SYL: Stok 11 Komoditas Pangan Aman Terkendali
Selasa, 05 Mei 2020 - 21:41 WIB
loading...
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Foto/Dok.
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim stok 11 komoditas pangan aman terkendali. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan data stok pangan yang ada sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung masalah ketersediaan bahan pangan saat Ramadhan dan kondisi pandemi Covid-19. Jokowi sempat mempertanyakan masalah data pangan yang ada.
Namun, menurut Mentan SYL, data yang disampaikan Presiden merupakan data per provinsi. Sementara data yang disampaikan Kementerian Pertanian merupakan data per nasional.
"Data yang kami miliki, data Kementan, data Pak Menko Perekonomian, data bapak Presiden, sampai dengan gubernur ke bawah adalah satu data. Yang kami gunakan adalah data BPS, oleh karena itu yang disampaikan Bapak Presiden terhadap defisit beberapa provinsi. Contohnya beras, itu data yang sama dengan kita. Yang saya sampaikan neraca pangan 11 komoditas, itu neraca nasional," jelas Syahrul di Jakarta, Selasa (5/5/2020).
Syahrul mengaku dirinya dan Kementan tidak mungkin memberikan data palsu kepada Jokowi. Terlebih ini untuk kepentingan publik.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung masalah ketersediaan bahan pangan saat Ramadhan dan kondisi pandemi Covid-19. Jokowi sempat mempertanyakan masalah data pangan yang ada.
Namun, menurut Mentan SYL, data yang disampaikan Presiden merupakan data per provinsi. Sementara data yang disampaikan Kementerian Pertanian merupakan data per nasional.
"Data yang kami miliki, data Kementan, data Pak Menko Perekonomian, data bapak Presiden, sampai dengan gubernur ke bawah adalah satu data. Yang kami gunakan adalah data BPS, oleh karena itu yang disampaikan Bapak Presiden terhadap defisit beberapa provinsi. Contohnya beras, itu data yang sama dengan kita. Yang saya sampaikan neraca pangan 11 komoditas, itu neraca nasional," jelas Syahrul di Jakarta, Selasa (5/5/2020).
Syahrul mengaku dirinya dan Kementan tidak mungkin memberikan data palsu kepada Jokowi. Terlebih ini untuk kepentingan publik.
Lihat Juga :
