Pengalihan Impor Gula Industri ke BUMN Dinilai Bukan Solusi, Awas Makin Mahal!
Kamis, 16 April 2026 - 13:19 WIB
loading...
Rencana mengalihkan importasi bahan baku gula rafinasi dari swasta ke BUMN dinilai bukan solusi terkait perembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Rencana mengalihkan importasi bahan baku gula rafinasi dari swasta ke BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI (8/4). Pengalihan itu diusulkan karena adanya dugaan rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi, untuk mengatasi kerugian Sugar.Co dan mencapai swasembada gula .
Menangggapi rencana tersebut, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengkritik rencana itu. “Pengalihan impor itu bukan solusi, kalau dalam teori rantai pasok itu ya menambah satu titik pemasaran lagi yang itu ujung-ujungnya mereka kan akan mengutip margin kan, ujung-ujungnya harganya raw sugar akan mahal. Kemudian akan berdampak kepada pabrik gula rafinasi yang menggunakan bahan baku raw sugar,” jelas Khudori.
Kenaikan harga bahan baku itu nantinya akan dibebankan oleh industri rafinasi ke industri makanan minuman dan farmasi. Akhirnya konsumen yang akan memikul kenaikan biaya tersebut. Kebijakan tersebut menurutnya akan mengulang kegagalan pemerintah mencapai swasembada daging sapi dengan cara mengimpor daging kerbau dari India dan impor kedelai oleh BUMN.
Baca Juga: Pemerintah Setop Sementara Impor Gula Rafinasi, Bagaimana Kebutuhan Industri?
“Ujung-ujungnya konsumen yang harus membayar dengan dalam jumlah dalam harga yang sangat-sangat mahal, karena pada akhirnya BUMN yang ditugasi berdikari dan PTPPI itu dia tidak punya kemampuan finansial secara cukup dan dia juga tidak punya jejaring pemasaran,” papar Khudori.
“Akar problemnya itu ya pabrik gula konsumsi kita yang memang tidak efisien kan, terutama yang BUMN kan sehingga pasar itu harus dibelah, dipisahkan antara gula konsumsi dan gula raffinasi," jelasnya.
Menangggapi rencana tersebut, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengkritik rencana itu. “Pengalihan impor itu bukan solusi, kalau dalam teori rantai pasok itu ya menambah satu titik pemasaran lagi yang itu ujung-ujungnya mereka kan akan mengutip margin kan, ujung-ujungnya harganya raw sugar akan mahal. Kemudian akan berdampak kepada pabrik gula rafinasi yang menggunakan bahan baku raw sugar,” jelas Khudori.
Kenaikan harga bahan baku itu nantinya akan dibebankan oleh industri rafinasi ke industri makanan minuman dan farmasi. Akhirnya konsumen yang akan memikul kenaikan biaya tersebut. Kebijakan tersebut menurutnya akan mengulang kegagalan pemerintah mencapai swasembada daging sapi dengan cara mengimpor daging kerbau dari India dan impor kedelai oleh BUMN.
Baca Juga: Pemerintah Setop Sementara Impor Gula Rafinasi, Bagaimana Kebutuhan Industri?
“Ujung-ujungnya konsumen yang harus membayar dengan dalam jumlah dalam harga yang sangat-sangat mahal, karena pada akhirnya BUMN yang ditugasi berdikari dan PTPPI itu dia tidak punya kemampuan finansial secara cukup dan dia juga tidak punya jejaring pemasaran,” papar Khudori.
Pengawasan Distribusi Lemah
Terkait perembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi, menurut Khudori, bukan persoalan siapa yang melakukan impor bahan baku gula rafinasi. Perembesan itu berakar dari lemahnya pengawasan pemerintah dan tingginya disparitas antara harga gula rafinasi dan gula konsumsi.“Akar problemnya itu ya pabrik gula konsumsi kita yang memang tidak efisien kan, terutama yang BUMN kan sehingga pasar itu harus dibelah, dipisahkan antara gula konsumsi dan gula raffinasi," jelasnya.
Lihat Juga :
