Restrukturisasi Kredit Bisa Manjur Hanya Saat Dunia Usaha Masih Bernafas

JAKARTA - Perpanjangan program restrukturisasi kredit yang sudah disanggupi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menurut ekonom hanya akan efektif membantu dunia usaha apabila Pemerintah dan masyarakat sudah memainkan perannya menjaga keberlangsungan konsumsi di tengah pandemi.

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan, restrukturisasi kredit hanya bisa dilakukan ketika dunia usaha masih memiliki nafas, masih bisa beroperasi walaupun dalam keterbatasan di tengah pandemic.

Masyarakat diharapkan juga “mau” bangkit beradaptasi dengan kondisi yang serba sulit di tengah pandemi. Masyarakat dituntut untuk tidak saja patuh dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan (agar kurva kasus covid-19 bisa melandai), tetapi juga untuk tetap optimis, menjalani kehidupan “mengadaptasi kebiasaan baru” tanpa kekhawatiran berlebihan.

"Apabila Pemerintah “mampu” menahan penurunan konsumsi dan masyarakat “mau” bangkit beradaptasi di tengah pandemi, maka dunia usaha dengan sendirinya akan terselamatkan, bisa bertahan dan tidak mengalami kebangkrutan," jelas Piter saat dihubungi di Jakarta, Jumat (2/10/2020).

(Baca Juga: Awas Kas Jebol, Restrukrisasi Kredit di Bank Pelat Merah Sudah Rp144 T )

Pandemi telah menjangkit selama lebih dari enam bulan dan diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun depan. Hingga saat ini belum ada pihak yang bisa memastikan kapan pandemi akan benar-benar berakhir. Ditengah ketidakpastian itu perekonomian akan sangat sulit untuk bisa sepenuhnya pulih.

"Selama pandemic masih berlangsung upaya pemulihan ekonomi nasional akan lebih bersifat meningkatkan ketahanan dunia usaha, agar tidak keburu kolapse selama pandemic berjangkit," kata Piter Abdullah

Dengan masih bertahannya dunia usaha di tengah pandemi, maka perekonomian nasional akan bisa bangkit kembali dengan cepat ketika pandemic berakhir.

(Baca Juga: Restrukturisasi Kredit Diperpanjang Sampai 2022, Bos OJK: Siapa Takut! )

Menurut dia, keberhasilan upaya pemulihan ekonomi nasional (dalam pengertian bertahan di tengah pandemic) sangat ditentukan oleh peran pemerintah dan juga peran masyarakat. Pemerintah diharapkan “mampu” menahan penurunan konsumsi agar tidak terlalu dalam.

"Pertama, pemerintah diharapkan mampu mengembalikan sebagian daya beli masyarakat bawah yang tergerus akibat pandemi melalui berbagai program bantuan social," beber dia.

Kedua, pemerintah juga diharapkan mampu membangkitkan keinginan konsumsi masyarakat menengah atas yang selama pandemic lebih memilih menunda konsumsi. Hal ini antara lain bisa dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan insentif untuk konsumsi, misalnya dengan membebaskan PPN untuk beberapa produk seperti mobil baru.