DPR Harap Insentif Listrik Warga Miskin Tak Ganggu Keuangan PLN
Selasa, 05 Mei 2020 - 18:00 WIB
loading...
A
A
A
Dia juga menegaskan, jangan sampai langkah tersebut kemudian diambil sebagai strategi PLN untuk menyiasati penerimaan negara akibat anjloknya konsumsi listrik. Pasalnya, kondisi keuangan pelanggan rumah tangga non subsidi sebagian besar juga terdampak Covid-19. "Mereka juga sedang sedang sudah karena ada yang di PHK, dirumahkan tidak digaji dan sebagian besar gaji dipotong karena ekonomi tidak bergerak," ujarnya.
Ia pun menandaskan, apabila pemerintah dan PLN tidak mampu memberikan stimulus kepada pelanggan rumah tangga 900 VA non subsidi dan 1.300 VA ke atas maka alangkah baiknya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Ketidakmampuan pemerintah dan PLN untuk memberikan stimulus kepada pelanggan 900 VA nonsubsidi dan 1.300 VA ke atas sempat diutarakan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Arifin memastikan bahwa negara tidak ada uang apabila harus memberikan stimulus bagi pelanggan rumah tangga 900 VA dan 1.300 VA ke atas. Pasalnya alokasi anggaran pemerintah tidak mendukung untuk itu walaupun sejumlah golongan tersebut rentan terdampak pandemi Covid-19. "Alokasi dan anggaran pemerintah belum memadai. Secara keuangan PLN juga tidak dalam posisi mendukung," ujar dia.
Berdasarkan laporan PLN, BUMN kelistrikan itu harus merogoh kocek sebesar Rp16,9 triliun per bulan apabila diwajibkan untuk memberikan insentif kepada rumah tangga 900 VA nonsubsidi dan 1.300 VA.
Ia pun menandaskan, apabila pemerintah dan PLN tidak mampu memberikan stimulus kepada pelanggan rumah tangga 900 VA non subsidi dan 1.300 VA ke atas maka alangkah baiknya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Ketidakmampuan pemerintah dan PLN untuk memberikan stimulus kepada pelanggan 900 VA nonsubsidi dan 1.300 VA ke atas sempat diutarakan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Arifin memastikan bahwa negara tidak ada uang apabila harus memberikan stimulus bagi pelanggan rumah tangga 900 VA dan 1.300 VA ke atas. Pasalnya alokasi anggaran pemerintah tidak mendukung untuk itu walaupun sejumlah golongan tersebut rentan terdampak pandemi Covid-19. "Alokasi dan anggaran pemerintah belum memadai. Secara keuangan PLN juga tidak dalam posisi mendukung," ujar dia.
Berdasarkan laporan PLN, BUMN kelistrikan itu harus merogoh kocek sebesar Rp16,9 triliun per bulan apabila diwajibkan untuk memberikan insentif kepada rumah tangga 900 VA nonsubsidi dan 1.300 VA.
(fai)
Lihat Juga :
