Implementasi Biodiesel B50 Tak Cukup dengan Kapasitas Produksi, Sistem Pendanaan Harus Diperkuat
Jum'at, 10 April 2026 - 15:21 WIB
loading...
A
A
A
Baca Juga: Mandatori B50 Dinilai Perlu Fleksibilitas demi Keseimbangan Industri Sawit
Menurutnya, skema DMO perlu disesuaikan secara bertahap melalui mekanisme harga terindeks agar tetap fleksibel tanpa membebani APBN. Pemerintah dapat menerapkan pass-through harga terbatas pada sektor non-subsidi, sementara rumah tangga tetap dilindungi melalui mekanisme stabilisasi otomatis.
Sudarsono menilai keberhasilan B50 bukan ditentukan oleh tambahan subsidi, melainkan penguatan struktur closed-loop financing. Reformasi pungutan ekspor sawit menjadi tarif progresif berbasis harga global serta peningkatan transparansi likuiditas melalui dashboard publik dinilai penting agar pelaku industri memiliki kepastian perencanaan produksi.
Efisiensi produksi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) juga perlu didorong melalui insentif non-fiskal seperti riset aditif lokal, optimalisasi logistik, dan pembiayaan hijau berbasis kinerja lingkungan. Implementasi B50 sebaiknya dilakukan secara bertahap dan zonal sesuai kesiapan infrastruktur blending, penyimpanan, dan kondisi likuiditas distribusi energi nasional.
Baca Juga: Peneliti UI: Implementasi Biodiesel B50 Perlu Penguatan Produksi Sawit di Sektor Hulu
Di sisi hulu, diversifikasi bahan baku seperti minyak jelantah, minyak nabati non-pangan, dan mikroalga menjadi strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor CPO sebagai sumber pembiayaan program biodiesel.
Ia menegaskan, keberhasilan B50 pada akhirnya bergantung pada kualitas tata kelola.
“Energi mandiri bukan soal angka campuran bahan bakar, tetapi kemampuan sistem bertahan menghadapi volatilitas global. Jika loop pendanaan kuat, B50 akan memperkuat ekonomi nasional. Jika tidak, justru daya saing industri yang tertekan,” tandasnya.
Menurutnya, skema DMO perlu disesuaikan secara bertahap melalui mekanisme harga terindeks agar tetap fleksibel tanpa membebani APBN. Pemerintah dapat menerapkan pass-through harga terbatas pada sektor non-subsidi, sementara rumah tangga tetap dilindungi melalui mekanisme stabilisasi otomatis.
Sudarsono menilai keberhasilan B50 bukan ditentukan oleh tambahan subsidi, melainkan penguatan struktur closed-loop financing. Reformasi pungutan ekspor sawit menjadi tarif progresif berbasis harga global serta peningkatan transparansi likuiditas melalui dashboard publik dinilai penting agar pelaku industri memiliki kepastian perencanaan produksi.
Efisiensi produksi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) juga perlu didorong melalui insentif non-fiskal seperti riset aditif lokal, optimalisasi logistik, dan pembiayaan hijau berbasis kinerja lingkungan. Implementasi B50 sebaiknya dilakukan secara bertahap dan zonal sesuai kesiapan infrastruktur blending, penyimpanan, dan kondisi likuiditas distribusi energi nasional.
Baca Juga: Peneliti UI: Implementasi Biodiesel B50 Perlu Penguatan Produksi Sawit di Sektor Hulu
Di sisi hulu, diversifikasi bahan baku seperti minyak jelantah, minyak nabati non-pangan, dan mikroalga menjadi strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor CPO sebagai sumber pembiayaan program biodiesel.
Ia menegaskan, keberhasilan B50 pada akhirnya bergantung pada kualitas tata kelola.
“Energi mandiri bukan soal angka campuran bahan bakar, tetapi kemampuan sistem bertahan menghadapi volatilitas global. Jika loop pendanaan kuat, B50 akan memperkuat ekonomi nasional. Jika tidak, justru daya saing industri yang tertekan,” tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :