BPH Migas Selalu Jaga Pendistribusian BBM
Senin, 19 Oktober 2020 - 22:17 WIB
loading...
A
A
A
Bambang Utoro, Sekretaris Komite BPH Migas dalam paparan mengemukakan BPH Migas merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan pendistribusian BBM dan jaringan Gas Bumi sesuai UU 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Dimana hilir Migas meliputi pengolahan, penyimpanan, pendistribusian dan niaga.
BPH Migas adalah Badan Independen, bertanggung jawab langsung kepada Presiden. “Kami (BPH Migas) senantiasa memastikan agar BBM untuk menunjang kegiatan setiap daerah, termasuk Lamongan dapat tersedia, dan kuota yang diberikan oleh BPH Migas dapat tercukupi,” jelasnya. Ditambahkan, BPH Migas selalu menjaga pendistribusian BBM khususnya JBT ke seluruh wilayah di Indonesia terjamin.
Bambang Utoro juga menjelaskan bahwa kewenangan BPH Migas terkait pengaturan dan pengawasan gas bumi adalah yang melalui jaringan pipa. BPH Migas punya kewenangan menetapkan toll fee untuk jaringan transmisi, juga harga jargas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.
Hingga saat ini BPH Migas sudah menetapkan 63 toll fee pada ruas transmisi dan distribusi dan juga menetapkan harga jargas di 52 Kabupaten /Kota yang sudah ada jaringan distribusi, harganya sudah ditetapkan BPH Migas. "Gas yang lewat pipa harganya lebih murah dari harga pasar gas tabung elpiji 3 kg dan 12 kg, juga tekanan lebih rendah sehingga risiko lebih kecil. Penggunaan gas yang lewat jaringan distribusi juga akan mengurangi LPG tabung," jelas Bambang.
BPH Migas juga menetapkan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) yaitu solar subsidi maupun JBKP yakni premium per Kabupaten/Kota dan per sektor pengguna. Untuk Lamongan, kuota JBT solar tahun 2020 sebesar 97.465 KL, dan realisasinnya hingga September sebesar 66.442 KL, atau 68%.
Sedangkan untuk JBKP premium kuotanya adalah 15.396 KL, realisasi hingga Seotember sebesae 9.144 KL, atau 59%. JBT solar dan premium penugasan didistribusikan melalui 27 SPBU dan 3 SPBN Pertamina dan juga 1 SPBKB dan 1 SPBN PT AKR Corporindo.
BPH Migas adalah Badan Independen, bertanggung jawab langsung kepada Presiden. “Kami (BPH Migas) senantiasa memastikan agar BBM untuk menunjang kegiatan setiap daerah, termasuk Lamongan dapat tersedia, dan kuota yang diberikan oleh BPH Migas dapat tercukupi,” jelasnya. Ditambahkan, BPH Migas selalu menjaga pendistribusian BBM khususnya JBT ke seluruh wilayah di Indonesia terjamin.
Bambang Utoro juga menjelaskan bahwa kewenangan BPH Migas terkait pengaturan dan pengawasan gas bumi adalah yang melalui jaringan pipa. BPH Migas punya kewenangan menetapkan toll fee untuk jaringan transmisi, juga harga jargas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.
Hingga saat ini BPH Migas sudah menetapkan 63 toll fee pada ruas transmisi dan distribusi dan juga menetapkan harga jargas di 52 Kabupaten /Kota yang sudah ada jaringan distribusi, harganya sudah ditetapkan BPH Migas. "Gas yang lewat pipa harganya lebih murah dari harga pasar gas tabung elpiji 3 kg dan 12 kg, juga tekanan lebih rendah sehingga risiko lebih kecil. Penggunaan gas yang lewat jaringan distribusi juga akan mengurangi LPG tabung," jelas Bambang.
BPH Migas juga menetapkan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) yaitu solar subsidi maupun JBKP yakni premium per Kabupaten/Kota dan per sektor pengguna. Untuk Lamongan, kuota JBT solar tahun 2020 sebesar 97.465 KL, dan realisasinnya hingga September sebesar 66.442 KL, atau 68%.
Sedangkan untuk JBKP premium kuotanya adalah 15.396 KL, realisasi hingga Seotember sebesae 9.144 KL, atau 59%. JBT solar dan premium penugasan didistribusikan melalui 27 SPBU dan 3 SPBN Pertamina dan juga 1 SPBKB dan 1 SPBN PT AKR Corporindo.
Lihat Juga :
