Distribusi Batubara Tersendat di Sumsel, Stabilitas Listrik Dipertaruhkan

Baca Juga: Abaikan Surat Kementerian ESDM, Gubernur Jambi Tegaskan Angkutan Batubara lewat Sungai

Dalam konteks tersebut, kelancaran distribusi energi primer seperti batubara tetap menjadi fondasi utama, khususnya selama masa transisi energi yang masih bergantung pada PLTU. “Terjadi ketidaksinkronan kebijakan. Di satu sisi, pemerintah pusat mendorong peningkatan produksi listrik secara masif, namun di sisi lain distribusi bahan baku utamanya justru mengalami hambatan di tingkat daerah,” jelasnya.

Situasi ini semakin kompleks di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu, termasuk ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat yang berpotensi memengaruhi rantai pasok energi dunia. Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia justru dituntut untuk memperkuat ketahanan energi domestik secara menyeluruh, baik dari sisi hulu maupun hilir.

Kebijakan yang berpotensi menghambat distribusi energi di dalam negeri dinilai sebagai langkah yang kontraproduktif terhadap upaya tersebut. “Ketika tekanan global meningkat, setiap negara berlomba memperkuat sistem energinya. Indonesia tidak boleh mengambil kebijakan yang justru melemahkan distribusi energi di dalam negeri,” tegasnya.

Oleh karena itu, diperlukan langkah cepat dan terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan kebijakan yang ada. Tanpa adanya sinkronisasi, tumpang tindih regulasi berisiko tidak hanya menghambat distribusi energi, tetapi juga dapat merugikan kepentingan nasional secara lebih luas.