Bank Mandiri : Masih Ada Ruang Penyaluran Kredit

Angka kunjungan ke pusat belanja di bulan September tertinggi di di DKI Jakarta sebesar 63%. Kunjungan ini meningkat dari bulan Agustus yang mencapai 57 persen. Kenaikan angka kunjungan di DKI tampaknya dipengaruhi oleh rencana Pemda DKI untuk memberlakukan PSBB jilid II. Hal ini memicu masyarakat untuk mengunjungi shopping mall sebagai bentuk antisipasi. Sementara itu penurunan angka kunjungan pusat belanja terjadi di kota Makassar, yang pada bulan September menjadi 58 persen, turun dari 66 persen di bulan Agustus.

Terkait dengan restoran, tingkat kunjungan ke restoran mengalami kenaikan tipis di bulan September sebelum PSBB II di DKI Jakarta. Pada bulan September (sebelum PSBB II DKI) tingkat kunjungan ke restoran mencapai 53 persen dari situasi normal, naik tipis dari 52 persen di bulan Agustus. Dampak dari PSBB II langsung terasa di sektor jasa makanan dan minuman. Dengan mengambil sampel restoran yang sama, kami menemukan PSBB II menekan angka kunjungan ke restoran di DKI Jakarta hingga menjadi 19 persen dari angka kunjungan normal. Hal yang menarik adalah kunjungan ke restoran ke daerah sekitar—Depok, Tangerang dan Tangerang Selatan dalam satu minggu setelah PSBB II justru meningkat. Angka kunjungan ke restoran di Tangerang Selatan naik hingga mencapai 59 persen paska PSBB II.

Dampak COVID-19 dan kebijakan PSBB juga sangat dirasakan oleh UMKM di Indonesia. Mandiri Institute malakukan survei terhadap 320 usaha UMKM di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Bali. Dari survei tersebut ditemukan bahwa setelah PSBB ini, mayoritas dari UMKM—atau sekitar 66%—membatasi operasional usahanya, seperti mengurangi waktu operasi, membatasi kapasitas produksi, atau hanya menjalankan lini penjualan. Sementara 28% dari UMKM telah menjalankan aktivitas bisnis secara normal, baik produksi dan penjualan.

Angka tersebut masih di bawah persentase usaha yang beroperasi normal ketika PSBB, yaitu sebesar 50%. Mayoritas usaha tercatat menyebutkan bahwa terbatasnya modal usaha (43 persen) dan kekhawatiran mengenai prospek usaha ke depan (24 persen) menjadi alasan utama membatasi aktivitas operasional UMKM. Sebanyak 14 persen responden yang melaporkan membatasi aktivitas usahanya juga melaporkan bahwa lemahnya permintaan konsumen menyebabkan hal tersebut.

UMKM masih mempertimbangkan kembali untuk beroperasi secara normal akibat turunnya daya beli masyarakat dan kekhawatiran prospek ekonomi ke depan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 60% dari responden tidak memiliki ketertarikan untuk mendapatkan pinjaman baru dari sektor keuangan.

Akses terhadap digital juga ditemukan membantu UMKM dalam mitigasi dampak dari COVID. Berdasarkan survei Mandiri Institute, 9 persen dari UMKM dengan akses digital melaporkan adanya kenaikan omset usaha. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan UMKM tanpa akses digital yang hanya 4 persen. UMKM dengan akses digital juga memiliki lebih banyak strategi bertahan dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Tercatat 16 persen dari UMKM dengan akses digital melakukan modifikasi produknya, 18 persen melakukan optimisasi penjualan online, dan hanya 11% yang melakukan restrukturisasi kredit. Sementara UMKM tanpa akses digital sebagian besar—atau 26 persen—mengandalkan restrukturisasi hutang sebagai strategi bertahan yang utama.

UMKM dengan akses digital dalam memasarkan dan menjual produknya juga memiliki durasi bertahan yang lebih baik dibandingkan usaha tanpa akses digital. Hasil survei memperlihatkan bahwa sebanyak 61% UMKM dengan akses digital dapat bertahan selama 3 bulan atau lebih pada kondisi pandemi Covid-19. Sementara hanya 56% UMKM tanpa akses digital dapat bertahan dengan durasi yang sama. Selain akses digital, dukungan pemerintah melalui program PEN juga membantu UMKM untuk bertahan. Sebanyak 79 persen dari UMKM yang kami survei mengetahui adanya program PEN. Selanjutnya, sebesar 83 persen dari UMKM yang telah menerima atau dalam proses pendaftaran program PEN menyebutkan bahwa program tersebut membantu kondisi usaha mereka.