Pemprov DKI Didorong Bentuk BUMD Khusus Demi Ketahanan Energi
Rabu, 01 April 2026 - 20:51 WIB
loading...
A
A
A
Dalam Perda RUED, Pemprov DKI menargetkan peningkatan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dan efisiensi energi sebagai tulang punggung transisi energi bersih.
Sejumlah target konkret telah dipatok. Di sektor transportasi, elektrifikasi kendaraan ditargetkan minimal 10 persen pada 2030 dan melonjak menjadi 75 persen pada 2050. Program ini mencakup mobil listrik, sepeda motor listrik, hingga elektrifikasi armada Transjakarta.
Tak hanya itu, penggunaan kompor listrik di rumah tangga juga didorong, dengan target minimal 50 persen rumah tangga beralih pada 2050. Sementara itu, transisi gas bumi diperluas untuk sektor rumah tangga, komersial, industri, dan transportasi sebagai energi peralihan yang lebih bersih.
RUED juga membuka ruang pengembangan elektrifikasi berbasis hidrogen. Penggunaan mobil listrik berteknologi hidrogen ditargetkan mulai paling lambat 2030 dan mencapai 20 persen dari total mobil listrik pada 2050.
Selain itu, pengendalian emisi gas rumah kaca dan polusi udara dari sektor energi menjadi prioritas, termasuk penyediaan energi terpusat dan pengembangan EBT di wilayah Kepulauan Seribu. Semua itu diarahkan untuk mendukung target nol emisi (net zero emission) Jakarta pada 2050 melalui pendekatan sustainable mobility dan efisiensi energi.
Perlu Operator Khusus
Menurutnya, kompleksitas target tersebut memerlukan operator khusus di level daerah. “RUED itu blueprint. Tapi blueprint harus diterjemahkan ke proyek konkret: pembangunan pembangkit EBT, infrastruktur charging station, pengembangan hidrogen, sampai manajemen energi di gedung-gedung. Di sinilah BUMD Energi berperan,” katanya.
Ia menilai BUMD Energi dapat menjadi agregator investasi, pengelola proyek energi bersih, sekaligus mitra strategis pemerintah pusat dan swasta. Tanpa badan usaha khusus, Jakarta berisiko bergantung sepenuhnya pada pihak eksternal dalam pembiayaan dan teknologi.
Sejumlah target konkret telah dipatok. Di sektor transportasi, elektrifikasi kendaraan ditargetkan minimal 10 persen pada 2030 dan melonjak menjadi 75 persen pada 2050. Program ini mencakup mobil listrik, sepeda motor listrik, hingga elektrifikasi armada Transjakarta.
Tak hanya itu, penggunaan kompor listrik di rumah tangga juga didorong, dengan target minimal 50 persen rumah tangga beralih pada 2050. Sementara itu, transisi gas bumi diperluas untuk sektor rumah tangga, komersial, industri, dan transportasi sebagai energi peralihan yang lebih bersih.
RUED juga membuka ruang pengembangan elektrifikasi berbasis hidrogen. Penggunaan mobil listrik berteknologi hidrogen ditargetkan mulai paling lambat 2030 dan mencapai 20 persen dari total mobil listrik pada 2050.
Selain itu, pengendalian emisi gas rumah kaca dan polusi udara dari sektor energi menjadi prioritas, termasuk penyediaan energi terpusat dan pengembangan EBT di wilayah Kepulauan Seribu. Semua itu diarahkan untuk mendukung target nol emisi (net zero emission) Jakarta pada 2050 melalui pendekatan sustainable mobility dan efisiensi energi.
Perlu Operator Khusus
Menurutnya, kompleksitas target tersebut memerlukan operator khusus di level daerah. “RUED itu blueprint. Tapi blueprint harus diterjemahkan ke proyek konkret: pembangunan pembangkit EBT, infrastruktur charging station, pengembangan hidrogen, sampai manajemen energi di gedung-gedung. Di sinilah BUMD Energi berperan,” katanya.
Ia menilai BUMD Energi dapat menjadi agregator investasi, pengelola proyek energi bersih, sekaligus mitra strategis pemerintah pusat dan swasta. Tanpa badan usaha khusus, Jakarta berisiko bergantung sepenuhnya pada pihak eksternal dalam pembiayaan dan teknologi.
Lihat Juga :
