Peningkatan Daya Saing Daerah Jadi Kunci Pemulihan Indonesia dari Pandemi

JAKARTA - Pandemi Covid-19 mengakibatkan sektor perekonomian Indonesia kian terpuruk, minus 5,3% di kuartal kedua dan diprediksi berkontraksi ke minus 2,9% di kuartal ketiga. Kajian lebih lanjut menunjukkan, adanya ketimpangan pendekatan pembangunan Indonesia yang terpaku pada pilar ekonomi, tanpa melihat pilar sosial, lingkungan, dan tata kelola.

Ketimpangan tersebut membuat Indonesia sulit untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, meski pemerintah memperkuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) . PEN direalisasikan di sektor ekonomi, penggalian sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, serta dalam bentuk jaring pengaman sosial dan perlindungan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Sarah Hasibuan menilai, PEN belum cukup maksimal untuk menggenjot pemulihan ekonomi. Sarah mengatakan PEN belum mencerminkan empat pilar daya saing daerah berkelanjutan dalam webinar bertajuk “Daerah Berdaya Saing, Kunci Pemulihan Ekonomi dari Pandemi” yang diselenggarakan oleh KPPOD, Katadata Insight Center, dan Kinara Indonesia, Kamis (8/10/2020).

(Baca Juga: Pulihkan Ekonomi Daerah, Bima: Terima Fulusnya, Tolak Virusnya )

Empat pilar yang dimaksud adalah lingkungan lestari, ekonomi unggul, sosial inklusif, dan tata kelola daerah yang baik. Studi yang dilakukan KPPOD atas 356 kabupaten menunjukkan ada beberapa tipologi daya saing daerah, yaitu daerah dengan ekonomi yang unggul, memiliki persoalan kelestarian lingkungan, Daerah dengan ekonomi dan sosialnya rata-rata, lingkungannya cukup lestari, dan aspek sosial tidak menjadi pilar yang dominan bagi daerah yang berdaya saing berkelanjutan.

Padahal, daya saing daerah berkelanjutan menjadi kunci untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang variatif dan adaptif terhadap karakter daerah dan tipologi daya saing yang dimiliki.

“Kebijakan yang proporsional dalam kerangka daya saing pembangunan berkelanjutan diharapkan mampu mengakhiri dikotomi antara ekonomi dan pilar lain menjadi masalah bersama Indonesia,” kata Sarah.

Senada dengan itu, Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi Sekretariat SDG,s Bappenas Setyo Budiantoro menyampaikan pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mencapai target tersebut. Mereka mesti menjadi dirigen untuk memaksimalkan sinergi antar pemerintahan.

"Pemerintah daerah perlu menjadi dirigen orkestrasi sinergi daya saing berkelanjutan dengan melibatkan semua potensi stakeholder secara inklusif, SDG's ini menjadi kerangka acuan bersama. Sinergi ini termasuk dalam mengupayakan pembiayaan melalui berbagai skema innovative financing seperti blended finance, impact fund, hingga crowfunding," ujar Budi dalam webinar yang sama.

(Baca Juga: Pulihkan Ekonomi, Daerah Utang Rp12,24 Triliun ke Pusat )