Selama Pandemi, Kebijakan Pemerintah Terhadap Transportasi Membingungkan

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan bahwa SE Gugus Tugas No.4/ 2020 merupakan penjelasan teknis Permenhub No 25/2020 yang memberikan pengecualian pembatasan perjalanan. Di mana SE Gugus Tugas ini menjelaskan beberapa keperluan yang dikecualikan dalam pembatasan perjalanan tersebut.

“Orang-orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan kegiatan seperti pelayanan percepatan penanganan Covid-19, pelayanan pertahanan keamanan, dan ketertiban umum. Pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan pendukung layanan dasar, serta pelayanan fungsi ekonomi penting,” ungkapnya. (Baca juga: Besok, Bus Agen Travel Mulai Angkut Penumpang Keluar Jakarta)

Sementara itu sejumlah terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Jakarta masih belum menunjukkan aktivitas normal setelah pengumuman izin beroperasi dari Kemenhub. Kepala Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulogebang Bernad Oktavianus Pasaribu mengatakan masih belum membuka operasi terminal karena masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Kemenhub. "Kami tetap tidak beroperasi. jadi di Terminal Pulogebang tidak ada, AKAP masih belum boleh beroperasi," kata Bernad, kemarin.

Bernad menambahkan jika nantinya ada arahan dari Kemenhub untuk membuka semua layanan Bus AKAP di seluruh terminal, maka dipastikan Terminal Terpadu Pulogebang sendiri sudah menerapkan protokeler kesehatan untuk memastikan pendeteksian dini kepada para penumpang.

"Pemeriksaan kesehatan tetap rutin dari sebelum penerapan PSBB, sebelum pintu masuk kita sediakan tempat cuci tangan, wajib menggunakan masker, kita periksa suhu tubuh penumpang menggunakan thermal gun, itu standar operasionalnya seperti itu," ucapnya.

Kepala Terminal Kalideres Revi Zulkarnaen mengatakan saat ini situasi Terminal Kalideres belum membuka layanan Bus AKAP. Hal itu masih merujuk pada larangan mudik yang diatur dalam Permenhub nomor 25 tahun 2020. "Jadi sampai saat ini kami di Terminal Kalideres masih hanya layani transportasi dalam kota, transjakarta dan Jabodetabek," kata Revi, kemarin.

Sampai saat ini Revi mengaku belum menerima surat Permenhub baru yang dapat membatalkan Permehub lama. Namun mengenai ijin Menteri Perhubungan untuk membuka kembali layanan Bus AKAP sudah didengarkan. Hanya saja untuk melaksanakan itu, dirinya membutuhkan intruksi teknis di lapangan yang nantinya tertuang dalam Permenhub. "Karena nanti di Permehub itu pasti ada kriterianya. Bus seperti apa yang boleh operasi, atau syarat apa yang harus dimiliki penumpang agar boleh keluar kota," jelas Revi.

Sikap menunggu juga disampaikan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Plt Vice President Public Relation Joni Martinus mengatakan pihaknya masih menunggu hasil rapat lanjutan antara pihaknya dengan Direktur Jendral Perkeretaapian (DJKA) yang tak lain perpanjangan menhub. “Semalam sudah kami bahas. Sekarang kami akan bahas kembali,” kata Plt Vice President Public Relations, Joni Martinus, kemarin.

Meski tak merinci bahasan dalam rapat itu, namun Joni menegaskan kepastian operasi atau tidaknya kereta akan di sampaikan setelah rapat selesai. “Mohon maaf saya belum bisa memberikN tanggapan terkait dengan skema penyesuaian perjalanan KA yang akan dioperasikan,” tutupnya. (Dita Angga/Yan Yusuf)