Ekonomi Kolaboratif Kunci Pemulihan Krisis Akibat Pandemi Covid-19
Selasa, 27 Oktober 2020 - 23:45 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah sedang berupaya memulihkan perekonomian dari krisis akibat pandemi Covid-19 . Salah satu contohnya seperti mengeluarkan beragam stimulus yang dimasukkan ke dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) .
Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, dirinya mendukung langkah-langkah pemerintah dalam membantu meringankan beban masyarakat dan dunia usaha. Di antaranya, dalam bentuk belanja kesehatan, alokasi dana untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, untuk program perlindungan sosial, pembiayaan untuk sektor korporasi, pemberian insentif bagi dunia usaha hingga subsidi dan alokasi dana untuk UMKM. ( Baca juga:Kemendikbud Respons Cepat Tangani Pendidikan di Masa Pandemi )
“Langkah-langkah itu memang perlu ditempuh pemerintah untuk mempertahankan kondisi perekonomian nasional,” kata Hendrawan dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2020).
Setelah berhasil mempertahankan, langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah memulihkan kondisi perekonomian. Hendrawan mencatat, saat ini banyak negara, termasuk Indonesia, sudah memasuki era Industry 4.0. Perkembangan teknologi itu memicu terjadinya banyak pergeseran dalam dunia bisnis dan munculnya berbagai fenomena baru.
“Misalnya, bisnis ritel terbesar di dunia saat ini justru dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki gerai, seperti Amazon dan Alibaba. Atau, bisnis perhotelan kini justru dikuasai oleh perusahaan yang tidak memiliki hotel sama sekali, yakni Airbnb. Fenomena semacam ini juga terjadi dalam beberapa bisnis yang lain. Pada fenomena semacam ini, kepemilikan menjadi tidak penting. Justru yang lebih penting adalah pemanfaatannya,” ujarnya.
Sementara itu, Ekonom dari President University Jony Haryanto menyebut model-model ekonomi kolaboratif yang selama ini sudah berkembang di masyarakat harus jadi kunci solusi menangani krisis di tengah pandemi.
Dia menilai, selama pandemi ini memang terjadi pergeseran dalam aktivitas perekonomian, yang mana pelaku usaha dituntut untuk melek teknologi. “Jadi, selama pandemi transaksi dengan menggunakan uang elektronik atau digital banking justru meningkat,” kata Jony.
Fenomena ini, menurut Jony, perlu menjadi pertimbangan dalam mengembangkan model-model bisnis semasa dan pasca-pandemi. Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia, yakni menahan suku bunga acuan sebesar 4% atau terendah sejak tahun 2016 dan quantitative easing. ( Baca juga:Polisi Tembak Mati Pria Kulit Hitam Bersenjata Pisau, Kerusuhan Pecah di Philadelphia )
“Kebijakan tersebut sangat membantu pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.
Meski begitu, dia menilai ada beberapa catatan yang harus diperhatikan pemerintah agar daya beli terus terdongkrak. Misalnya seperti penyaluran BLT yang belum sepenuhnya lancar.
“Dari sisi bisnis, pandemi juga membuat beberapa pengelola fintech menerapkan praktik-praktik bisnis yang merugikan masyarakat hingga masih adanya praktik-praktik investasi bodong,” kata dia.
Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, dirinya mendukung langkah-langkah pemerintah dalam membantu meringankan beban masyarakat dan dunia usaha. Di antaranya, dalam bentuk belanja kesehatan, alokasi dana untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, untuk program perlindungan sosial, pembiayaan untuk sektor korporasi, pemberian insentif bagi dunia usaha hingga subsidi dan alokasi dana untuk UMKM. ( Baca juga:Kemendikbud Respons Cepat Tangani Pendidikan di Masa Pandemi )
“Langkah-langkah itu memang perlu ditempuh pemerintah untuk mempertahankan kondisi perekonomian nasional,” kata Hendrawan dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2020).
Setelah berhasil mempertahankan, langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah memulihkan kondisi perekonomian. Hendrawan mencatat, saat ini banyak negara, termasuk Indonesia, sudah memasuki era Industry 4.0. Perkembangan teknologi itu memicu terjadinya banyak pergeseran dalam dunia bisnis dan munculnya berbagai fenomena baru.
“Misalnya, bisnis ritel terbesar di dunia saat ini justru dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki gerai, seperti Amazon dan Alibaba. Atau, bisnis perhotelan kini justru dikuasai oleh perusahaan yang tidak memiliki hotel sama sekali, yakni Airbnb. Fenomena semacam ini juga terjadi dalam beberapa bisnis yang lain. Pada fenomena semacam ini, kepemilikan menjadi tidak penting. Justru yang lebih penting adalah pemanfaatannya,” ujarnya.
Sementara itu, Ekonom dari President University Jony Haryanto menyebut model-model ekonomi kolaboratif yang selama ini sudah berkembang di masyarakat harus jadi kunci solusi menangani krisis di tengah pandemi.
Dia menilai, selama pandemi ini memang terjadi pergeseran dalam aktivitas perekonomian, yang mana pelaku usaha dituntut untuk melek teknologi. “Jadi, selama pandemi transaksi dengan menggunakan uang elektronik atau digital banking justru meningkat,” kata Jony.
Fenomena ini, menurut Jony, perlu menjadi pertimbangan dalam mengembangkan model-model bisnis semasa dan pasca-pandemi. Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia, yakni menahan suku bunga acuan sebesar 4% atau terendah sejak tahun 2016 dan quantitative easing. ( Baca juga:Polisi Tembak Mati Pria Kulit Hitam Bersenjata Pisau, Kerusuhan Pecah di Philadelphia )
“Kebijakan tersebut sangat membantu pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.
Meski begitu, dia menilai ada beberapa catatan yang harus diperhatikan pemerintah agar daya beli terus terdongkrak. Misalnya seperti penyaluran BLT yang belum sepenuhnya lancar.
“Dari sisi bisnis, pandemi juga membuat beberapa pengelola fintech menerapkan praktik-praktik bisnis yang merugikan masyarakat hingga masih adanya praktik-praktik investasi bodong,” kata dia.
(uka)
Lihat Juga :
