Soroti Pelemahan Rupiah, BADKO HMI Jatim Dorong Evaluasi Kebijakan Moneter
Minggu, 07 Juni 2026 - 18:48 WIB
loading...
Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah dan mendorong Bank Indonesia (BI) memperkuat langkah-langkah stabilisasi sebagai otoritas yang memiliki mandat menjaga nilai mata uang nasional.
Organisasi mahasiswa tersebut menilai masyarakat perlu memahami pembagian kewenangan dalam pengelolaan ekonomi nasional, di mana pemerintah berperan pada kebijakan fiskal, sementara stabilitas moneter menjadi tanggung jawab BI.
"Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah bekerja optimal dalam menjaga stabilitas ekonomi dari sisi fiskal. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami bahwa persoalan melemahnya nilai tukar rupiah merupakan ranah yang menjadi tanggung jawab Bank Indonesia sebagai otoritas moneter," ujar Ketua Umum BADKO HMI Jawa Timur Yusfan Firdaus, seperti dikutip pada Minggu (7/6/2026).
Baca Juga: Pasar Keuangan Ambruk Lebih Dalam, Rupiah Diramal Tembus Rp19.000 Akhir Bulan Ini
Menurut Yusfan, BI perlu menjelaskan secara terbuka arah kebijakan yang ditempuh untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global. Ia menilai transparansi kebijakan penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meminimalkan spekulasi di tengah masyarakat.
Yusfan juga menegaskan bahwa independensi BI sebagai bank sentral harus diiringi dengan akuntabilitas kepada publik. Menurut dia, status independen tidak menghilangkan kewajiban lembaga tersebut untuk menjelaskan efektivitas kebijakan yang telah dijalankan dalam menjaga stabilitas moneter.
Selain itu, BADKO HMI Jawa Timur meminta adanya evaluasi terhadap berbagai kebijakan moneter yang dinilai perlu disesuaikan dengan tantangan ekonomi saat ini. Organisasi tersebut menilai penguatan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dia juga menyampaikan sejumlah dugaan dan pandangan terkait faktor-faktor yang memengaruhi pelemahan rupiah. Namun, pernyataan tersebut belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat semangat nasionalisme dalam menghadapi tantangan ekonomi global serta menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi.
Baca Juga: Heboh 'Sell Indonesia' saat Rupiah-IHSG Terpuruk, Muncul Sosok Lama Bikin Kepercayaan Runtuh
Sebagai tindak lanjut, BADKO HMI Jatim berencana menggelar Konsolidasi Mahasiswa Jawa Timur guna membahas kondisi ekonomi nasional dan menyusun rekomendasi terkait kebijakan moneter yang akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan.
Menurut Yusfan, forum tersebut juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik melalui pendekatan yang konstruktif dan berbasis aspirasi masyarakat.
BADKO HMI Jawa Timur menegaskan bahwa kritik terhadap lembaga negara merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sah, dengan tetap mengedepankan objektivitas, data, serta kepentingan bangsa dalam setiap penyampaian pandangan dan rekomendasi kebijakan.
Organisasi mahasiswa tersebut menilai masyarakat perlu memahami pembagian kewenangan dalam pengelolaan ekonomi nasional, di mana pemerintah berperan pada kebijakan fiskal, sementara stabilitas moneter menjadi tanggung jawab BI.
"Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah bekerja optimal dalam menjaga stabilitas ekonomi dari sisi fiskal. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami bahwa persoalan melemahnya nilai tukar rupiah merupakan ranah yang menjadi tanggung jawab Bank Indonesia sebagai otoritas moneter," ujar Ketua Umum BADKO HMI Jawa Timur Yusfan Firdaus, seperti dikutip pada Minggu (7/6/2026).
Baca Juga: Pasar Keuangan Ambruk Lebih Dalam, Rupiah Diramal Tembus Rp19.000 Akhir Bulan Ini
Menurut Yusfan, BI perlu menjelaskan secara terbuka arah kebijakan yang ditempuh untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global. Ia menilai transparansi kebijakan penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meminimalkan spekulasi di tengah masyarakat.
Yusfan juga menegaskan bahwa independensi BI sebagai bank sentral harus diiringi dengan akuntabilitas kepada publik. Menurut dia, status independen tidak menghilangkan kewajiban lembaga tersebut untuk menjelaskan efektivitas kebijakan yang telah dijalankan dalam menjaga stabilitas moneter.
Selain itu, BADKO HMI Jawa Timur meminta adanya evaluasi terhadap berbagai kebijakan moneter yang dinilai perlu disesuaikan dengan tantangan ekonomi saat ini. Organisasi tersebut menilai penguatan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dia juga menyampaikan sejumlah dugaan dan pandangan terkait faktor-faktor yang memengaruhi pelemahan rupiah. Namun, pernyataan tersebut belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat semangat nasionalisme dalam menghadapi tantangan ekonomi global serta menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi.
Baca Juga: Heboh 'Sell Indonesia' saat Rupiah-IHSG Terpuruk, Muncul Sosok Lama Bikin Kepercayaan Runtuh
Sebagai tindak lanjut, BADKO HMI Jatim berencana menggelar Konsolidasi Mahasiswa Jawa Timur guna membahas kondisi ekonomi nasional dan menyusun rekomendasi terkait kebijakan moneter yang akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan.
Menurut Yusfan, forum tersebut juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik melalui pendekatan yang konstruktif dan berbasis aspirasi masyarakat.
BADKO HMI Jawa Timur menegaskan bahwa kritik terhadap lembaga negara merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sah, dengan tetap mengedepankan objektivitas, data, serta kepentingan bangsa dalam setiap penyampaian pandangan dan rekomendasi kebijakan.
(nng)
Lihat Juga :
