Stok Ikan Melimpah, KNMP Dapat Kembalikan Kejayaan Papua sebagai Lumbung Tuna
Minggu, 17 Mei 2026 - 13:45 WIB
loading...
Anggota Komisi IV DPR Robert J Kardinal yakin program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) akan mampu mengembalikan kejayaan sektor perikanan tangkap di Papua. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dinilai akan mampu mengembalikan kejayaan sektor perikanan tangkap di Papua. Sekaligus menjadikan wilayah ini sebagai lumbung tuna terbesar di kawasan timur Indonesia.
Diketahui potensi perikanan tangkap Papua sangat melimpah, terutama di tiga titik strategis yang selama ini belum tersentuh program nasional tersebut. Tiga kawasan yang dimaksud yakni Distrik Kepulauan Ayau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya; Kepulauan Auri di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat; serta perairan Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, Papua. Baca juga: Prabowo Tinjau Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo: Saya Ingin Nelayan Sejahtera!
Ketiga kawasan tersebut memiliki nilai strategis ganda sebagai sentra produksi sekaligus kawasan pertahanan terluar negara berbasis masyarakat nelayan. “Tiga titik di Papua ini harus menjadi prioritas Kampung Nelayan Merah Putih karena potensi ikannya sangat besar dan bisa menjadi motor kebangkitan industri perikanan di kawasan timur Indonesia,” kata Anggota Komisi IV DPR Robert J Kardinal, Minggu (17/5/2026).
Menurut Robert, ketiga wilayah tersebut merupakan pusat perikanan tuna sirip kuning atau yellowfin tuna yang selama ini belum dikelola secara maksimal. Selain itu, ketiganya merupakan gugusan pulau terluar di wilayah utara Papua yang secara geografis justru lebih dekat ke negara tetangga dibanding pusat Pemerintahan di Papua.
Ia menambahkan, kawasan-kawasan itu menyimpan kekayaan laut yang sangat melimpah mulai dari tuna, cakalang, kerapu, rumput laut hingga teripang. Mayoritas masyarakat setempat pun menggantungkan hidupnya dari sektor kelautan dan perikanan. Karena itu, pembangunan KNMP di tiga titik tersebut bukan sekadar meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi ikan, melainkan juga memperkuat pertahanan terluar negara berbasis masyarakat nelayan.
Politisi Fraksi Golkar ini secara khusus menyoroti kawasan Kepulauan Mapia atau Pulau Beras di Kabupaten Supiori yang disebutnya sebagai salah satu penghasil tuna terbesar di Papua. Ia mengingatkan wilayah itu pernah menjadi saksi kejayaan industri perikanan Papua saat perusahaan perikanan besar milik Jayanti Group beroperasi pada era 1999-2003.
Kala itu, perusahaan pengalengan ikan PT Biak Mina Jaya-anak group Jayanti, mampu mempekerjakan ribuan tenaga kerja asli Papua dan menjadikan Biak Numfor sebagai salah satu pusat industri perikanan terbesar di Indonesia timur. Dengan dukungan 1.000-1.500 rumpon yang tersebar di perairan Papua, perusahaan tersebut menjadi pelopor industri perikanan tangkap dan pengalengan ikan di wilayah itu.
Robert juga mengungkap sejarah kejayaan industri perikanan Papua melalui kehadiran BUMN yakni PT Usaha Mina di Sorong yang pada masanya mampu mengekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang.
“Dulu di Sorong ada Usaha Mina. Itu perusahaan negara yang ekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang. Setelah berubah menjadi Perikanan Nusantara lalu merger ke Perindo di bawah holding ID Food, akhirnya berhenti beroperasi. Padahal dermaganya siap, lokasinya sangat strategis dan potensinya besar,” lanjutnya.
Robert menjelaskan, PT Usaha Mina pada masa lalu memiliki banyak cabang di sentra-sentra perikanan nasional seperti Sorong, Bacan, Ternate, Fakfak, Ambon, Gorontalo, Luwuk hingga Makassar. Menurutnya, jejak pembangunan industri perikanan era tersebut harus dihidupkan kembali melalui sinergi KKP dan Kementerian BUMN. Baca juga: Indonesia Produsen Tuna Terbesar di Dunia, Sumbang 20% Produksi Global
Robert mengungkapkan lemahnya pengawasan di kawasan perairan terluar Papua juga membuat wilayah itu rawan praktik illegal fishing. Ia bahkan menunjukkan adanya kapal-kapal tanpa izin yang terdampar di Distrik Kepulauan Ayau, Raja Ampat, sebagai bukti maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal.
Keterbatasan armada patroli Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP membuat pengawasan di kawasan perbatasan perairan Papua belum optimal. Karena itu, ia mendorong penempatan basis kapal pengawasan permanen di pulau-pulau terluar Papua yang terintegrasi dengan program KNMP.
“Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya soal peningkatan ekonomi nelayan, tetapi juga menjadi benteng pertahanan sumber daya kelautan. Masyarakat bisa ikut mengawal wilayahnya dari pencurian ikan, bersinergi dengan aparat pengawas KKP,” tandasnya.
Diketahui potensi perikanan tangkap Papua sangat melimpah, terutama di tiga titik strategis yang selama ini belum tersentuh program nasional tersebut. Tiga kawasan yang dimaksud yakni Distrik Kepulauan Ayau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya; Kepulauan Auri di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat; serta perairan Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, Papua. Baca juga: Prabowo Tinjau Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo: Saya Ingin Nelayan Sejahtera!
Ketiga kawasan tersebut memiliki nilai strategis ganda sebagai sentra produksi sekaligus kawasan pertahanan terluar negara berbasis masyarakat nelayan. “Tiga titik di Papua ini harus menjadi prioritas Kampung Nelayan Merah Putih karena potensi ikannya sangat besar dan bisa menjadi motor kebangkitan industri perikanan di kawasan timur Indonesia,” kata Anggota Komisi IV DPR Robert J Kardinal, Minggu (17/5/2026).
Menurut Robert, ketiga wilayah tersebut merupakan pusat perikanan tuna sirip kuning atau yellowfin tuna yang selama ini belum dikelola secara maksimal. Selain itu, ketiganya merupakan gugusan pulau terluar di wilayah utara Papua yang secara geografis justru lebih dekat ke negara tetangga dibanding pusat Pemerintahan di Papua.
Ia menambahkan, kawasan-kawasan itu menyimpan kekayaan laut yang sangat melimpah mulai dari tuna, cakalang, kerapu, rumput laut hingga teripang. Mayoritas masyarakat setempat pun menggantungkan hidupnya dari sektor kelautan dan perikanan. Karena itu, pembangunan KNMP di tiga titik tersebut bukan sekadar meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi ikan, melainkan juga memperkuat pertahanan terluar negara berbasis masyarakat nelayan.
Politisi Fraksi Golkar ini secara khusus menyoroti kawasan Kepulauan Mapia atau Pulau Beras di Kabupaten Supiori yang disebutnya sebagai salah satu penghasil tuna terbesar di Papua. Ia mengingatkan wilayah itu pernah menjadi saksi kejayaan industri perikanan Papua saat perusahaan perikanan besar milik Jayanti Group beroperasi pada era 1999-2003.
Kala itu, perusahaan pengalengan ikan PT Biak Mina Jaya-anak group Jayanti, mampu mempekerjakan ribuan tenaga kerja asli Papua dan menjadikan Biak Numfor sebagai salah satu pusat industri perikanan terbesar di Indonesia timur. Dengan dukungan 1.000-1.500 rumpon yang tersebar di perairan Papua, perusahaan tersebut menjadi pelopor industri perikanan tangkap dan pengalengan ikan di wilayah itu.
Robert juga mengungkap sejarah kejayaan industri perikanan Papua melalui kehadiran BUMN yakni PT Usaha Mina di Sorong yang pada masanya mampu mengekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang.
“Dulu di Sorong ada Usaha Mina. Itu perusahaan negara yang ekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang. Setelah berubah menjadi Perikanan Nusantara lalu merger ke Perindo di bawah holding ID Food, akhirnya berhenti beroperasi. Padahal dermaganya siap, lokasinya sangat strategis dan potensinya besar,” lanjutnya.
Robert menjelaskan, PT Usaha Mina pada masa lalu memiliki banyak cabang di sentra-sentra perikanan nasional seperti Sorong, Bacan, Ternate, Fakfak, Ambon, Gorontalo, Luwuk hingga Makassar. Menurutnya, jejak pembangunan industri perikanan era tersebut harus dihidupkan kembali melalui sinergi KKP dan Kementerian BUMN. Baca juga: Indonesia Produsen Tuna Terbesar di Dunia, Sumbang 20% Produksi Global
Robert mengungkapkan lemahnya pengawasan di kawasan perairan terluar Papua juga membuat wilayah itu rawan praktik illegal fishing. Ia bahkan menunjukkan adanya kapal-kapal tanpa izin yang terdampar di Distrik Kepulauan Ayau, Raja Ampat, sebagai bukti maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal.
Keterbatasan armada patroli Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP membuat pengawasan di kawasan perbatasan perairan Papua belum optimal. Karena itu, ia mendorong penempatan basis kapal pengawasan permanen di pulau-pulau terluar Papua yang terintegrasi dengan program KNMP.
“Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya soal peningkatan ekonomi nelayan, tetapi juga menjadi benteng pertahanan sumber daya kelautan. Masyarakat bisa ikut mengawal wilayahnya dari pencurian ikan, bersinergi dengan aparat pengawas KKP,” tandasnya.
(poe)
Lihat Juga :
