Pengusaha Keluhkan Banyak Regulasi yang Tumpang Tindih
Senin, 05 Oktober 2020 - 08:35 WIB
loading...
A
A
A
Anggota HNPP juga diwajibkan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB laut), di mana setiap kapal yang beroperasi di kawasan laut tertentu dikenakan pajak atas nilai ikan yang ditangkap (NJOP) yang nilainya bisa mencapai Rp10 juta-Rp15 juta per tahun. Selain itu, pengusaha perikanan juga dikenakan retribusi lelang atas objek hasil tangkap ikan yang dipungut melalui dinas pemerintah daerah, pajak PPH 22 sebesar 0,50%.
Rachmat Gobel merespons positif berbagai masukan tersebut. Ia meminta semua anggota DPR yang hadir bersamanya menjadikan sebagai agenda materi bahasan dengan kementerian terkait dalam rapat komisi.
Dia berjanji dalam pekan ini akan membahas masalah-masalah tersebut dengan pihak terkait. Pihaknya ingin semua pihak berada pada semangat seperti keinginan presiden mengambil momentum untuk kebangkitan baru ekonomi dan industri nasional. (Lihat videonya: Lawan Covid-19, Pakai Masker Berfiltrasi Baik)
“Kita jangan jalan sendiri-sendiri. Kita harus sinergi menyelamatkan perekonomian nasional untuk keluar dari kontraksi yang lebih dalam,” katanya. (Sudarsono)
Rachmat Gobel merespons positif berbagai masukan tersebut. Ia meminta semua anggota DPR yang hadir bersamanya menjadikan sebagai agenda materi bahasan dengan kementerian terkait dalam rapat komisi.
Dia berjanji dalam pekan ini akan membahas masalah-masalah tersebut dengan pihak terkait. Pihaknya ingin semua pihak berada pada semangat seperti keinginan presiden mengambil momentum untuk kebangkitan baru ekonomi dan industri nasional. (Lihat videonya: Lawan Covid-19, Pakai Masker Berfiltrasi Baik)
“Kita jangan jalan sendiri-sendiri. Kita harus sinergi menyelamatkan perekonomian nasional untuk keluar dari kontraksi yang lebih dalam,” katanya. (Sudarsono)
(ysw)
Lihat Juga :
