Pengembangan CBG Perkuat Transisi dan Kemandirian Energi Nasional
Senin, 15 Juni 2026 - 13:16 WIB
loading...
Forum Climate Policy Initiative (CPI) bertajuk Peluang dan Strategi Pembiayaan Kegiatan Pengurangan Emisi metana untuk Sektor Industri di Indonesia di Jakarta. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pengembangan Compressed Biomethane Gas (CBG) berbasis limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) dinilai dapat menjadi salah satu solusi paling efektif untuk menekan emisi metana sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).
Hal tersebut disampaikan Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Hokkop Situngkir dalam forum Climate Policy Initiative (CPI) bertajuk "Peluang dan Strategi Pembiayaan Kegiatan Pengurangan Emisi metana untuk Sektor Industri di Indonesia" di Jakarta, Kamis (11/6) lalu.
Baca Juga: PLN EPI Targetkan Pengembangan Bio-CNG Berbasis Limbah Sawit Dukung Transisi Energi
Hokkop mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengubah limbah sawit menjadi sumber energi rendah karbon yang bernilai ekonomi. Pemanfaatan POME menjadi CBG dinilai mampu mendukung target dekarbonisasi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
"Kalau industri sawit ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan energi ekonomi, potensinya sangat besar. Sumbernya ada, teknologinya ada, pembiayaannya ada. Tinggal bagaimana kita membangun skema bisnis yang tepat sehingga bisa segera diimplementasikan," kata Hokkop dalam keterangan pers, Senin (15/6/2026).
Indonesia memiliki sekitar 3.000 pabrik kelapa sawit dengan potensi limbah cair mencapai sekitar 130 juta meter kubik per tahun. Namun hingga kini sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi domestik. Di sisi lain, limbah POME menjadi salah satu penyumbang emisi metana yang signifikan. PLN EPI memperkirakan emisi dari limbah sawit mencapai sekitar 20 juta ton CO2e per tahun.
"Kita melihat sumber emisi dari POME ini mencapai sekitar 20 juta ton karbon ekuivalen. Hampir 90 persen sebenarnya bisa diselesaikan melalui utilisasi menjadi sumber energi baru," paparnya.
Hokkop menjelaskan, pengembangan CBG tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi, tetapi juga mendukung target bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional sebesar 44–48 persen pada 2030 serta pencapaian Net Zero Emissions (NZE) 2060. Untuk mempercepat pengembangan industri biomethane, PLN EPI membangun ekosistem CBG terintegrasi mulai dari pengamanan pasokan bahan baku, pengembangan fasilitas produksi, hingga penciptaan pasar.
Dalam model tersebut, PLN EPI berperan sebagai agregator dan offtaker yang menghubungkan pabrik kelapa sawit, penyedia teknologi, lembaga pembiayaan, sektor industri, hingga pembangkit listrik.
"Produksi saja CBG-nya, nanti kami beli dan kami distribusikan ke pembangkit. Kami siap menjadi agregator sehingga investasi di sektor ini bisa berjalan lebih cepat," kata Hokkop.
Baca Juga: Perkuat Ketahanan Energi, PLN EPI Teken 4 Perjanjian Jual Beli Gas dan LNG di IPA Convex 2026
Salah satu implementasi yang tengah dipersiapkan PLN EPI adalah proyek cofiring CBG di PLTGU Belawan. Untuk satu turbin gas berkapasitas 130 megawatt (MW) dengan tingkat cofiring 2,5 persen, dibutuhkan sekitar 450 MMBTUD Bio-CBG yang berasal dari pemanfaatan sekitar 330.000 meter kubik POME per tahun atau setara satu fasilitas CBG.
Sementara untuk memenuhi kebutuhan empat turbin di PLTGU Belawan, diperlukan sekitar empat fasilitas CBG dengan total investasi sekitar USD20 juta. Implementasi tersebut diperkirakan mampu menghindari emisi hingga sekitar 500 ribu ton CO2e.
Hokkop menjelaskan proyek percontohan di PLTGU Belawan menjadi model awal integrasi biomethane ke dalam sistem ketenagalistrikan nasional. Selain menekan emisi, skema cofiring memungkinkan pemanfaatan infrastruktur pembangkit gas yang telah tersedia sehingga dapat mempercepat peningkatan bauran energi terbarukan tanpa memerlukan pembangunan pembangkit baru dalam skala besar.
PLN EPI juga menghitung potensi pengembangan CBG secara nasional sangat besar. Dari total kapasitas pembangkit berbasis gas sebesar 18,4 gigawatt (GW), kebutuhan CBG untuk skema cofiring 2,5 persen diperkirakan mencapai sekitar 60.000 MMBTUD dengan melibatkan sekitar 200 pabrik kelapa sawit. Potensi pengurangan emisinya dapat mencapai sekitar 14 juta ton CO2e.
Selain manfaat lingkungan, pengembangan CBG juga berpotensi menciptakan nilai ekonomi yang signifikan. Berdasarkan simulasi PLN EPI, satu proyek CBG dapat menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp1,7 triliun dan mengurangi emisi sekitar 700 ribu ton CO2e.
PLN EPI menargetkan pengembangan bisnis CBG secara bertahap hingga 2030. Dalam roadmap perusahaan, kapasitas produksi CBG ditargetkan meningkat dari 1.000 MMBtu pada 2026 menjadi 2.957 BBTU pada 2030. Pada periode yang sama, disertai pembangunan tiga fasilitas CBG untuk memasok kebutuhan pembangkit dan mendukung program dedieselisasi nasional.
"Bioenergi menjadi jembatan antara transisi energi, ketahanan energi, dan ekonomi kerakyatan. Limbah yang selama ini menjadi sumber emisi dapat diubah menjadi sumber energi yang bernilai tambah sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional," kata Hokkop.
Hadir sebagai pembicara dalam sesi implementasi proyek pemanfaatan metana tersebut Direktur Lingkungan dan Energi Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) August MS Sinaga, Head of Legal PT KIS Biofuel Indonesia Yasmine Surachman serta perwakilan Indonesia Bio Methane Society (IBMS) Satria Wira Tenaya. Forum ini membahas strategi pengembangan biomethane untuk mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca dan percepatan transisi energi di Indonesia.
Pengembangan CBG menunjukkan bahwa solusi transisi energi tidak selalu berasal dari teknologi baru yang mahal. Melalui pemanfaatan limbah sawit, Indonesia memiliki peluang besar menekan emisi metana, mengurangi ketergantungan LNG, serta membangun ketahanan energi yang lebih berkelanjutan berbasis sumber daya domestik.
Hal tersebut disampaikan Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Hokkop Situngkir dalam forum Climate Policy Initiative (CPI) bertajuk "Peluang dan Strategi Pembiayaan Kegiatan Pengurangan Emisi metana untuk Sektor Industri di Indonesia" di Jakarta, Kamis (11/6) lalu.
Baca Juga: PLN EPI Targetkan Pengembangan Bio-CNG Berbasis Limbah Sawit Dukung Transisi Energi
Hokkop mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengubah limbah sawit menjadi sumber energi rendah karbon yang bernilai ekonomi. Pemanfaatan POME menjadi CBG dinilai mampu mendukung target dekarbonisasi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
"Kalau industri sawit ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan energi ekonomi, potensinya sangat besar. Sumbernya ada, teknologinya ada, pembiayaannya ada. Tinggal bagaimana kita membangun skema bisnis yang tepat sehingga bisa segera diimplementasikan," kata Hokkop dalam keterangan pers, Senin (15/6/2026).
Indonesia memiliki sekitar 3.000 pabrik kelapa sawit dengan potensi limbah cair mencapai sekitar 130 juta meter kubik per tahun. Namun hingga kini sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi domestik. Di sisi lain, limbah POME menjadi salah satu penyumbang emisi metana yang signifikan. PLN EPI memperkirakan emisi dari limbah sawit mencapai sekitar 20 juta ton CO2e per tahun.
"Kita melihat sumber emisi dari POME ini mencapai sekitar 20 juta ton karbon ekuivalen. Hampir 90 persen sebenarnya bisa diselesaikan melalui utilisasi menjadi sumber energi baru," paparnya.
Hokkop menjelaskan, pengembangan CBG tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi, tetapi juga mendukung target bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional sebesar 44–48 persen pada 2030 serta pencapaian Net Zero Emissions (NZE) 2060. Untuk mempercepat pengembangan industri biomethane, PLN EPI membangun ekosistem CBG terintegrasi mulai dari pengamanan pasokan bahan baku, pengembangan fasilitas produksi, hingga penciptaan pasar.
Dalam model tersebut, PLN EPI berperan sebagai agregator dan offtaker yang menghubungkan pabrik kelapa sawit, penyedia teknologi, lembaga pembiayaan, sektor industri, hingga pembangkit listrik.
"Produksi saja CBG-nya, nanti kami beli dan kami distribusikan ke pembangkit. Kami siap menjadi agregator sehingga investasi di sektor ini bisa berjalan lebih cepat," kata Hokkop.
Baca Juga: Perkuat Ketahanan Energi, PLN EPI Teken 4 Perjanjian Jual Beli Gas dan LNG di IPA Convex 2026
Salah satu implementasi yang tengah dipersiapkan PLN EPI adalah proyek cofiring CBG di PLTGU Belawan. Untuk satu turbin gas berkapasitas 130 megawatt (MW) dengan tingkat cofiring 2,5 persen, dibutuhkan sekitar 450 MMBTUD Bio-CBG yang berasal dari pemanfaatan sekitar 330.000 meter kubik POME per tahun atau setara satu fasilitas CBG.
Sementara untuk memenuhi kebutuhan empat turbin di PLTGU Belawan, diperlukan sekitar empat fasilitas CBG dengan total investasi sekitar USD20 juta. Implementasi tersebut diperkirakan mampu menghindari emisi hingga sekitar 500 ribu ton CO2e.
Hokkop menjelaskan proyek percontohan di PLTGU Belawan menjadi model awal integrasi biomethane ke dalam sistem ketenagalistrikan nasional. Selain menekan emisi, skema cofiring memungkinkan pemanfaatan infrastruktur pembangkit gas yang telah tersedia sehingga dapat mempercepat peningkatan bauran energi terbarukan tanpa memerlukan pembangunan pembangkit baru dalam skala besar.
PLN EPI juga menghitung potensi pengembangan CBG secara nasional sangat besar. Dari total kapasitas pembangkit berbasis gas sebesar 18,4 gigawatt (GW), kebutuhan CBG untuk skema cofiring 2,5 persen diperkirakan mencapai sekitar 60.000 MMBTUD dengan melibatkan sekitar 200 pabrik kelapa sawit. Potensi pengurangan emisinya dapat mencapai sekitar 14 juta ton CO2e.
Selain manfaat lingkungan, pengembangan CBG juga berpotensi menciptakan nilai ekonomi yang signifikan. Berdasarkan simulasi PLN EPI, satu proyek CBG dapat menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp1,7 triliun dan mengurangi emisi sekitar 700 ribu ton CO2e.
PLN EPI menargetkan pengembangan bisnis CBG secara bertahap hingga 2030. Dalam roadmap perusahaan, kapasitas produksi CBG ditargetkan meningkat dari 1.000 MMBtu pada 2026 menjadi 2.957 BBTU pada 2030. Pada periode yang sama, disertai pembangunan tiga fasilitas CBG untuk memasok kebutuhan pembangkit dan mendukung program dedieselisasi nasional.
"Bioenergi menjadi jembatan antara transisi energi, ketahanan energi, dan ekonomi kerakyatan. Limbah yang selama ini menjadi sumber emisi dapat diubah menjadi sumber energi yang bernilai tambah sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional," kata Hokkop.
Hadir sebagai pembicara dalam sesi implementasi proyek pemanfaatan metana tersebut Direktur Lingkungan dan Energi Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) August MS Sinaga, Head of Legal PT KIS Biofuel Indonesia Yasmine Surachman serta perwakilan Indonesia Bio Methane Society (IBMS) Satria Wira Tenaya. Forum ini membahas strategi pengembangan biomethane untuk mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca dan percepatan transisi energi di Indonesia.
Pengembangan CBG menunjukkan bahwa solusi transisi energi tidak selalu berasal dari teknologi baru yang mahal. Melalui pemanfaatan limbah sawit, Indonesia memiliki peluang besar menekan emisi metana, mengurangi ketergantungan LNG, serta membangun ketahanan energi yang lebih berkelanjutan berbasis sumber daya domestik.
(nng)
Lihat Juga :
