Utang Luar Negeri Indonesia Bengkak Tembus Rp7.795 Triliun
Senin, 15 Juni 2026 - 14:28 WIB
loading...
Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2026. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 mencapai USD439,8 miliar atau setara Rp7.795 triliun. Secara tahunan, nilai tersebut tumbuh 1,9%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 1,0% pada periode yang sama tahun sebelumnya.
"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik di tengah kontraksi ULN sektor swasta yang berlanjut," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi pada Senin (15/6/2026).
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Jadi Rp7.153 Triliun per November 2025
BI mencatat posisi ULN pemerintah pada April 2026 sebesar USD216,4 miliar. Pertumbuhan utang pemerintah tercatat 3,6% secara tahunan, sedikit melambat dibandingkan 3,8% pada Maret 2026.
Menurut Denny, perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh masuknya aliran modal asing ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) internasional yang mencerminkan masih terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Pemerintah, lanjutnya, terus mengelola utang luar negeri secara cermat, terukur, dan akuntabel sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan penggunaannya, ULN pemerintah antara lain dimanfaatkan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,1% dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 20,5%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,5%, serta transportasi dan pergudangan 8,5%. BI juga mencatat utang pemerintah hampir seluruhnya merupakan utang jangka panjang dengan porsi mencapai 99,99%.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.658 Triliun di Kuartal I-2026
Sementara itu, ULN swasta masih mengalami kontraksi. Pada April 2026, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD193,2 miliar atau terkontraksi 0,7% secara tahunan, meski membaik dibandingkan kontraksi 1,4% pada bulan sebelumnya.
Kontraksi tersebut terutama dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan yang mencatat penyusutan 5,0% secara tahunan. Adapun sektor dengan porsi ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,6% dari total ULN swasta.
BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal itu tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,6% pada April 2026, serta dominasi utang jangka panjang yang mencapai 84,5% dari total utang luar negeri nasional.
"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik di tengah kontraksi ULN sektor swasta yang berlanjut," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi pada Senin (15/6/2026).
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Jadi Rp7.153 Triliun per November 2025
BI mencatat posisi ULN pemerintah pada April 2026 sebesar USD216,4 miliar. Pertumbuhan utang pemerintah tercatat 3,6% secara tahunan, sedikit melambat dibandingkan 3,8% pada Maret 2026.
Menurut Denny, perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh masuknya aliran modal asing ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) internasional yang mencerminkan masih terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Pemerintah, lanjutnya, terus mengelola utang luar negeri secara cermat, terukur, dan akuntabel sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan penggunaannya, ULN pemerintah antara lain dimanfaatkan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,1% dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 20,5%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,5%, serta transportasi dan pergudangan 8,5%. BI juga mencatat utang pemerintah hampir seluruhnya merupakan utang jangka panjang dengan porsi mencapai 99,99%.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.658 Triliun di Kuartal I-2026
Sementara itu, ULN swasta masih mengalami kontraksi. Pada April 2026, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD193,2 miliar atau terkontraksi 0,7% secara tahunan, meski membaik dibandingkan kontraksi 1,4% pada bulan sebelumnya.
Kontraksi tersebut terutama dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan yang mencatat penyusutan 5,0% secara tahunan. Adapun sektor dengan porsi ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,6% dari total ULN swasta.
BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal itu tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,6% pada April 2026, serta dominasi utang jangka panjang yang mencapai 84,5% dari total utang luar negeri nasional.
(nng)
Lihat Juga :
