Antisipasi Risiko Sosial Tambang, Perusahaan Didorong Terapkan Standar Keberlanjutan Global

JAKARTA - Praktik pertambangan berkelanjutan dinilai tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga kemampuan perusahaan mengelola dampak sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasional. Pakar Environmental, Social, and Governance (ESG) mengingatkan perusahaan tambang perlu mewaspadai fenomena lifecycle paradox atau paradoks siklus hidup tambang yang kerap memicu konflik dengan masyarakat.

"Ini fenomena umum yang hampir pasti terjadi," kata Sustainability Strategist sekaligus Pakar ESG Social Investment Indonesia (SII), Sonny Sukada dalam pernyataannya, dikutip pada Jumat (17/7/2026).

Hal itu diungkapkan terkait hubungan perusahaan tambang dengan masyarakat yang umumnya harmonis pada fase konstruksi, namun memburuk ketika memasuki tahap operasi. Sonny menjelaskan paradoks tersebut umumnya dipicu oleh dua faktor utama, yakni belum optimalnya pemetaan sosial sehingga perusahaan tidak memperoleh gambaran utuh mengenai kebutuhan dan manfaat yang diharapkan masyarakat, serta dinamika sosial politik di tingkat lokal yang kerap memunculkan berbagai kepentingan. Karena itu, perusahaan dinilai perlu membangun komitmen keberlanjutan yang nyata, bukan sekadar untuk kepentingan publikasi.

"Inilah pentingnya komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Bukan hanya dari publikasi, tapi harus benar-benar berkomitmen," ujar co-founder The Indonesia Society of Sustainability Professionals dan The Indonesia ESG Professional Association ini.

Baca Juga: Koperasi Boleh Kelola Tambang, Menkop Ferry: Sebaiknya Bukan Kopdes Merah Putih

Menurut Sonny, praktik keberlanjutan di sektor pertambangan saat ini mengacu pada sejumlah standar, baik nasional maupun internasional. Di Indonesia terdapat standar Mining and Metallurgy Society of Indonesia (MMSGI) dan panduan Environmental, Social, and Governance (ESG) yang diterbitkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada 2023. Sementara di tingkat global, perusahaan juga mengadopsi standar seperti ISO 14001 terkait sistem manajemen lingkungan dan kerangka keberlanjutan dari International Council on Mining and Metals (ICMM).


Ia menambahkan, salah satu standar yang dinilai paling ketat dalam industri pertambangan dunia adalah The Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA). Standar audit independen tersebut menilai berbagai aspek, mulai dari pengelolaan lingkungan, hak asasi manusia, keselamatan kerja, hubungan dengan masyarakat, hingga tata kelola perusahaan.

Di Indonesia, implementasi standar IRMA mulai diikuti oleh sejumlah perusahaan tambang nikel. Harita Nickel menjadi perusahaan pertama yang mengajukan audit IRMA, disusul PT Vale Indonesia. Audit terhadap Harita tidak hanya mencakup kegiatan penambangan, tetapi juga fasilitas pengolahan seperti smelter dan refinery.

Baca Juga: Bahlil Pastikan Kenaikan Royalti Tambang Belum Akan Diterapkan Juni 2026

Sonny menilai kesediaan perusahaan tambang nasional menjalani audit IRMA merupakan langkah positif untuk meningkatkan kredibilitas industri di mata investor dan lembaga keuangan global. "Kalau Harita lolos IRMA, itu akan luar biasa, bisa menjawab berbagai tuduhan pada aspek lingkungan dan sosial. Walaupun nanti tetap harus kita lihat setajam dan sekritis apa audit IRMA," ujarnya.

Menurut dia, kepatuhan terhadap standar global memang membutuhkan investasi yang besar, namun hal tersebut menjadi indikator penting untuk mengukur komitmen perusahaan dalam menerapkan praktik pertambangan yang berkelanjutan.