METI Mendorong Langkah Percepatan Transisi Energi untuk Kemandirian Energi
Rabu, 08 April 2026 - 09:09 WIB
loading...
Ditekankan transisi energi bukan lagi sekadar kontribusi sosial, melainkan langkah mutlak untuk mencapai kemandirian energi dan melepaskan diri dari ketergantungan asing. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menyerukan langkah drastis untuk mempercepat transisi energi nasional di tengah gejolak geopolitik global yang mengancam rantai pasok energi. METI menegaskan, bahwa transisi energi bukan lagi sekadar kontribusi sosial, melainkan langkah mutlak untuk mencapai kemandirian energi dan melepaskan diri dari ketergantungan asing.
Ketua Umum METI, Zulfan Zahar menyatakan, bahwa energi terbarukan adalah solusi paling rasional untuk memperkuat ketahanan nasional. Namun jalan menuju ke sana masih terganjal oleh dominasi energi fosil dan belum jelasnya insentif fiskal.
Selain itu mekanisme harga dan akses proyek bagi swasta dinilai belum kondusif, sementara penetapan target belum sepenuhnya berbasis kajian yang matang. Diperlukan kebijakan yang lebih terstruktur, termasuk penerapan skema feed-in tariff. Baca Juga: METI Dorong Indonesia Jadi Pusat Pengembangan Energi Terbarukan di Asia Tenggara
Salah satu rekomendasi METI adalah peluncuran program Green Fast Track. Program ini dirancang untuk memangkas birokrasi pengadaan proyek energi terbarukan (ET) yang selama ini dinilai lamban.
"METI menyiapkan rekomendasi model PJBL (Perjanjian Jual Beli Listrik) agar durasi proses, sejak tender hingga penandatanganan, bisa diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan," terangnya.
Langkah jangka pendek lainnya yang didorong METI meliputi investasi infrastruktur masif, pembuatan jalur transmisi antar pulau untuk mendistribusikan energi bersih secara merata.
Pembiayaan inovatif, yakni melipatgandakan investasi energi bersih melalui peningkatan kapasitas pinjaman bank pembangunan multilateral. Skema Feed-in Tariff, mendorong tarif yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor swasta.
Baca Juga: Ketahanan dan Kemandirian Energi Nasional Perlu Dioptimalkan
METI tidak hanya bicara soal kebijakan besar, tetapi juga aksi nyata di tingkat tapak. Melalui inisiatif Access to Finance for Just Energy Transition (AFJET), METI berusaha memperluas akses pendanaan bagi proyek transisi energi yang berkeadilan.
Beberapa program utama METI yakniDesa/Pulau Transisi Energi, memberdayakan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). LaluGreen Fast Track yang mendorong kebijakan untuk percepatan pengadaan proyek-proyek energi terbarukan. Rekomendasi untuk 100GW dan Access to Finance for Just Energy Transition (AFJET), ditambahForum Transisi Energi Berkeadilan.
METI mendorong percepatan pengesahan RUU EBET beserta regulasi turunannya sebagai landasan kebijakan. Berbagai program telah disiapkan, seperti REBID untuk sektor industri dan REBED untuk pemberdayaan masyarakat di wilayah 3T, yang diharapkan berpihak pada pengembangan energi terbarukan.
Dalam tiga tahun ke depan, METI juga menjalankan inisiatif strategis seperti Access to Finance for Just Energy Transition (AFJET) untuk peningkatan investasi, penguatan forum komunikasi dengan pemerintah dan lembaga pembiayaan, kolaborasi lintas kementerian/lembaga, serta program 100 GW untuk memperluas akses listrik berbasis solusi teknologi. Selain itu, METI aktif berdiskusi dengan DPR dan berkomitmen terhadap transparansi melalui publikasi program secara terbuka.
"Situasi geopolitik sekarang adalah pengingat nyata. Kita harus mempercepat transisi ini agar Indonesia tidak terus-menerus terpapar fluktuasi harga energi global," tutup Zulfan Zahar.
Ketua Umum METI, Zulfan Zahar menyatakan, bahwa energi terbarukan adalah solusi paling rasional untuk memperkuat ketahanan nasional. Namun jalan menuju ke sana masih terganjal oleh dominasi energi fosil dan belum jelasnya insentif fiskal.
Selain itu mekanisme harga dan akses proyek bagi swasta dinilai belum kondusif, sementara penetapan target belum sepenuhnya berbasis kajian yang matang. Diperlukan kebijakan yang lebih terstruktur, termasuk penerapan skema feed-in tariff. Baca Juga: METI Dorong Indonesia Jadi Pusat Pengembangan Energi Terbarukan di Asia Tenggara
Salah satu rekomendasi METI adalah peluncuran program Green Fast Track. Program ini dirancang untuk memangkas birokrasi pengadaan proyek energi terbarukan (ET) yang selama ini dinilai lamban.
"METI menyiapkan rekomendasi model PJBL (Perjanjian Jual Beli Listrik) agar durasi proses, sejak tender hingga penandatanganan, bisa diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan," terangnya.
Langkah jangka pendek lainnya yang didorong METI meliputi investasi infrastruktur masif, pembuatan jalur transmisi antar pulau untuk mendistribusikan energi bersih secara merata.
Pembiayaan inovatif, yakni melipatgandakan investasi energi bersih melalui peningkatan kapasitas pinjaman bank pembangunan multilateral. Skema Feed-in Tariff, mendorong tarif yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor swasta.
Baca Juga: Ketahanan dan Kemandirian Energi Nasional Perlu Dioptimalkan
METI tidak hanya bicara soal kebijakan besar, tetapi juga aksi nyata di tingkat tapak. Melalui inisiatif Access to Finance for Just Energy Transition (AFJET), METI berusaha memperluas akses pendanaan bagi proyek transisi energi yang berkeadilan.
Beberapa program utama METI yakniDesa/Pulau Transisi Energi, memberdayakan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). LaluGreen Fast Track yang mendorong kebijakan untuk percepatan pengadaan proyek-proyek energi terbarukan. Rekomendasi untuk 100GW dan Access to Finance for Just Energy Transition (AFJET), ditambahForum Transisi Energi Berkeadilan.
METI mendorong percepatan pengesahan RUU EBET beserta regulasi turunannya sebagai landasan kebijakan. Berbagai program telah disiapkan, seperti REBID untuk sektor industri dan REBED untuk pemberdayaan masyarakat di wilayah 3T, yang diharapkan berpihak pada pengembangan energi terbarukan.
Dalam tiga tahun ke depan, METI juga menjalankan inisiatif strategis seperti Access to Finance for Just Energy Transition (AFJET) untuk peningkatan investasi, penguatan forum komunikasi dengan pemerintah dan lembaga pembiayaan, kolaborasi lintas kementerian/lembaga, serta program 100 GW untuk memperluas akses listrik berbasis solusi teknologi. Selain itu, METI aktif berdiskusi dengan DPR dan berkomitmen terhadap transparansi melalui publikasi program secara terbuka.
"Situasi geopolitik sekarang adalah pengingat nyata. Kita harus mempercepat transisi ini agar Indonesia tidak terus-menerus terpapar fluktuasi harga energi global," tutup Zulfan Zahar.
(akr)
Lihat Juga :
