Indonesia Lanjutkan Aksi Dedolarisasi, Transaksi Mata Uang Lokal Tembus Rp144 Triliun
Minggu, 12 April 2026 - 12:00 WIB
loading...
Transaksi dagang menggunakan non-dolar menjadi nilai tambah bagi perekonomian dari setor perdagangan internasional. FOTO/AP
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menekankan terbukanya peluang pengoptimalan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT), seiring mayoritas mitra dagang utama Indonesia berasal dari negara-negara dengan ekonomi non-dolar. Penggunaan mata uang lokal digadang-gadang bisa menjadi nilai tambah bagi perekonomian dari setor perdagangan internasional.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menitikberatkan bahwa transaksi LCT telah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam nilai, partisipasi, dan adopsi pasar. Pada Januari–Februari 2026, nilai transaksi mencapai sekitar USD8,45 miliar atau setara Rp144 triliun, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar USD3,21 miliar.
"Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia telah bersama-sama memajukan kerangka LCT untuk mendiversifikasi pembayaran bilateral, meningkatkan efisiensi pasar, memperdalam pasar keuangan, dan pada akhirnya mengurangi volatilitas nilai tukar sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi," ujar Ferry dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (12/4/2026).
Baca Juga: Dedolarisasi Kian Nyata, BRICS Uji Sistem Pembayaran Baru Tanpa Dolar AS
Ferry menjelaskan soal adanya surplus perdagangan yang konsisten, yakni mencapai USD1,27 miliar pada Februari 2026, yang terutama ditopang oleh ekspor komoditas non-migas seperti batubara, minyak sawit, serta produk besi dan baja.
Saat ini, kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam total transaksi LCT berkisar antara 10 persen hingga 19 persen. Angka ini mengindikasikan adanya peningkatan pemanfaatan sekaligus ruang yang masih sangat lebar untuk diperluas di masa depan.
Dia mengatakan sejak diperkenalkan pada tahun 2018, kerangka kerja LCT Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dan merambah ke berbagai sektor vital, seperti manufaktur, ketenagalistrikan, gas, transportasi, perdagangan, serta jasa.
Sentimen ini membuktikan bahwa LCT berfungsi sebagai instrumen nyata dalam memperkuat stabilitas rupiah dan menunjang aktivitas sektor riil. Hingga tahun 2025, implementasi LCT telah mencakup enam negara mitra utama, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.
Pengaturan bilateral yang terus diperkuat ini menjadi sinyal kemajuan penting dalam memperdalam integrasi keuangan regional serta mendorong adopsi mata uang lokal secara lebih luas. "Pertumbuhan ini juga didukung peningkatan jumlah pengguna yang mencapai 14.621 pada Februari 2026, dengan rata-rata 16.030 pengguna per bulan, jauh di atas rata-rata bulanan tahun 2025 sebesar 9.720 pengguna," papar Ferry.
Secara teknis, LCT memungkinkan penyelesaian transaksi lintas negara dilakukan langsung menggunakan mata uang lokal tanpa harus bergantung pada mata uang mayoritas seperti Dolar AS. Sistem ini ditopang oleh tiga pilar utama: fleksibilitas Foreign Exchange Administration (FEA), mekanisme pengawasan dan pemantauan yang ketat, serta keberadaan Appointed Cross Currency Dealer (ACCD).
Baca Juga: Dominasi Dolar AS Terkikis, Transaksi Yuan di ASEAN Tembus Rp22.000 Triliun
Kata Ferry, demi mengoptimalkan penggunaan LCT, Pemerintah Indonesia telah menginisiasi Gugus Tugas LCT Nasional yang melibatkan sepuluh kementerian dan lembaga. Gugus tugas ini berperan penting dalam memperkuat koordinasi, merumuskan kebijakan, serta mempercepat adopsi transaksi mata uang lokal, khususnya bagi aktivitas ekspor-impor.
Pemerintah juga, disebut Ferry bakal memberikan berbagai fasilitas, insentif, serta penyederhanaan proses bisnis bagi para pelaku usaha guna menekan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi perdagangan internasional melalui skema LCT.
"Pengembangan LCT merupakan langkah konkret dan strategis menuju peningkatan efisiensi, pengurangan kerentanan eksternal, dan penguatan kerja sama keuangan multilateral. Melalui kolaborasi berkelanjutan antara Pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku bisnis, kita dapat membangun ekosistem ekonomi yang lebih tangguh, terintegrasi, dan berkelanjutan," katanya.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menitikberatkan bahwa transaksi LCT telah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam nilai, partisipasi, dan adopsi pasar. Pada Januari–Februari 2026, nilai transaksi mencapai sekitar USD8,45 miliar atau setara Rp144 triliun, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar USD3,21 miliar.
"Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia telah bersama-sama memajukan kerangka LCT untuk mendiversifikasi pembayaran bilateral, meningkatkan efisiensi pasar, memperdalam pasar keuangan, dan pada akhirnya mengurangi volatilitas nilai tukar sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi," ujar Ferry dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (12/4/2026).
Baca Juga: Dedolarisasi Kian Nyata, BRICS Uji Sistem Pembayaran Baru Tanpa Dolar AS
Ferry menjelaskan soal adanya surplus perdagangan yang konsisten, yakni mencapai USD1,27 miliar pada Februari 2026, yang terutama ditopang oleh ekspor komoditas non-migas seperti batubara, minyak sawit, serta produk besi dan baja.
Saat ini, kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam total transaksi LCT berkisar antara 10 persen hingga 19 persen. Angka ini mengindikasikan adanya peningkatan pemanfaatan sekaligus ruang yang masih sangat lebar untuk diperluas di masa depan.
Dia mengatakan sejak diperkenalkan pada tahun 2018, kerangka kerja LCT Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dan merambah ke berbagai sektor vital, seperti manufaktur, ketenagalistrikan, gas, transportasi, perdagangan, serta jasa.
Sentimen ini membuktikan bahwa LCT berfungsi sebagai instrumen nyata dalam memperkuat stabilitas rupiah dan menunjang aktivitas sektor riil. Hingga tahun 2025, implementasi LCT telah mencakup enam negara mitra utama, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.
Pengaturan bilateral yang terus diperkuat ini menjadi sinyal kemajuan penting dalam memperdalam integrasi keuangan regional serta mendorong adopsi mata uang lokal secara lebih luas. "Pertumbuhan ini juga didukung peningkatan jumlah pengguna yang mencapai 14.621 pada Februari 2026, dengan rata-rata 16.030 pengguna per bulan, jauh di atas rata-rata bulanan tahun 2025 sebesar 9.720 pengguna," papar Ferry.
Secara teknis, LCT memungkinkan penyelesaian transaksi lintas negara dilakukan langsung menggunakan mata uang lokal tanpa harus bergantung pada mata uang mayoritas seperti Dolar AS. Sistem ini ditopang oleh tiga pilar utama: fleksibilitas Foreign Exchange Administration (FEA), mekanisme pengawasan dan pemantauan yang ketat, serta keberadaan Appointed Cross Currency Dealer (ACCD).
Baca Juga: Dominasi Dolar AS Terkikis, Transaksi Yuan di ASEAN Tembus Rp22.000 Triliun
Kata Ferry, demi mengoptimalkan penggunaan LCT, Pemerintah Indonesia telah menginisiasi Gugus Tugas LCT Nasional yang melibatkan sepuluh kementerian dan lembaga. Gugus tugas ini berperan penting dalam memperkuat koordinasi, merumuskan kebijakan, serta mempercepat adopsi transaksi mata uang lokal, khususnya bagi aktivitas ekspor-impor.
Pemerintah juga, disebut Ferry bakal memberikan berbagai fasilitas, insentif, serta penyederhanaan proses bisnis bagi para pelaku usaha guna menekan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi perdagangan internasional melalui skema LCT.
"Pengembangan LCT merupakan langkah konkret dan strategis menuju peningkatan efisiensi, pengurangan kerentanan eksternal, dan penguatan kerja sama keuangan multilateral. Melalui kolaborasi berkelanjutan antara Pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku bisnis, kita dapat membangun ekosistem ekonomi yang lebih tangguh, terintegrasi, dan berkelanjutan," katanya.
(nng)
Lihat Juga :
