BPH Migas Menakar Kenapa Harga BBM Belum Juga Turun
loading...
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkeinginan supaya harga bahan bakar minyak (BBM) turun seiring anjloknya harga minyak dunia. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkeinginan supaya harga bahan bakar minyak (BBM) turun seiring anjloknya harga minyak dunia. Namun lembaga tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan karena penyesuaian harga BBM ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
"BPH Migas tidak dalam tupoksi untuk menetapkan harga BBM, tapi lebih kepada menjamin ketersediaan volume. Kalau maunya BPH Migas sesuai keadilan sosial saat harga minyak dunia turun, harga BBM seharusnya diturunkan juga," ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa saat acara webminar bertajuk Dampak PSBB Terhadap Sektor BBM di Jakarta, Jumat (8/5/2020).
Menurut dia keputusan penyesuaian harga BBM telah ditetapkan mengacu pada Keputusan Menteri ESDM No.62K/MEM/2020 yakni penyesuaian harga BBM diatur berdasarkan parameter formula harga pada dua bulan sebelumnya. Adapun paramater harga BBM terdiri dari rata-rata harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), Mean Of Pleats Singapore (MOPS) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Ia pun menyadari bahwa jika mengacu pada rata-rata parameter formula harga di dua bulan sebelumnya, maka seharusnya pada bulan Mei 2020 ini pemerintah mulai menurunkan harga BBM. Namun pada kenyataannya sampai bulan ini Kementerian ESDM belum mulai menurunkan harga BBM.
"Mungkin di satu sisi memperhitungkan aspek ekonomi, aspek politik dan pertahanan dan keamanan," ujarnya.
Disamping itu, kemungkinan pertimbangan lain terkait dilema yang dihadapi oleh PT Pertamina (Persero) karena penjualan secara nasional turun lebih dari 30%. Sementara Pertamina memiliki porsi kewajiban penyaluran BBM mencapai 75% dibandingkan badan usaha lain yang telah ditunjuk oleh BPH Migas.
"Sementara kalau impor barangnya mau ditaruh dimana, depo penyimpanan BBM sudah penuh semua karena demandnya turun signifikan," kata dia.
"BPH Migas tidak dalam tupoksi untuk menetapkan harga BBM, tapi lebih kepada menjamin ketersediaan volume. Kalau maunya BPH Migas sesuai keadilan sosial saat harga minyak dunia turun, harga BBM seharusnya diturunkan juga," ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa saat acara webminar bertajuk Dampak PSBB Terhadap Sektor BBM di Jakarta, Jumat (8/5/2020).
Menurut dia keputusan penyesuaian harga BBM telah ditetapkan mengacu pada Keputusan Menteri ESDM No.62K/MEM/2020 yakni penyesuaian harga BBM diatur berdasarkan parameter formula harga pada dua bulan sebelumnya. Adapun paramater harga BBM terdiri dari rata-rata harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), Mean Of Pleats Singapore (MOPS) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Ia pun menyadari bahwa jika mengacu pada rata-rata parameter formula harga di dua bulan sebelumnya, maka seharusnya pada bulan Mei 2020 ini pemerintah mulai menurunkan harga BBM. Namun pada kenyataannya sampai bulan ini Kementerian ESDM belum mulai menurunkan harga BBM.
"Mungkin di satu sisi memperhitungkan aspek ekonomi, aspek politik dan pertahanan dan keamanan," ujarnya.
Disamping itu, kemungkinan pertimbangan lain terkait dilema yang dihadapi oleh PT Pertamina (Persero) karena penjualan secara nasional turun lebih dari 30%. Sementara Pertamina memiliki porsi kewajiban penyaluran BBM mencapai 75% dibandingkan badan usaha lain yang telah ditunjuk oleh BPH Migas.
"Sementara kalau impor barangnya mau ditaruh dimana, depo penyimpanan BBM sudah penuh semua karena demandnya turun signifikan," kata dia.
(akr)
Explore More