Berkah Bonus Demografi bagi Sektor Perumahan
Selasa, 20 Oktober 2020 - 09:13 WIB
loading...
Di sektor perumahan bonus demografi diyakini bakal membuat kebutuhan akan rumah meningkat pesat. Foto:dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Bonus demografi yang terjadi di Indonesia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menggenjot potensi pertumbuhan ekonomi. Di sektor perumahan bonus demografi diyakini bakal membuat kebutuhan akan rumah meningkat pesat.
Kebutuhan rumah yang meningkat pesat tersebut tentu memunculkan peluang bisnis baik dari sisi suplai yang dikerjakan pengembang maupun pembiayaan yang ditangani perbankan. Bonus demografi menurut analis kebijakan ahli madya BKKBN Muktiani Asrie Suryaningrum sejatinya sudah berlangsung pada tahun ini. (Baca: Agar Doa Cepat Dikabulkan, Perhatikan Tiga Hal Ini!)
Dua orang usia produktif menangani kurang dari satu orang usia nonproduktif. Dari jumlah usia produktif tersebut, sekitar 25% didominasi oleh usia 14-24 tahun.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bonus demografi yang didominasi oleh kaum milenial berusia 20-40 tahun, pada 2021 akan berjumlah sekitar 31,92% dan pada 2022 meningkat lagi di angka 32% dari total penduduk Indonesia.
“Jumlah usia produktif yang cukup besar di Indonesia ini pastinya jadi peluang bagi sektor perumahan untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka akan rumah,” jelas Muktiani dalam diskusi virtual “Bonus Demografi dan Tantangan Pembiayaan Perumahan” di Jakarta kemarin.
Besarnya peluang dari bonus demografi yang bisa dimanfaatkan membuat BP Tapera bersiap. Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, kesiapan Tapera untuk menangkap besarnya potensi bonus demografi yang sudah mulai terasa pada 2020 ini dengan cara membuka akses dan kemudahan bagi siapa saja yang ingin menjadi peserta dan mendapatkan manfaat dari kepesertaannya. (Baca juga: Wawancara Beasiswa Unggulan Kemendikbud Dilakukan Daring)
Tidak hanya itu, kemudahan akses untuk menjadi peserta ini juga akan mengarah pada dorongan sektor properti untuk dapat mengakomodasi demand yang terjadi. Menurut Adi, kehadiran BP Tapera di sisi demand side diyakini mampu menyediakan potential buyer untuk sektor perumahan. Melalui kontribusi ini, BP Tapera menjadi satu di antara penggerak pertumbuhan sektor sekunder di Indonesia.
“Tumbuhnya sektor sekunder di Indonesia diyakini mampu membuka lapangan usaha dan menyerap tenaga kerja pada sektor tersebut. Pertumbuhan tersebut juga dapat mendorong investasi dan inovasi teknologi pada sektor sekunder,” ucap Adi.
Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Sis Apik Wijayanto mengaku, perseroan telah menyiapkan berbagai strategi dalam memanfaatkan peluang bonus demografi . Apalagi, pihaknya siap menjalini kemitraan dengan BP Tapera dalam mengakselerasi kepemilikan hunian yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
“BNI yakin dengan telah dijalinnya kerja sama dengan BP Tapera dapat lebih mendorong pertumbuhan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Hal tersebut terutama dengan adanya program kerja sama berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” katanya. (Baca juga: Ibu Penyitas Covid-19 Jangan Berhenti Menyusui)
Menurut Sis Apik, bonus demografi dapat menjadi peluang bagi BNI untuk meningkatkan BNI Griya atau produk KPR yang diterbitkan BNI. Apalagi, jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah, terutama segmen milenial Indonesia. Peningkatan jumlah milenial ini diiringi dengan kebutuhan rumah.
“BNI sebagai salah satu bank yang menyalurkan KPR dengan nama BNI GRIYA selalu siap men-support program pemerintah untuk pemenuhan rumah masyarakat Indonesia, terutama milenial,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida menuturkan potensi bonus demografi sangat besar bagi bisnis sektor perumahan. Untuk itu, perlu kerja sama strategis dari pemerintah, BP Tapera, perbankan, dan pengembang dalam memanfaatkan peluang tersebut. (Lihat videonya: Diduga Depresi Sekolah Daring, Pelajar Nekat Bunuh Diri)
Menurut Totok, kerja sama yang perlu dilakukan satu di antaranya, BP Tapera harus menempatkan dana Tapera di bank. Dengan begitu, bank memiliki kecukupan likuiditas untuk menurunkan suku bunga KPR. Pemerintah juga perlu menjamin agar bunga pinjaman dari dana jangka panjang tersebut tidak tinggi (sama dengan tingkat inflasi).
“Ketersediaan dana ini diharapkan dapat mendukung penyediaan rumah bagi kelompok milenial, ASN, TNI, Polri, dan kelompok masyarakat kelas menengah lainnya yang tidak bisa masuk dalam program FLPP,” papar Totok. (Rakhmat Baihaqi)
Kebutuhan rumah yang meningkat pesat tersebut tentu memunculkan peluang bisnis baik dari sisi suplai yang dikerjakan pengembang maupun pembiayaan yang ditangani perbankan. Bonus demografi menurut analis kebijakan ahli madya BKKBN Muktiani Asrie Suryaningrum sejatinya sudah berlangsung pada tahun ini. (Baca: Agar Doa Cepat Dikabulkan, Perhatikan Tiga Hal Ini!)
Dua orang usia produktif menangani kurang dari satu orang usia nonproduktif. Dari jumlah usia produktif tersebut, sekitar 25% didominasi oleh usia 14-24 tahun.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bonus demografi yang didominasi oleh kaum milenial berusia 20-40 tahun, pada 2021 akan berjumlah sekitar 31,92% dan pada 2022 meningkat lagi di angka 32% dari total penduduk Indonesia.
“Jumlah usia produktif yang cukup besar di Indonesia ini pastinya jadi peluang bagi sektor perumahan untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka akan rumah,” jelas Muktiani dalam diskusi virtual “Bonus Demografi dan Tantangan Pembiayaan Perumahan” di Jakarta kemarin.
Besarnya peluang dari bonus demografi yang bisa dimanfaatkan membuat BP Tapera bersiap. Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, kesiapan Tapera untuk menangkap besarnya potensi bonus demografi yang sudah mulai terasa pada 2020 ini dengan cara membuka akses dan kemudahan bagi siapa saja yang ingin menjadi peserta dan mendapatkan manfaat dari kepesertaannya. (Baca juga: Wawancara Beasiswa Unggulan Kemendikbud Dilakukan Daring)
Tidak hanya itu, kemudahan akses untuk menjadi peserta ini juga akan mengarah pada dorongan sektor properti untuk dapat mengakomodasi demand yang terjadi. Menurut Adi, kehadiran BP Tapera di sisi demand side diyakini mampu menyediakan potential buyer untuk sektor perumahan. Melalui kontribusi ini, BP Tapera menjadi satu di antara penggerak pertumbuhan sektor sekunder di Indonesia.
“Tumbuhnya sektor sekunder di Indonesia diyakini mampu membuka lapangan usaha dan menyerap tenaga kerja pada sektor tersebut. Pertumbuhan tersebut juga dapat mendorong investasi dan inovasi teknologi pada sektor sekunder,” ucap Adi.
Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Sis Apik Wijayanto mengaku, perseroan telah menyiapkan berbagai strategi dalam memanfaatkan peluang bonus demografi . Apalagi, pihaknya siap menjalini kemitraan dengan BP Tapera dalam mengakselerasi kepemilikan hunian yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
“BNI yakin dengan telah dijalinnya kerja sama dengan BP Tapera dapat lebih mendorong pertumbuhan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Hal tersebut terutama dengan adanya program kerja sama berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” katanya. (Baca juga: Ibu Penyitas Covid-19 Jangan Berhenti Menyusui)
Menurut Sis Apik, bonus demografi dapat menjadi peluang bagi BNI untuk meningkatkan BNI Griya atau produk KPR yang diterbitkan BNI. Apalagi, jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah, terutama segmen milenial Indonesia. Peningkatan jumlah milenial ini diiringi dengan kebutuhan rumah.
“BNI sebagai salah satu bank yang menyalurkan KPR dengan nama BNI GRIYA selalu siap men-support program pemerintah untuk pemenuhan rumah masyarakat Indonesia, terutama milenial,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida menuturkan potensi bonus demografi sangat besar bagi bisnis sektor perumahan. Untuk itu, perlu kerja sama strategis dari pemerintah, BP Tapera, perbankan, dan pengembang dalam memanfaatkan peluang tersebut. (Lihat videonya: Diduga Depresi Sekolah Daring, Pelajar Nekat Bunuh Diri)
Menurut Totok, kerja sama yang perlu dilakukan satu di antaranya, BP Tapera harus menempatkan dana Tapera di bank. Dengan begitu, bank memiliki kecukupan likuiditas untuk menurunkan suku bunga KPR. Pemerintah juga perlu menjamin agar bunga pinjaman dari dana jangka panjang tersebut tidak tinggi (sama dengan tingkat inflasi).
“Ketersediaan dana ini diharapkan dapat mendukung penyediaan rumah bagi kelompok milenial, ASN, TNI, Polri, dan kelompok masyarakat kelas menengah lainnya yang tidak bisa masuk dalam program FLPP,” papar Totok. (Rakhmat Baihaqi)
(ysw)
Lihat Juga :
