Potensi Daerah Bisa Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional
Senin, 21 September 2020 - 10:05 WIB
loading...
Foto/dok
A
A
A
JAKARTA - Potensi aktivitas ekonomi di daerah harus lebih intensif didorong untuk dapat menopang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) .
“Pertumbuhan di daerah akan lebih cepat pulih didukung oleh segmen usaha mikro kecil dan menengah,” ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso saat kunjungan kerja (kunker) Komisi XI DPR di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), kemarin. (Baca: DPR Akan Bahas Perppu Pilkada Jilid II)
Menurut Wimboh, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung upaya PEN, dan untuk mengoptimalkan implementasi PEN secara aktif melakukan monitoring dan koordinasi tidak hanya di pusat, namun juga di daerah melalui kepanjangan tangan kantor regional/kantor OJK di daerah.
“Hal ini kami lakukan untuk mengatasi kendala yang ada untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat menopang perekonomian nasional,” paparnya.
Dia menambahkan, OJK siap mendorong industri jasa keuangan untuk menyalurkan sektor-sektor unggulan di Jateng, yang memberikan daya ungkit tinggi bagi perekonomian, seperti perdagangan, pertanian, dan konstruksi.
Wimboh memaparkan secara umum, pertumbuhan kredit masih ditopang oleh kelompok bank milik pemerintah. Terlihat dari kredit di bank-bank persero yang masih mencatat kenaikan 3,36% year on year (yoy) dan kredit di kelompok bank pembangunan daerah (BPD) yang naik 8,23% yoy. (Baca juga: Sahabat Nabi Tidak Bermazhab, Benarkah?)
“Kenaikan kredit yang masih cukup tinggi di kelompok BPD ini menunjukkan geliat ekonomi di daerah masih cukup baik dan memiliki potensi yang besar untuk dijadikan pengungkit perekonomian nasional,” papar Wimboh.
Selain itu, lanjut dia, disebabkan kasus Covid di daerah yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kota-kota besar, seperti DKI Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dampak Covid terhadap pelaku usaha, terlihat bahwa tingkat banyaknya perusahaan yang masih beroperasi sangat terkait erat dengan jumlah kasus Covid.
Dari hasil survei BPS tersebut, menurut Wimboh, Jawa Tengah yang kasus Covid-19, tidak sampai 40% dari DKI Jakarta, terlihat bahwa aktivitas pelaku usaha yang masih beroperasi cukup tinggi yakni 55%, jauh di atas DKI yang hanya 29% beroperasi normal. Hal sama juga terjadi untuk Jawa Barat, kasus Covid hanya 29% dari jumlah di DKI Jakarta, sehingga pelaku usaha yang masih beroperasi masih 50%. (Baca juga: 4 Jenis Olahraga Ini Efektif Turunkan Kadar Kolesterol)
“Untuk itu, potensi aktivitas ekonomi di daerah yang kasus Covid-nya rendah dan kontribusinya besar terhadap PDB, harus lebih intensif didorong untuk dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Dari hasil survei BPS disebutkan juga, 77% dari 100 perusahaan yang disurvei di sektor peternakan dan perikanan masih berjalan normal. Sektor perdagangan 69% masih beroperasi normal walaupun untuk sektor akomodasi dan makan/minum hanya 52% masih beroperasi. “Artinya, pertumbuhan ekonomi untuk pemulihan potensi ada di daerah,” ungkap Wimboh.
Untuk itu, akan sulit hanya mengandalkan aktivitas ekonomi dari kota-kota besar saja untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional dan mengingat juga kasus covid-19 yang terbilang masih tinggi.
“Untuk itu, kami akan terus mendorong penyaluran kredit di daerah-daerah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah,” papar Wimboh.
Menurut Wimboh, 69% UMKM, bantuan modal usaha yang paling diperlukan di masa pandemi; sedangkan bagi usaha menengah besar, 40% pelaku usaha di segmen ini membutuhkan relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman. (Baca juga: Koeman Sarankan Puig Segera Tinggalkan Barcelona)
“Dengan demikian, selain lebih mendorong akses keuangan di daerah-daerah, juga akan menjadi pertimbangan kami untuk memperpanjang relaksasi restrukturisasi di POJK 11/2020 untuk meringankan beban pelaku usaha sebagaimana yang dibutuhkan pelaku usaha,” katanya.
Tentunya, lanjut Wimboh, kebijakan ini harus disinergikan dengan kebijakan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupa penjaminan kredit, penempatan dana pemerintah di perbankan, penundaan/keringanan pajak, dari PLN berupa keringanan biaya listrik, apabila dimungkinkan termasuk juga mengarahkan CSR ke sektor UMKM.
Menurut Wimboh, sinergi kebijakan stimulus telah dikeluarkan baik oleh OJK, BI, dan pemerintah dalam rangka PEN, yakni bansos, restrukturisasi, penempatan dana, subsidi bunga, dan penjaminan kredit.
“Kami siap mendorong industri jasa keuangan untuk menyalurkan sektor-sektor unggulan di Jateng yang memberikan daya ungkit tinggi bagi perekonomian, seperti perdagangan, pertanian, dan konstruksi,” katanya.
Saat ini progres implementasi restrukturisasi perbankan secara nasional per 24 Agustus 2020 mencapai Rp863,6 triliun dengan jumlah debitur 7,19 juta, sedangkan Jateng per 2 September mencapai Rp58,34 triliun dengan debitur yang telah direstrukturisasi sebanyak 1,1 juta akun. (Baca juga: Siap-siap Resesi, Penduduk Miskin Bisa Bertambah 1,2 Juta)
Inisiatif OJK untuk menyukseskan program restrukturisasi dan PEN, menurut Wimboh, pihaknya melakukan pertemuan dengan asosiasi pelaku usaha baik di pusat maupun di daerah, demi mengetahui kendala di lapangan. Rutin mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada lembaga jasa keuangan terkait pelaksanaan program PEN (terutama subsidi bunga) dengan bekerja sama dengan pihak terkait. "Mendorong pemanfaatan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi: digitalisasi UMKM," paparnya.
Selain itu, juga menciptakan sektor unggulan yang memiliki proses bisnis dari hulu ke hilir dan bekerja sama dengan pemda untuk memetakan sektor yang terdampak serta sektor unggulan. “Kemudian, mengalihkan pekerja yang terkena PHK untuk disalurkan untuk bekerja di sektor unggulan,” paparnya.
Secara terpisah, Ekonom CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto mengatakan peran UMKM terhadap perekonomian sangat besar; dilihat dari proporsinya terhadap PDB, dilihat kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, tentu saja mereka (UMKM) juga terdampak oleh pandemi Covid-19. “Karena itu, menyelamatkan UMKM menjadi sangat urgen di tengah situasi seperti sekarang (pandemi Covid-19),” kata Akbar. (Lihat videonya: Bom Pesawat Sukhoi TNI AU Jatuh ke Permukiman Warga di Takalar)
Lebih-lebih karakteristik krisis sekarang berbeda dengan krisis yang pernah kita hadapi sebelumnya. “Kalau sekarang, krisis ekonomi kita dimulai dari Covid-19 yang langsung terjadi di sektor riil. Tentu saja yang paling terkena adalah para pelaku UMKM,” beber dia. (Hatim Varabi)
“Pertumbuhan di daerah akan lebih cepat pulih didukung oleh segmen usaha mikro kecil dan menengah,” ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso saat kunjungan kerja (kunker) Komisi XI DPR di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), kemarin. (Baca: DPR Akan Bahas Perppu Pilkada Jilid II)
Menurut Wimboh, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung upaya PEN, dan untuk mengoptimalkan implementasi PEN secara aktif melakukan monitoring dan koordinasi tidak hanya di pusat, namun juga di daerah melalui kepanjangan tangan kantor regional/kantor OJK di daerah.
“Hal ini kami lakukan untuk mengatasi kendala yang ada untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat menopang perekonomian nasional,” paparnya.
Dia menambahkan, OJK siap mendorong industri jasa keuangan untuk menyalurkan sektor-sektor unggulan di Jateng, yang memberikan daya ungkit tinggi bagi perekonomian, seperti perdagangan, pertanian, dan konstruksi.
Wimboh memaparkan secara umum, pertumbuhan kredit masih ditopang oleh kelompok bank milik pemerintah. Terlihat dari kredit di bank-bank persero yang masih mencatat kenaikan 3,36% year on year (yoy) dan kredit di kelompok bank pembangunan daerah (BPD) yang naik 8,23% yoy. (Baca juga: Sahabat Nabi Tidak Bermazhab, Benarkah?)
“Kenaikan kredit yang masih cukup tinggi di kelompok BPD ini menunjukkan geliat ekonomi di daerah masih cukup baik dan memiliki potensi yang besar untuk dijadikan pengungkit perekonomian nasional,” papar Wimboh.
Selain itu, lanjut dia, disebabkan kasus Covid di daerah yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kota-kota besar, seperti DKI Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dampak Covid terhadap pelaku usaha, terlihat bahwa tingkat banyaknya perusahaan yang masih beroperasi sangat terkait erat dengan jumlah kasus Covid.
Dari hasil survei BPS tersebut, menurut Wimboh, Jawa Tengah yang kasus Covid-19, tidak sampai 40% dari DKI Jakarta, terlihat bahwa aktivitas pelaku usaha yang masih beroperasi cukup tinggi yakni 55%, jauh di atas DKI yang hanya 29% beroperasi normal. Hal sama juga terjadi untuk Jawa Barat, kasus Covid hanya 29% dari jumlah di DKI Jakarta, sehingga pelaku usaha yang masih beroperasi masih 50%. (Baca juga: 4 Jenis Olahraga Ini Efektif Turunkan Kadar Kolesterol)
“Untuk itu, potensi aktivitas ekonomi di daerah yang kasus Covid-nya rendah dan kontribusinya besar terhadap PDB, harus lebih intensif didorong untuk dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Dari hasil survei BPS disebutkan juga, 77% dari 100 perusahaan yang disurvei di sektor peternakan dan perikanan masih berjalan normal. Sektor perdagangan 69% masih beroperasi normal walaupun untuk sektor akomodasi dan makan/minum hanya 52% masih beroperasi. “Artinya, pertumbuhan ekonomi untuk pemulihan potensi ada di daerah,” ungkap Wimboh.
Untuk itu, akan sulit hanya mengandalkan aktivitas ekonomi dari kota-kota besar saja untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional dan mengingat juga kasus covid-19 yang terbilang masih tinggi.
“Untuk itu, kami akan terus mendorong penyaluran kredit di daerah-daerah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah,” papar Wimboh.
Menurut Wimboh, 69% UMKM, bantuan modal usaha yang paling diperlukan di masa pandemi; sedangkan bagi usaha menengah besar, 40% pelaku usaha di segmen ini membutuhkan relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman. (Baca juga: Koeman Sarankan Puig Segera Tinggalkan Barcelona)
“Dengan demikian, selain lebih mendorong akses keuangan di daerah-daerah, juga akan menjadi pertimbangan kami untuk memperpanjang relaksasi restrukturisasi di POJK 11/2020 untuk meringankan beban pelaku usaha sebagaimana yang dibutuhkan pelaku usaha,” katanya.
Tentunya, lanjut Wimboh, kebijakan ini harus disinergikan dengan kebijakan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupa penjaminan kredit, penempatan dana pemerintah di perbankan, penundaan/keringanan pajak, dari PLN berupa keringanan biaya listrik, apabila dimungkinkan termasuk juga mengarahkan CSR ke sektor UMKM.
Menurut Wimboh, sinergi kebijakan stimulus telah dikeluarkan baik oleh OJK, BI, dan pemerintah dalam rangka PEN, yakni bansos, restrukturisasi, penempatan dana, subsidi bunga, dan penjaminan kredit.
“Kami siap mendorong industri jasa keuangan untuk menyalurkan sektor-sektor unggulan di Jateng yang memberikan daya ungkit tinggi bagi perekonomian, seperti perdagangan, pertanian, dan konstruksi,” katanya.
Saat ini progres implementasi restrukturisasi perbankan secara nasional per 24 Agustus 2020 mencapai Rp863,6 triliun dengan jumlah debitur 7,19 juta, sedangkan Jateng per 2 September mencapai Rp58,34 triliun dengan debitur yang telah direstrukturisasi sebanyak 1,1 juta akun. (Baca juga: Siap-siap Resesi, Penduduk Miskin Bisa Bertambah 1,2 Juta)
Inisiatif OJK untuk menyukseskan program restrukturisasi dan PEN, menurut Wimboh, pihaknya melakukan pertemuan dengan asosiasi pelaku usaha baik di pusat maupun di daerah, demi mengetahui kendala di lapangan. Rutin mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada lembaga jasa keuangan terkait pelaksanaan program PEN (terutama subsidi bunga) dengan bekerja sama dengan pihak terkait. "Mendorong pemanfaatan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi: digitalisasi UMKM," paparnya.
Selain itu, juga menciptakan sektor unggulan yang memiliki proses bisnis dari hulu ke hilir dan bekerja sama dengan pemda untuk memetakan sektor yang terdampak serta sektor unggulan. “Kemudian, mengalihkan pekerja yang terkena PHK untuk disalurkan untuk bekerja di sektor unggulan,” paparnya.
Secara terpisah, Ekonom CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto mengatakan peran UMKM terhadap perekonomian sangat besar; dilihat dari proporsinya terhadap PDB, dilihat kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, tentu saja mereka (UMKM) juga terdampak oleh pandemi Covid-19. “Karena itu, menyelamatkan UMKM menjadi sangat urgen di tengah situasi seperti sekarang (pandemi Covid-19),” kata Akbar. (Lihat videonya: Bom Pesawat Sukhoi TNI AU Jatuh ke Permukiman Warga di Takalar)
Lebih-lebih karakteristik krisis sekarang berbeda dengan krisis yang pernah kita hadapi sebelumnya. “Kalau sekarang, krisis ekonomi kita dimulai dari Covid-19 yang langsung terjadi di sektor riil. Tentu saja yang paling terkena adalah para pelaku UMKM,” beber dia. (Hatim Varabi)
(ysw)
Lihat Juga :
