegiatan pra bencana mencapai 96,01 persen dari rencana anggaran, sedangkan program asuransi Barang Milik Negara sebagai bagian dari strategi transfer risiko mencapai 87,46 persen. Secara keseluruhan, tingkat realisasi penyaluran dana mencapai 94,66 persen, melampaui target minimal 80 persen yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
Baca Juga: Fitch Pangkas Outlook Utang RI ke Negatif, Soroti Kondisi Fiskal
Pooling Fund Bencana dirancang sebagai instrumen utama dalam Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana Nasional untuk melindungi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tekanan fiskal akibat kejadian bencana. Ke depan, mekanisme ini diharapkan menjadi sumber pendanaan terintegrasi yang dapat diakses pemerintah pusat maupun daerah guna mempercepat pemulihan pasca bencana secara lebih merata dan efektif.
“Atas nama World Bank saya mengucapkan terima kasih atas keberhasilan dan dukungan seluruh pihak dalam penanggulangan kebencanaan di Indonesia. Pada kesempatan ini, mari kita merefleksikan kembali kesiapan Indonesia pada mitigasi dan risiko bencana,” pungkas Lead Financial Sector Economist World Bank, Julian Casal.
Penutupan IndoRISK menjadi momentum penyampaian laporan akhir pelaksanaan sekaligus bentuk apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, serta mitra pembangunan yang telah berkontribusi dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Melalui berbagai capaian yang telah diraih, IndoRISK diharapkan menjadi fondasi penting dalam memperkuat sistem pembiayaan risiko bencana nasional serta mendorong terciptanya tata kelola penanggulangan bencana yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.
(nng)
Lihat Juga :
