Pemerintah Targetkan Seluruh SPBU Jual B50 Mulai Oktober 2026
Selasa, 14 Juli 2026 - 11:22 WIB
loading...
Pemerintah menargetkan bahan bakar biodiesel B50 tersedia di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia mulai 1 Oktober 2026. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menargetkan bahan bakar biodiesel B50 tersedia di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia mulai 1 Oktober 2026. Target tersebut menjadi bagian dari implementasi bertahap program mandatori B50 yang resmi diberlakukan sejak 1 Juli 2026 guna memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
"Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan biodiesel B50 secara nasional. Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, memperkuat nilai tambah sumber daya alam nasional, serta menjaga ketahanan ekonomi dan energi Indonesia," ujar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).
Baca Juga: B50 Bawa RI Tak Lagi Impor Solar, Prabowo Klaim Hemat Devisa Rp170 Triliun
Qodari menjelaskan, program mandatori B50 mewajibkan pencampuran 50% solar dengan 50% bahan bakar berbasis minyak nabati. Program tersebut diterapkan secara bertahap dengan masa transisi selama tiga bulan. "Ditargetkan pada 1 Oktober 2026, seluruh SPBU sudah menjual B50," ujarnya.
Menurut dia, kebijakan mandatori biodiesel telah dimulai sejak 2008 melalui penerapan B2,5 dan terus ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai B50. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berbasis kelapa sawit sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
Pemerintah memperkirakan implementasi B50 mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun sepanjang 2026 karena diarahkan untuk menghentikan impor solar. Selain itu, kebijakan tersebut diproyeksikan meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) sebesar Rp23,49 triliun serta menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja.
Baca Juga: Prabowo Sentil Pihak yang Tolak B50, Ungkap Mereka Ambil Komisi Impor BBM
Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 diperkirakan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton CO₂ pada tahun ini. Manfaat tersebut diharapkan mendukung target transisi energi sekaligus memperkuat komitmen Indonesia dalam menekan emisi karbon.
Dia menegaskan pemerintah telah memastikan kesiapan implementasi B50 melalui pengujian teknis pada berbagai sektor pengguna mesin diesel. Selain itu, pemerintah juga memastikan kapasitas produksi biodiesel, ketersediaan bahan baku, serta kesiapan infrastruktur pencampuran (blending) dan distribusi agar pasokan B50 dapat tersedia secara merata di seluruh Indonesia.
"Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan biodiesel B50 secara nasional. Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, memperkuat nilai tambah sumber daya alam nasional, serta menjaga ketahanan ekonomi dan energi Indonesia," ujar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).
Baca Juga: B50 Bawa RI Tak Lagi Impor Solar, Prabowo Klaim Hemat Devisa Rp170 Triliun
Qodari menjelaskan, program mandatori B50 mewajibkan pencampuran 50% solar dengan 50% bahan bakar berbasis minyak nabati. Program tersebut diterapkan secara bertahap dengan masa transisi selama tiga bulan. "Ditargetkan pada 1 Oktober 2026, seluruh SPBU sudah menjual B50," ujarnya.
Menurut dia, kebijakan mandatori biodiesel telah dimulai sejak 2008 melalui penerapan B2,5 dan terus ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai B50. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berbasis kelapa sawit sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
Pemerintah memperkirakan implementasi B50 mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun sepanjang 2026 karena diarahkan untuk menghentikan impor solar. Selain itu, kebijakan tersebut diproyeksikan meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) sebesar Rp23,49 triliun serta menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja.
Baca Juga: Prabowo Sentil Pihak yang Tolak B50, Ungkap Mereka Ambil Komisi Impor BBM
Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 diperkirakan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton CO₂ pada tahun ini. Manfaat tersebut diharapkan mendukung target transisi energi sekaligus memperkuat komitmen Indonesia dalam menekan emisi karbon.
Dia menegaskan pemerintah telah memastikan kesiapan implementasi B50 melalui pengujian teknis pada berbagai sektor pengguna mesin diesel. Selain itu, pemerintah juga memastikan kapasitas produksi biodiesel, ketersediaan bahan baku, serta kesiapan infrastruktur pencampuran (blending) dan distribusi agar pasokan B50 dapat tersedia secara merata di seluruh Indonesia.
(nng)
Lihat Juga :
