CERI Surati Bareskrim hingga BPKP Terkait Tender TPPI, Ini Kata Pertamina

JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) hari ini melayangkan surat kepada Bareskrim Mabes Polri, Jamintel Kejaksaan Agung RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meminta konfirmasi terkait pendampingan Tim Tender FEED dan EPC Kilang Olefin TPPI Tuban .

Dalam surat yang ditandatangani Direktur Eksekutif Yusri Usman tersebut, CERI mempertanyakan pernyataan Vice President Corporate Communication Holding Pertamina Fajriah Usman di berbagai media massa yang menegaskan bahwa proses tender pembangunan kilang Pertamina Olefin di kawasan TPPI Tuban Jawa Timur senilai Rp50 triliun itu telah dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur pengadaan yang berlaku.

(Baca Juga: Bersama Jo Hyundai, Rekind Lolos Tender Proyek TPPI Olefin Complex)

Surat yang juga ditembuskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, BoC dan BoD PT Pertamina Holding, serta BoC dan BoD PT Kilang Pertamina Internasional tersebut, CERI menyebut Pertamina mengklaim bahwa seluruh proses tender sudah dijalankan dengan pedampingan dari tim Jamintel Kejaksaan Agung RI, Bareskrim Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sehingga governance-nya sangat terjaga dengan baik.

Menurut Yusri, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada. Dalam proses tender tersebut, kata Yusri, ditemukan beberapa dugaan penyimpangan prinsip GCG Pertamina dan aturan Permen BUMN nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksananaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN seperti dimaksud mulai Pasal 1 sampai 4, yaitu kepada panitia tender harus wajib menerapkan prinsip efisen, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta terbuka.

Yusri mengatakan, dugaan penyimpangan tersebut adalah tim tender yang diduga kuat sejak awal proses prakualifikasi sudah melakukan pelanggaran dengan mengakomodasi salah satu peserta lelang (bidders) untuk digiring menjadi pemenang pada proses tender DBC Olefin TPPI Tuban.

Salah satu poin syarat yang ditetapkan tim tender adalah pimpinan konsorsium wajib memiliki pengalaman membangun EPC sebagai pimpinan konsorsium dalam 20 tahun terakhir. Pada kenyataannya, dari data-data yang dikumpulkan, Joint Operation of Hyundai Engineering Co., Ltd., tidak pernah membangun konstruksi olefin plant sampai selesai.

(Baca Juga: Gelar Tender Fasilitas Produksi Olefin, Pertamina Jamin Proses Transparan)

Temuan lain, lanjut dia, yakni adanya perubahan anggota konsorsium Hyundai Engineering yang awalnya berjumlah tiga perusahaan (Hyundai Engineering Co., Ltd, PT Rekayasa Industri, dan PT Enviromate Technology Industry) menjadi empat perusahaan seiring masuknya Saipem S.p.A.

Sebelum melayangkan surat tertanggal 30 September 2020 ini, CERI telah mengirim surat secara resmi melalui media WhatsApp kepada BoD PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) perihal dugaan tersebut. Namun hingga surat kedua dilayangkan, CERI menyatakan pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab dengan baik oleh Sekretaris Perusahaan PT Kilang Pertamina Internasional.

"Pembangunan kilang ini merupakan proyek strategis nasional yang digagas oleh Presiden Jokowi sejak tahun 2015. Maka wajib kita kawal bersama dari upaya praktik kongkalikong oleh oknum-oknum yang mungkin ada," ungkap Yusri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/9/2020).

Ia menambahkan, pihak-pihak terkait bisa memberikan penjelasan secara jujur kepada publik sejauh mana keterlibatan pengawalan oleh tim Bareskrim Polri, tim Jamintel Kejagung dan tim BPKP dalam tim tender yang dibentuk Pertamina untuk melakukan proses tahapan tender pemilihan kontraktor EPC yang diikuti empat konsorsium ini.

Proses tender pembangunan TPPI Tuban ini, kata dia, seharusnya berlangsung sejak 8 April 2020 sampai dengan penyerahan kontrak pada 20 Mei 2020. Namun proses input administrasi semua dokumen administrasi, teknis dan harga yang seharusnya diserahkan pada 12 Mei 2020, menjadi molor hingga 3 Agustus 2020.

Sebagaimana dketahui, proses tender ini meloloskan dua konsorsium ke seleksi tahap selanjutnya, yaitu Hyundai Engineering Co Ltd, dengan PT Rekayasa Industri, Saipem, dan PT Enviromate Technology International ( Jo Hyundai Engineering Co Ltd) serta konsorsium Technip Italy SpA, PT Tripatra Engineers & Construction, PT Technip Indonesia dan Samsung Engineering Co Ltd.

"Konfirmasi soal status keterlibatan pendampingan tim Jamintel Kejagung, tim Bareskrim Polri dan tim BPKP ini menjadi sangat penting harus dijelaskan kepada publik. Hal ini untuk menghapus kecurigaan publik bahwa proses tender itu tidak transparan, tidak adil, tidak akuntabel serta tidak profesional," tutup Yusri.

(Baca Juga: CERI Soroti Kompetensi Bidder Proyek Olefin TPPI di Tuban)

Sebelumnya, diketahui dua konsorsium peserta tender, masing-masing Daelim Industrial CO., Ltd., dan GS Engineering & Construction Corp melayangkan Letter of Complaint (Surat Sanggahan) kepada direktur utama PT Pertamina (Persero) terkait dugaan adanya kecurangan dalam proses tender senilai Rp50 triliun tersebut.

Dikonfirmasi secara terpisah, Vice President Corporate Communication Holding Pertamina Fajriah Usman menegaskan bahwa proyek kilang olefin ini adalah proyek strategis nasional. Karena itu, tegas dia, pihak yang mengawasi Pertamina pun banyak. "Kami paham dengan atensi dari berbagai pihak untuk hal tersebut, namun kami pastikan bahwa proses berjalan sesuai prosedur dan transparan," tandasnya.

Fajriah menambahkan, semua proses terdokumentasi dengan lengkap, ada notulen, ada komunikasi dan koordinasi ketat dengan para pendamping penegak hukum dan juga institusi pemerintah tersebut.

"Pendampingan dari aparat penegak hukum dan juga institusi pemerintah tersebut sangat ketat dalam proses tender. Setiap tahapan tender diawasi dan dipastikan memang sesuai prosedur, bahkan ada penegak hukum yang hadir secara fisik dalam tahapan tender tersebut," bebernya.