Kadin Institute: Program MBG Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru di Daerah
Sabtu, 11 April 2026 - 18:45 WIB
loading...
A
A
A
Hal tersebut sejalan dengan keterangan dan ajakan Mulya yang medorong pengusaha lokal untuk memanfaatkan kesempatan ini. "Ayo pengusaha daerah, lakukan pivot. Jika dulu fokus di konstruksi, sekarang ambil kesempatan di industri makanan, kesehatan, dan pertanian," seru Mulya.
Mulya juga mengklarifikasi bahwa dana APBN yang dialokasikan untuk program MBG mayoritas untuk operasional makanan dan relawan, bukan untuk pembangunan infrastruktur dapur. Di sinilah peran pengusaha masuk.
"Kalau membangun dapur harus pakai dana pemerintah semua, itu pasti tekor. Modal satu dapur itu bisa Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar. Jadi, pengusaha yang membangun dapurnya, merekrut orangnya, dan mengelola jaringan ke penghasil makanan," ungkapnya.
Saat ini, dari target sekitar 30.000 dapur pemerintah, sekitar 20.000 unit sudah terbangun dan beroperasi. Mulya mendorong pengusaha di daerah yang belum bergabung untuk segera mengambil peluang di sepertiga sisa target tersebut, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Persepsi Publik Terhadap Program MBG
Mulya menyadari adanya pandangan miring, terutama dari kalangan kelas menengah yang menganggap program ini tidak perlu dicampuri pemerintah. Namun, ia menekankan adanya perbedaan realita di lapangan. "Banyak kesalahan persepsi kita sebagai kelas menengah. Kita berasumsi anak-anak ini sudah makan. Kenyataannya, banyak yang tidak dikasih makan," ujar Mulya.
Beberapa studi memperkuat pernyataan Mulya tersebut. LabSosio-LPPSP FISIP UI misalnya, yang melakukan penelitian terkait program MBG, menjelaskan bahwa para orang tua siswa yang disurvei umumnya memberikan penilaian yang sangat positif terhadap program ini. Kehadiran MBG dinilai sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga dan menghemat uang jajan anak. Bagi orang tua yang sibuk bekerja di pagi hari, program ini menjadi solusi praktis yang memastikan anak-anak mereka tidak kelaparan dan tetap mendapatkan akses makanan bergizi di sekolah.
Mulya juga mengklarifikasi bahwa dana APBN yang dialokasikan untuk program MBG mayoritas untuk operasional makanan dan relawan, bukan untuk pembangunan infrastruktur dapur. Di sinilah peran pengusaha masuk.
"Kalau membangun dapur harus pakai dana pemerintah semua, itu pasti tekor. Modal satu dapur itu bisa Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar. Jadi, pengusaha yang membangun dapurnya, merekrut orangnya, dan mengelola jaringan ke penghasil makanan," ungkapnya.
Saat ini, dari target sekitar 30.000 dapur pemerintah, sekitar 20.000 unit sudah terbangun dan beroperasi. Mulya mendorong pengusaha di daerah yang belum bergabung untuk segera mengambil peluang di sepertiga sisa target tersebut, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Persepsi Publik Terhadap Program MBG
Mulya menyadari adanya pandangan miring, terutama dari kalangan kelas menengah yang menganggap program ini tidak perlu dicampuri pemerintah. Namun, ia menekankan adanya perbedaan realita di lapangan. "Banyak kesalahan persepsi kita sebagai kelas menengah. Kita berasumsi anak-anak ini sudah makan. Kenyataannya, banyak yang tidak dikasih makan," ujar Mulya.
Beberapa studi memperkuat pernyataan Mulya tersebut. LabSosio-LPPSP FISIP UI misalnya, yang melakukan penelitian terkait program MBG, menjelaskan bahwa para orang tua siswa yang disurvei umumnya memberikan penilaian yang sangat positif terhadap program ini. Kehadiran MBG dinilai sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga dan menghemat uang jajan anak. Bagi orang tua yang sibuk bekerja di pagi hari, program ini menjadi solusi praktis yang memastikan anak-anak mereka tidak kelaparan dan tetap mendapatkan akses makanan bergizi di sekolah.
Lihat Juga :
