Label Palm Oil Free Melanggar Hukum

Sabtu, 19 September 2020 - 10:45 WIB
loading...
Label Palm Oil Free...
Foto/dok
A A A
JAKARTA - Isu tentang pelabelan makanan yang menggunakan palm oil free (POF) harus dilihat dari perspektif yang strategis karena telah merusak reputasi Indonesia. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar dalam keynote speech-nya pada acara #INAPalmoil Talkshow bertajuk “Food Labelling Threaten Palm Oil Market” yang dilaksanakan secara daring pada Rabu lalu (16/9/2020).

Dalam perspektifnya POF tentu saja tidak baik atau merugikan industri kelapa sawit. “Namun pada konteksnya, secara strategis yang dirugikan bukan semata-mata stakeholder sawit, tetapi Republik Indonesia karena di belakangnya adalah persepsi dan informasi yang menyesatkan dan merugikan baik reputasi Indonesia secara umum maupun pemerintah, regulator, serta berbagai pihak, tentu yang melakukan penegakan hukum,” tutur Mahendra. (Baca: Inilah Tips Melawan Rasa Malas Beribadah)

Sebelumnya isu label POF merupakan isu seputar kesehatan seperti saturated fat yang telah dibantah secara ilmiah sehingga apabila dilakukan dengan alasan demikian akan menyesatkan konsumen. Pada akselerasinya POF dikaitkan dengan isu deforestasi yang digulirkan dan dimanfaatkan oleh beberapa pihak.

Mahendra menjelaskan tren POF di luar negeri dilatarbelakangi dan didorong beberapa faktor, antara lain adanya idealisme suatu kelompok tertentu, sikap proteksionisme dari para ekstremis sayap kanan, dan kepentingan-kepentingan marketing yang mengambil peluang demi kepentingan pasar. (Baca juga: 4 Jenis Olahraga Ini Efektif Turunkan Kadar Kolesterol)

“Saya yakin pasar Indonesia juga memiliki beberapa idealisme serupa, tetapi kita bersyukur Badan POM yang merupakan lembaga yang memiliki otoritas memahami posisi strategis produk kelapa sawit,” ujar Mahendra.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pengusaha Respons Ekspor...
Pengusaha Respons Ekspor Sawit-Batu Bara lewat PT DSI: Minta Bertahap dan Kepastian Hukum
Danantara Janji Ajak...
Danantara Janji Ajak Diskusi Pengusaha Tentukan Acuan Harga Komoditas yang Dibeli PT DSI
Petani Sawit Respons...
Petani Sawit Respons Ekspor Satu Pintu: Stabilitas Rantai Pasok Harus Jadi Prioritas
Sentralisasi Ekspor...
Sentralisasi Ekspor Sawit Disentil Guru Besar IPB: Lebih Utama Penguatan Tata Kelola
Purbaya Lapor Prabowo,...
Purbaya Lapor Prabowo, Ada 10 Perusahaan Diduga Manipulasi Harga Ekspor CPO
Pakai AI, Purbaya Beberkan...
Pakai AI, Purbaya Beberkan Modus Under Invoicing Ekspor CPO dan Batu Bara
Trade Misinvoicing dan...
Trade Misinvoicing dan Upaya Penguatan Integritas Perdagangan Indonesia
Prabowo Sentil Eksportir...
Prabowo Sentil Eksportir Sawit hingga Batu Bara yang Simpan Uang di Luar Negeri
GAPKI Ajak Generasi...
GAPKI Ajak Generasi Muda Pasangkayu Jadi Sobat Sawit Peduli Lingkungan
Rekomendasi
Gugatan Paulus Tannos...
Gugatan Paulus Tannos di Singapura Ditolak, KPK: Percepat Proses Ekstradisi ke Indonesia
Jemaah asal Tuban Bagikan...
Jemaah asal Tuban Bagikan Pentingnya JKN untuk Perjalanan Ibadah Haji yang Tenang
Australia Sita 100.000...
Australia Sita 100.000 Kecoak Selundupan, Harganya Rp2,5 Miliar
Berita Terkini
IHSG Makin Parah, Hari...
IHSG Makin Parah, Hari Ini Ditutup Ambles 4,20 Persen ke 5.594
AHY Jadi Ketua Komite...
AHY Jadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung Geser Luhut, Perpres Baru Diteken Prabowo
APHI dan New Forests...
APHI dan New Forests Dukung Investasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
Rupiah Hari Ini Berakhir...
Rupiah Hari Ini Berakhir Merayap ke Rp18.036 per Dolar AS, Berikut Sebabnya
5 Hal Yang Wajib Anda...
5 Hal Yang Wajib Anda Ketahui Sebelum Datang ke Tempat Gestun Terdekat
Defisit APBN Mei 2026...
Defisit APBN Mei 2026 Tembus Rp180,4 Triliun, Purbaya: Sangat Aman
Infografis
Kejaksaan, Institusi...
Kejaksaan, Institusi Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved