DPR Ingatkan Agar Likuiditas Perbankan Perlu Dipantau
Selasa, 05 Mei 2020 - 08:29 WIB
loading...
Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR meminta pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) agar intensif memantau likuiditas perbankan, khususnya setelah bank memberikan relaksasi bagi cicilan para nasabahnya. Pasalnya, jika likuiditas bank terganggu maka bisa memengaruhi sistem perekonomian nasional.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menilai, pelaksanaan kebijakan ini harus dilakukan secara hati-hati dengan memastikan ketersediaan arus likuiditas yang memadai. Apabila dengan penundaan angsuran menyebabkan bank mengalami masalah likuiditas, pemerintah harus mampu memastikan mekanisme seperti bantuan interbank ataupun cadangan bantuan likuiditas bisa dipastikan dapat terlaksana dengan baik.
"Upaya ini harus dilakukan agar menjaga kepercayaan nasabah terhadap perbankan. Khususnya bagi bank skala kecil yang paling bersentuhan dengan masyarakat untuk mendukung kelangsungan usaha mereka,” ujar Puteri di Jakarta kemarin.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengumumkan lima skema stimulus ekonomi bagi usaha mikro kecil-menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19, di antaranya berupa restrukturisasi dan relaksasi kredit bagi UMKM. Stimulus tersebut meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit bagi penerima KUR, UMi, PNM Mekaar, LPDB, dan penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian. Stimulus tersebut sejalan dengan kebijakan restrukturisasi kredit yang diterbitkan oleh OJK sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020.
Menurut dia, ketentuan subsidi bunga kredit dapat memberikan ruang likuiditas bagi perbankan berskala kecil seperti BPR/S maupun BPD. Kebijakan restrukturisasi kredit bagi UMKM terdampak Covid-19 memang di satu sisi memberikan waktu tambahan bagi pelaku usaha untuk menyelamatkan kelangsungan usahanya.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menilai, pelaksanaan kebijakan ini harus dilakukan secara hati-hati dengan memastikan ketersediaan arus likuiditas yang memadai. Apabila dengan penundaan angsuran menyebabkan bank mengalami masalah likuiditas, pemerintah harus mampu memastikan mekanisme seperti bantuan interbank ataupun cadangan bantuan likuiditas bisa dipastikan dapat terlaksana dengan baik.
"Upaya ini harus dilakukan agar menjaga kepercayaan nasabah terhadap perbankan. Khususnya bagi bank skala kecil yang paling bersentuhan dengan masyarakat untuk mendukung kelangsungan usaha mereka,” ujar Puteri di Jakarta kemarin.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengumumkan lima skema stimulus ekonomi bagi usaha mikro kecil-menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19, di antaranya berupa restrukturisasi dan relaksasi kredit bagi UMKM. Stimulus tersebut meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit bagi penerima KUR, UMi, PNM Mekaar, LPDB, dan penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian. Stimulus tersebut sejalan dengan kebijakan restrukturisasi kredit yang diterbitkan oleh OJK sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020.
Menurut dia, ketentuan subsidi bunga kredit dapat memberikan ruang likuiditas bagi perbankan berskala kecil seperti BPR/S maupun BPD. Kebijakan restrukturisasi kredit bagi UMKM terdampak Covid-19 memang di satu sisi memberikan waktu tambahan bagi pelaku usaha untuk menyelamatkan kelangsungan usahanya.
Lihat Juga :
