Penunjukan Luke Thomas Dinilai Mencerminkan Meritokrasi di DSI
Kamis, 18 Juni 2026 - 10:09 WIB
loading...
A
A
A
Sebelumnya, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pemilihan Luke Thomas sebagai pimpinan DSI dilakukan setelah mempertimbangkan rekam jejak dan pengalamannya di industri pertambangan dan perdagangan komoditas global. Selain pengalaman profesional, Luke juga dinilai memiliki rekam jejak dan kinerja yang baik selama bergabung di Danantara.
Baca Juga: Krisis LNG Timur Tengah, Permintaan Batu Bara di Asia Melonjak
Sebelum ditunjuk memimpin PT DSI, Luke menjabat sebagai SEVP Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025. Sebelumnya, Luke pernah menjabat sebagai Direktur sekaligus Chief Strategy and Technical Officer PT Vale Indonesia Tbk pada 2024-2025. Dari sisi pendidikan, Luke Thomas Mahony tercatat meraih gelar sarjana Mining Engineering dari University of New South Wales. Dia juga mengantongi tiga gelar master dari kampus yang sama, yakni Master Keuangan pada 2004, Master Teknik Pertambangan pada 2006, dan Master Geomekanika pada 2009.
Yodhia menegaskan bahwa perdebatan mengenai warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) seharusnya tidak menjadi isu utama.
"Yang lebih penting adalah memastikan DSI mampu menghadirkan tata kelola yang profesional, transparan, dan bebas konflik kepentingan sehingga tujuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi kebocoran ekspor benar-benar tercapai," pungkasnya.
Baca Juga: Krisis LNG Timur Tengah, Permintaan Batu Bara di Asia Melonjak
Sebelum ditunjuk memimpin PT DSI, Luke menjabat sebagai SEVP Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025. Sebelumnya, Luke pernah menjabat sebagai Direktur sekaligus Chief Strategy and Technical Officer PT Vale Indonesia Tbk pada 2024-2025. Dari sisi pendidikan, Luke Thomas Mahony tercatat meraih gelar sarjana Mining Engineering dari University of New South Wales. Dia juga mengantongi tiga gelar master dari kampus yang sama, yakni Master Keuangan pada 2004, Master Teknik Pertambangan pada 2006, dan Master Geomekanika pada 2009.
Yodhia menegaskan bahwa perdebatan mengenai warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) seharusnya tidak menjadi isu utama.
"Yang lebih penting adalah memastikan DSI mampu menghadirkan tata kelola yang profesional, transparan, dan bebas konflik kepentingan sehingga tujuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi kebocoran ekspor benar-benar tercapai," pungkasnya.
(nng)
Lihat Juga :
