Lagi, Buruh Ancam Aksi Mogok Nasional Jika Upah Tak Naik

loading...
Lagi, Buruh Ancam Aksi Mogok Nasional Jika Upah Tak Naik
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, kalau tidak ada kenaikan upah minimum, bisa dipastikan aksi-aksi buruhakan membesar dan semakin menguat. Apalagi dengan adanya penolakan Omnibus Law.

“Bisa saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan mogok kerja nasional," tegas Said di Jakarta, Jumat(30/10/2020). (Baca juga:Jokowi Sebut Demo UU Ciptaker karena Hoaks dan Disinformasi, Ini Respons KSPI)

Jika diperlukan, mogok kerja nasional ini dilakukan setelah adanya perundingan sebanyak tiga kali oleh serikat pekerja di tingkat perusahaan terkait kenaikan upah minimum dan upah berkala, yang akan dilakukan paling lambat akhir November atau pertengahan Desember 2020.

Dalam perundingan tersebut, bisa saja terjadi deadlock. Atas dasar itu, serikat pekerja bisa mengajukan pemberitahuan mogok kerja ke Dinas Tenaga Kerja terkait akibat gagalnya perundingan kenaikan upah dengan dasar menggunakan UU No. 13 Tahun 2003.



Sedangkan, pimpinan cabang hingga pimpinan nasional menggunakan UU No. 21 Tahun 2000 Pasal 4, yaitu merencanakan dan melaksanakan pemogokan dalam bentuk mogok kerja nasional akibat deadlocknya perundingan upah di tingkat perusahaan.

“Mogok kerja ini dilakukan tanpa kekerasan dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Keputusan mogok kerja nasional akan dipertimbangkan secara matang dan tidak sembrono oleh pimpinan nasional serikat pekerja,” tegas Said.

“Menaker adalah orang yang paling bertanggung jawab kalau terjadi mogok kerja nasional. Stop produksi serentak di seluruh Indonesia. Itu dibolehkan dalam UU No. 13 Tahun 2003. Berbeda dengan tanggal 6-8 Oktober, yang menggunakan dasar unjuk rasa. Mogok Kerja Nasional akan lebih dahsyat lagi,” lanjutnya.



Dalam waktu dekat, yang akan dilakukan KSPI dan buruh Indonesia adalah melakukan aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 2 November di depan Istana dan Mahkamah Konstitusi. Aksi juga akan dilakukan serentak di 24 provinsi dan melibatkan 200 kab/kota di seluruh Indonesia, meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan.
halaman ke-1 dari 2
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top