ISEI Riau Prakarsai Reformulasi DBH Sawit dan Evaluasi Peran BPDP
Sabtu, 09 Mei 2026 - 12:43 WIB
loading...
A
A
A
DBH Sawit 4% dibagikan kepada seluruh daerah penghasil dimulai tahun 2023 sebesar 3,396 trilun, tahun 2024 sebesar Rp. 3 triliun, tahun 2025 sebesar Rp, 1,249 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp. 756,63 miliar.
Baca Juga: ISEI Siap Dongkrak Daya Saing Indonesia dan Dukung Asta Cita
Khusus untuk provinsi Riau dan kabupaten/kota se-Riau memperoleh DBH Sawit tahun 2023 sebesar Rp. 392,03 miliar, tahun 2024 sebesar Rp. 350,83 miliar, tahun 2025 sebesar Rp, 155,11 miliar triliun dan tahun 2026 sebesar Rp. 96,11 miliar.
ISEI Riau mendesak pemerintah pusat untuk segera mereformulasi angka pembagian DBH. Porsi 96% Pusat dan 4% Daerah dinilai sangat tidak memadai untuk membiayai pemulihan kerusakan lingkungan dan perbaikan infrastruktur jalan daerah yang hancur akibat logistik sawit. Kami mengusulkan peningkatan porsi daerah secara signifikan guna memastikan keberlanjutan ekonomi lokal.
2. Memasukkan Komponen Biodiesel B50 dan Produk Hilir dalam Variabel DBH Sawit
Dampak positif dari penerapan Program Biodiesel B50 diproyeksikan menghemat devisa impor solar sebesar Rp157,28 triliun hingga Rp172,35 triliun pada 2026. Kebajikan ini akan menghentikan impor solar dan meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati (FAME) berbasis kelapa sawit hingga 50%. Program B50 membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Sedangkan dampak negatif pengalihan CPO untuk kebutuhan dalam negeri (program biodiesel) akan mengurangi volume ekspor CPO, dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp190,5 triliun, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pungutan ekspor dan bea keluar, yang otomotis DBH Sawit akan ikut berkurang
ISEI Riau mengusulkan perubahan mendasar pada variabel perhitungan DBH Sawit yang hanya berasal pungutan ekspor dan bea keluar. Seharusnya Komponen Biodiesel B50 serta produk-produk hilir sawit lainnya juga harus dimasukkan ke dalam formula perhitungan atau struktur variabel perhitungan DBH dalam PMK No. 10 Tahun 2026.
Baca Juga: ISEI Siap Dongkrak Daya Saing Indonesia dan Dukung Asta Cita
Khusus untuk provinsi Riau dan kabupaten/kota se-Riau memperoleh DBH Sawit tahun 2023 sebesar Rp. 392,03 miliar, tahun 2024 sebesar Rp. 350,83 miliar, tahun 2025 sebesar Rp, 155,11 miliar triliun dan tahun 2026 sebesar Rp. 96,11 miliar.
Poin-Poin Utama Rekomendasi Strategis ISEI Riau:
1. Menolak Ketimpangan Alokasi 4:96ISEI Riau mendesak pemerintah pusat untuk segera mereformulasi angka pembagian DBH. Porsi 96% Pusat dan 4% Daerah dinilai sangat tidak memadai untuk membiayai pemulihan kerusakan lingkungan dan perbaikan infrastruktur jalan daerah yang hancur akibat logistik sawit. Kami mengusulkan peningkatan porsi daerah secara signifikan guna memastikan keberlanjutan ekonomi lokal.
2. Memasukkan Komponen Biodiesel B50 dan Produk Hilir dalam Variabel DBH Sawit
Dampak positif dari penerapan Program Biodiesel B50 diproyeksikan menghemat devisa impor solar sebesar Rp157,28 triliun hingga Rp172,35 triliun pada 2026. Kebajikan ini akan menghentikan impor solar dan meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati (FAME) berbasis kelapa sawit hingga 50%. Program B50 membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Sedangkan dampak negatif pengalihan CPO untuk kebutuhan dalam negeri (program biodiesel) akan mengurangi volume ekspor CPO, dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp190,5 triliun, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pungutan ekspor dan bea keluar, yang otomotis DBH Sawit akan ikut berkurang
ISEI Riau mengusulkan perubahan mendasar pada variabel perhitungan DBH Sawit yang hanya berasal pungutan ekspor dan bea keluar. Seharusnya Komponen Biodiesel B50 serta produk-produk hilir sawit lainnya juga harus dimasukkan ke dalam formula perhitungan atau struktur variabel perhitungan DBH dalam PMK No. 10 Tahun 2026.
Lihat Juga :
