Sentralisasi Ekspor Sawit Disentil Guru Besar IPB: Lebih Utama Penguatan Tata Kelola
Kamis, 21 Mei 2026 - 16:55 WIB
loading...
A
A
A
Baca Juga: Ekspor Sawit hingga Batu Bara Harus Lewat BUMN, Prabowo Ingin Selamatkan Rp2.653 Triliun per Tahun
Sudarsono juga menilai alasan pemerintah untuk menekan praktik under invoicing dan transfer pricing belum tentu membutuhkan mekanisme ekspor satu pintu. Menurutnya, persoalan tersebut lebih berkaitan dengan lemahnya integrasi data, audit, pengawasan beneficial ownership, serta pengawasan devisa hasil ekspor.
Ia menyarankan pemerintah lebih fokus pada penguatan integrasi data bea cukai, pajak, dan perbankan, penggunaan harga referensi internasional, digitalisasi pengawasan perdagangan, serta audit berbasis data real time.
“Ekspor satu pintu bukan satu-satunya solusi. Bahkan bisa jadi terlalu ekstrem untuk persoalan yang sebenarnya lebih bersifat kelembagaan,” paparnya.
Lebih lanjut, Sudarsono mengingatkan bahwa implementasi kebijakan yang tidak hati-hati dapat berdampak langsung terhadap iklim investasi Indonesia. Ia menilai investor global sangat sensitif terhadap kepastian dan stabilitas kebijakan.
“Dalam ekonomi modern, persepsi risiko kebijakan sangat menentukan keputusan investasi. Masalah terbesar bukan hanya regulasinya, tetapi apakah aturan akan stabil dan dapat diprediksi dalam jangka panjang,” katanya.
Ia juga menyoroti potensi melemahnya daya saing Indonesia dibandingkan Malaysia sebagai pesaing utama di pasar sawit global. Menurutnya, apabila Indonesia menambah lapisan birokrasi sementara Malaysia lebih fleksibel dan cepat, pembeli internasional bisa mengalihkan sebagian kontrak atau menjadikan Malaysia sebagai trading hub alternatif.
“Kadang suatu negara kalah bukan karena produknya buruk, tetapi karena sistemnya terlalu rumit dan tidak efisien,” ujarnya.
Sudarsono juga menilai alasan pemerintah untuk menekan praktik under invoicing dan transfer pricing belum tentu membutuhkan mekanisme ekspor satu pintu. Menurutnya, persoalan tersebut lebih berkaitan dengan lemahnya integrasi data, audit, pengawasan beneficial ownership, serta pengawasan devisa hasil ekspor.
Ia menyarankan pemerintah lebih fokus pada penguatan integrasi data bea cukai, pajak, dan perbankan, penggunaan harga referensi internasional, digitalisasi pengawasan perdagangan, serta audit berbasis data real time.
“Ekspor satu pintu bukan satu-satunya solusi. Bahkan bisa jadi terlalu ekstrem untuk persoalan yang sebenarnya lebih bersifat kelembagaan,” paparnya.
Lebih lanjut, Sudarsono mengingatkan bahwa implementasi kebijakan yang tidak hati-hati dapat berdampak langsung terhadap iklim investasi Indonesia. Ia menilai investor global sangat sensitif terhadap kepastian dan stabilitas kebijakan.
“Dalam ekonomi modern, persepsi risiko kebijakan sangat menentukan keputusan investasi. Masalah terbesar bukan hanya regulasinya, tetapi apakah aturan akan stabil dan dapat diprediksi dalam jangka panjang,” katanya.
Ia juga menyoroti potensi melemahnya daya saing Indonesia dibandingkan Malaysia sebagai pesaing utama di pasar sawit global. Menurutnya, apabila Indonesia menambah lapisan birokrasi sementara Malaysia lebih fleksibel dan cepat, pembeli internasional bisa mengalihkan sebagian kontrak atau menjadikan Malaysia sebagai trading hub alternatif.
“Kadang suatu negara kalah bukan karena produknya buruk, tetapi karena sistemnya terlalu rumit dan tidak efisien,” ujarnya.
Lihat Juga :
