Manfaat UU Cipta Kerja, Airlangga Singgung 6,9 Juta Pengganguran Tiap Tahun

JAKARTA - Pemerintah mencatat ada 6,9 juta pengangguran di Indonesia pada pada setiap tahunnya. Angka ini semakin bertambah akibat pandemi Covid-19, di mana tercatat ada 3,5 juta orang yang kehilangan pekerjaannya.

Dari 3,5 juta pengangguran baru tersebut, sebanyak 2,1 juta orang diberhentikan atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sementara, sebanyak 1,4 juta orang yang dirumahkan.

(Baca Juga: Tak Bosan, Pemerintah Jelaskan Lagi Poin-Poin yang Disorot dalam UU Cipta Kerja )

Karena itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, kembali menegaskan bahwa salah satu manfaat dari Undang-Undang Omnibus Law Cipa Kerja (Ciptaker) adalah mengakomodir masyarakat yang tengah menganggur.

Menurutnya, keberadaan UU Ciptaker dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu, angka pengangguran dalam negeri dapat diatasi pemerintah.

"Maksud dari UU Cipta Karja adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan kita ketahui hari ini itu setiap tahun ada 6,9 orang menganggur, tidak bekerja, Kemudian dari pandemi Covid-19 mengakibatkan 3,5 juta orang diberhentikan. Ada 2,1 juta orang di PHK dan 1,4 juta orang dirumahkan," ujar Airlangga, Jakarta, Senin (12/10/2020).

Lebih jahu, dia mengutarakan, manfaat lain dari UU kontroversi ini adalah mampu memberikan tempat bagi setiap orang agar dengan muda membuka usaha. Dia menilai, masyarakat yang tidak bekerja di perusahaan bisa menjadi wiraswasta dengan membuka usaha. Hal itu akibat perizinan yang muda didapatkan dari Omnibus Law.

(Baca Juga: Airlangga: Upah Pekerja Tak Boleh Lebih Kecil dari Tahun Sebelumnya )

Dia mencontohkan, sebelumnya, mengurus izin harus melewati banyak proses. Begitu juga ongkosnya pun mahal, dalam Omnibus Law semuanya kendala itu dipangkas. "Bukan cuma pekerja, tapi bisa jadi wiraswasta juga. Sebagai wiraswasta seperti UMKM itu dipermudah, sebelumnya urus 3-4 izin. Ongkosnya itu mahal. Sekarang tinggal mendaftar aja dapat izin lalu bisa urus ke perbankan dan lain-lain," kata Airlangga.

Selain itu, Omnibus Law juga memberikan kemudahan bagi pengusaha makanan dan minuman. Manfaat tersebut berupa keuntungan mendapatkan sertifikat halal. Dia menjamin sertifikat halal dibayarkan seluruhnya oleh pemerintah. Bahkan, UU ini juga memperbolehkan 9 orang saja sudah dapat mendaftarkan diri atau membuka koperasi.

"Lalu mereka start up awal paling banyak kan makanan dan minuman. Sebagai penunjang itu bayar sertifikat halal dibayar pemerintah gratis.

Kalau dia berkelompok, sekarang buat koperasi pun bisa cuma 9 orang. Rapatnya juga nggak cuma fisik, tapi gunakan teknologi juga," kata dia.