Transisi Energi Sektor Batu Bara Terkendala Biaya dan Regulasi
Kamis, 21 Mei 2026 - 13:27 WIB
loading...
Focus Group Discussion (FGD) bertema Implementasi ESG dan Transisi Energi di Sektor Batu Bara Indonesia, di Jakarta. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta transisi energi di sektor batu bara dinilai menghadapi tantangan kompleks. Industri tidak hanya dituntut menekan emisi dan menjaga lingkungan, tetapi juga memastikan ketahanan energi dan menanggung beban biaya yang terus meningkat.
"Kalau bicara batu bara, ini bukan lagi dilema, tapi trilema. Ada kebutuhan menjaga ketahanan energi, tuntutan lingkungan, dan biaya yang harus ditanggung," ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Bidang ESG & Good Mining Practice, Ignatius Wurwanto dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Implementasi ESG dan Transisi Energi di Sektor Batu Bara Indonesia" dikutip pada Kamis (21/5/2026).
Baca Juga: Implementasi ESG Sektor Batu Bara Perlu Pantau Seluruh Rantai Pasok
Menurut Wurwanto, tiga aspek tersebut harus dijalankan secara bersamaan oleh pelaku industri, yakni menjaga pasokan energi, menjalankan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta memastikan aspek ekonomi tetap efisien. Kompleksitas ini membuat implementasi ESG di sektor tambang tidak bisa disamakan dengan industri lain.
Ia menjelaskan, perusahaan tambang harus memenuhi berbagai regulasi teknis, lingkungan, keselamatan kerja, hingga pengembangan masyarakat yang memerlukan investasi besar. Kondisi ini membuat sebagian pelaku usaha masih memandang ESG sebatas kewajiban kepatuhan, bukan sebagai strategi bisnis jangka panjang berbasis risiko dan peluang.
APBI mencatat saat ini terdapat 93 perusahaan anggota aktif yang menyumbang sekitar 66% produksi batu bara nasional. Namun dari total hampir 960 perusahaan tambang di Indonesia, tingkat pemahaman dan implementasi ESG dinilai masih beragam, sehingga perlu penguatan melalui pendekatan Good Mining Practice (GMP).
Selain itu, ketidakpastian regulasi menjadi tantangan utama. Wurwanto menilai konsistensi kebijakan sangat diperlukan agar perusahaan dapat menyusun strategi investasi jangka panjang secara lebih terukur. Perubahan aturan yang dinamis dinilai memaksa perusahaan untuk terus beradaptasi.
Pandangan serupa disampaikan Asisten Peneliti Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Nur Hikmat, yang menyebut implementasi ESG pada tahap awal akan menjadi beban biaya tambahan bagi perusahaan. “Secara pragmatis, implementasi ESG pada tahap awal pasti menjadi first hit cost yang memberikan tekanan finansial cukup besar,” ujarnya.
Ia menambahkan, struktur pasar batu bara Indonesia juga memengaruhi laju implementasi ESG. Sekitar 65% produksi ditujukan untuk ekspor, terutama ke Tiongkok dan India, yang dinilai belum menerapkan standar ESG seketat negara maju, sehingga dorongan implementasi secara substantif masih terbatas.
Baca Juga: Prabowo di KTT ke-48 ASEAN: Ketahanan Energi Salah Satu Isu Penting yang Kita Hadapi Saat Ini
Di tengah tantangan tersebut, sejumlah perusahaan mulai bertransformasi. SVP Public Affairs TBS Energi Utama, Josefhine Chitra, mengatakan perusahaannya telah beralih ke sektor ekonomi rendah karbon, termasuk energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan kendaraan listrik, setelah melakukan divestasi PLTU pada 2025 yang menurunkan emisi hingga 85%.
Josefhine menyebut transformasi tersebut dipicu perubahan lanskap global, termasuk menurunnya prospek batu bara dan meningkatnya pembatasan pendanaan dari investor internasional. Perusahaan juga telah menyiapkan peta jalan dekarbonisasi dengan alokasi investasi sekitar USD600 juta untuk mendukung bisnis hijau.
Secara keseluruhan, implementasi ESG dan transisi energi di sektor batu bara dinilai tidak dapat dilakukan secara instan. Proses ini membutuhkan kesiapan teknologi, dukungan investasi, serta kebijakan yang konsisten agar industri tetap mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan ketahanan energi nasional.
"Kalau bicara batu bara, ini bukan lagi dilema, tapi trilema. Ada kebutuhan menjaga ketahanan energi, tuntutan lingkungan, dan biaya yang harus ditanggung," ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Bidang ESG & Good Mining Practice, Ignatius Wurwanto dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Implementasi ESG dan Transisi Energi di Sektor Batu Bara Indonesia" dikutip pada Kamis (21/5/2026).
Baca Juga: Implementasi ESG Sektor Batu Bara Perlu Pantau Seluruh Rantai Pasok
Menurut Wurwanto, tiga aspek tersebut harus dijalankan secara bersamaan oleh pelaku industri, yakni menjaga pasokan energi, menjalankan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta memastikan aspek ekonomi tetap efisien. Kompleksitas ini membuat implementasi ESG di sektor tambang tidak bisa disamakan dengan industri lain.
Ia menjelaskan, perusahaan tambang harus memenuhi berbagai regulasi teknis, lingkungan, keselamatan kerja, hingga pengembangan masyarakat yang memerlukan investasi besar. Kondisi ini membuat sebagian pelaku usaha masih memandang ESG sebatas kewajiban kepatuhan, bukan sebagai strategi bisnis jangka panjang berbasis risiko dan peluang.
APBI mencatat saat ini terdapat 93 perusahaan anggota aktif yang menyumbang sekitar 66% produksi batu bara nasional. Namun dari total hampir 960 perusahaan tambang di Indonesia, tingkat pemahaman dan implementasi ESG dinilai masih beragam, sehingga perlu penguatan melalui pendekatan Good Mining Practice (GMP).
Selain itu, ketidakpastian regulasi menjadi tantangan utama. Wurwanto menilai konsistensi kebijakan sangat diperlukan agar perusahaan dapat menyusun strategi investasi jangka panjang secara lebih terukur. Perubahan aturan yang dinamis dinilai memaksa perusahaan untuk terus beradaptasi.
Pandangan serupa disampaikan Asisten Peneliti Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Nur Hikmat, yang menyebut implementasi ESG pada tahap awal akan menjadi beban biaya tambahan bagi perusahaan. “Secara pragmatis, implementasi ESG pada tahap awal pasti menjadi first hit cost yang memberikan tekanan finansial cukup besar,” ujarnya.
Ia menambahkan, struktur pasar batu bara Indonesia juga memengaruhi laju implementasi ESG. Sekitar 65% produksi ditujukan untuk ekspor, terutama ke Tiongkok dan India, yang dinilai belum menerapkan standar ESG seketat negara maju, sehingga dorongan implementasi secara substantif masih terbatas.
Baca Juga: Prabowo di KTT ke-48 ASEAN: Ketahanan Energi Salah Satu Isu Penting yang Kita Hadapi Saat Ini
Di tengah tantangan tersebut, sejumlah perusahaan mulai bertransformasi. SVP Public Affairs TBS Energi Utama, Josefhine Chitra, mengatakan perusahaannya telah beralih ke sektor ekonomi rendah karbon, termasuk energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan kendaraan listrik, setelah melakukan divestasi PLTU pada 2025 yang menurunkan emisi hingga 85%.
Josefhine menyebut transformasi tersebut dipicu perubahan lanskap global, termasuk menurunnya prospek batu bara dan meningkatnya pembatasan pendanaan dari investor internasional. Perusahaan juga telah menyiapkan peta jalan dekarbonisasi dengan alokasi investasi sekitar USD600 juta untuk mendukung bisnis hijau.
Secara keseluruhan, implementasi ESG dan transisi energi di sektor batu bara dinilai tidak dapat dilakukan secara instan. Proses ini membutuhkan kesiapan teknologi, dukungan investasi, serta kebijakan yang konsisten agar industri tetap mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan ketahanan energi nasional.
(nng)
Lihat Juga :
