Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten Paling Tinggi
loading...
A
A
A
JAKARTA -
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Banten menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, dari jumlah 6,88 juta orang pengangguran pada Februari 2020, sebanyak 8,01% berada di Banten.
Sementara, jumlah pengangguran paling rendah di Indonesia terdapat di Bali, hanya 1,21% dari jumlah pengangguran nasional. "Pengganguran di Bali yang terendah 1,21%. Sementara di Banten 8,01% tidak banyak berubah," kata Suhariyanto dalam telekonferensi, di Jakarta, Selasa (5/5/2020).
Dia merinci, jumlah pengangguran tertinggi kedua berada di Jawa Barat mencapai 7,69% dan disusul Maluku 7,69%. Sementara daerah lainnya antara lain Riau 5,07%, Sumatera Barat 5,22%, Aceh 5,42%, Sulawesi Utara 5,57%, Kepulauan Riau 5,57%, Kalimantan Utara 5,65%, Sulawesi Selatan 6,07%, Papua Barat 6,20%, Kalimantan Timur 6,88%, dan DKI Jakarta 4,93%.
"Pengumpulan data TPT ini dilakukan pada Februari dan Agustus. Situasi akan agak berbeda dengan sekarang, yang sudah banyak PHK," imbuh Suhariyanto.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Banten menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, dari jumlah 6,88 juta orang pengangguran pada Februari 2020, sebanyak 8,01% berada di Banten.
Sementara, jumlah pengangguran paling rendah di Indonesia terdapat di Bali, hanya 1,21% dari jumlah pengangguran nasional. "Pengganguran di Bali yang terendah 1,21%. Sementara di Banten 8,01% tidak banyak berubah," kata Suhariyanto dalam telekonferensi, di Jakarta, Selasa (5/5/2020).
Dia merinci, jumlah pengangguran tertinggi kedua berada di Jawa Barat mencapai 7,69% dan disusul Maluku 7,69%. Sementara daerah lainnya antara lain Riau 5,07%, Sumatera Barat 5,22%, Aceh 5,42%, Sulawesi Utara 5,57%, Kepulauan Riau 5,57%, Kalimantan Utara 5,65%, Sulawesi Selatan 6,07%, Papua Barat 6,20%, Kalimantan Timur 6,88%, dan DKI Jakarta 4,93%.
"Pengumpulan data TPT ini dilakukan pada Februari dan Agustus. Situasi akan agak berbeda dengan sekarang, yang sudah banyak PHK," imbuh Suhariyanto.
(fai)