Kepala BPS Ungkap Progres Sensus Ekonomi 2026 DKI Jakarta: Capai 45,17%
Senin, 13 Juli 2026 - 17:49 WIB
loading...
A
A
A
Lebih lanjut, Kepala BPS menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung atas ketegasan kepemimpinannya dalam mengawal program strategis ini. Komitmen kuat pemerintah daerah diwujudkan melalui penerbitan instrumen regulasi lokal guna memastikan seluruh pelaku usaha bersikap kooperatif saat didatangi oleh petugas sensus.
"Dan tentunya saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Gubernur, karena Bapak telah menyampaikan komitmen yang kuat, telah mengeluarkan surat edaran untuk mendukung pendataan lengkap sensus ekonomi yang Bapak telah keluarkan di tahun 2026," kata Amalia.
Dukungan penuh ini berjalan linier hingga ke tingkat bawah, di mana seluruh jajaran Bupati serta Wali Kota di lingkungan DKI Jakarta dilaporkan telah meluncurkan surat edaran serupa yang didistribusikan secara masif kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun elemen masyarakat luas. Langkah ini dinilai BPS sangat efektif dalam meminimalisir penolakan di lapangan.
Amalia juga memberikan laporan draf keteladanan yang ditunjukkan oleh unsur pimpinan daerah. Ia menyebutkan bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta secara aktif telah ikut serta menyukseskan program ini dengan menjadi contoh teladan bagi warga Jakarta dalam memberikan transparansi informasi keuangan usahanya.
"Selain itu Pak Gubernur, izin juga melaporkan Bapak Wakil Gubernur telah berpartisipasi dalam sensus ekonomi dengan menerima petugas dan memberikan informasi secara jujur sesuai dengan arahan Bapak Gubernur tadi," pungkas Amalia.
"Dan tentunya saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Gubernur, karena Bapak telah menyampaikan komitmen yang kuat, telah mengeluarkan surat edaran untuk mendukung pendataan lengkap sensus ekonomi yang Bapak telah keluarkan di tahun 2026," kata Amalia.
Dukungan penuh ini berjalan linier hingga ke tingkat bawah, di mana seluruh jajaran Bupati serta Wali Kota di lingkungan DKI Jakarta dilaporkan telah meluncurkan surat edaran serupa yang didistribusikan secara masif kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun elemen masyarakat luas. Langkah ini dinilai BPS sangat efektif dalam meminimalisir penolakan di lapangan.
Amalia juga memberikan laporan draf keteladanan yang ditunjukkan oleh unsur pimpinan daerah. Ia menyebutkan bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta secara aktif telah ikut serta menyukseskan program ini dengan menjadi contoh teladan bagi warga Jakarta dalam memberikan transparansi informasi keuangan usahanya.
"Selain itu Pak Gubernur, izin juga melaporkan Bapak Wakil Gubernur telah berpartisipasi dalam sensus ekonomi dengan menerima petugas dan memberikan informasi secara jujur sesuai dengan arahan Bapak Gubernur tadi," pungkas Amalia.
(akr)
Lihat Juga :
