Purbaya: Kebijakan Fiskal 2027 Diarahkan Dorong Ekonomi Makin Tinggi, Rakyat Sejahtera Lebih Cepat
Selasa, 09 Juni 2026 - 14:25 WIB
loading...
A
A
A
Selaras dengan tema besar pembangunan "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat", kebijakan belanja negara pada tahun 2027 akan difokuskan secara penuh untuk mendanai delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Kedelapan klaster tersebut mencakup ketahanan dan kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, sektor pendidikan, sektor kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, hingga program akselerasi penurunan angka kemiskinan.
Seluruh klaster ini akan diperkuat oleh barikade pertahanan, keamanan, penegakan hukum, reformasi birokrasi, digitalisasi sistem, serta diplomasi ekonomi internasional.
Untuk mendanai agenda masif tersebut, pemerintah berkomitmen memperluas ruang fiskal dari sisi pendapatan melalui reformasi dan digitalisasi perpajakan, memperlebar basis wajib pajak, serta memperketat tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Di pos belanja, efisiensi dan ketepatan sasaran akan ditingkatkan, salah satunya lewat integrasi program jaring pengaman sosial yang berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Meskipun belanja dialokasikan secara ekspansif pada sektor produktif, pemerintah menjamin pengelolaan pembiayaan akan tetap dikawal secara bijak (prudent) dan inovatif demi menjaga ketahanan fiskal jangka panjang. Postur defisit anggaran pada tahun 2027 dirancang ketat pada kisaran 1,8% hingga 2,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah akan terus memaksimalkan berbagai skema pendanaan inovatif non-utang melalui kolaborasi bersama Danantara, Special Mission Vehicles (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), serta Sovereign Wealth Fund guna mempercepat transformasi ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Kedelapan klaster tersebut mencakup ketahanan dan kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, sektor pendidikan, sektor kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, hingga program akselerasi penurunan angka kemiskinan.
Seluruh klaster ini akan diperkuat oleh barikade pertahanan, keamanan, penegakan hukum, reformasi birokrasi, digitalisasi sistem, serta diplomasi ekonomi internasional.
Untuk mendanai agenda masif tersebut, pemerintah berkomitmen memperluas ruang fiskal dari sisi pendapatan melalui reformasi dan digitalisasi perpajakan, memperlebar basis wajib pajak, serta memperketat tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Di pos belanja, efisiensi dan ketepatan sasaran akan ditingkatkan, salah satunya lewat integrasi program jaring pengaman sosial yang berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Meskipun belanja dialokasikan secara ekspansif pada sektor produktif, pemerintah menjamin pengelolaan pembiayaan akan tetap dikawal secara bijak (prudent) dan inovatif demi menjaga ketahanan fiskal jangka panjang. Postur defisit anggaran pada tahun 2027 dirancang ketat pada kisaran 1,8% hingga 2,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah akan terus memaksimalkan berbagai skema pendanaan inovatif non-utang melalui kolaborasi bersama Danantara, Special Mission Vehicles (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), serta Sovereign Wealth Fund guna mempercepat transformasi ekonomi nasional yang berkelanjutan.
(akr)
Lihat Juga :
