Penyelesaian Utang Garuda Indonesia Dibantu Kemenkeu

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana membantu penyelesaian utang Garuda Indonesia yang bakal jatuh tempo pada Juni medatang. Seperti diketahui, BUMN penerbangan tersebut memiliki utang jatuh tempo sebesar USD500 juta dan skema penyelesaiannya sedang disiapkan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman mengatakan, masalah penyelesaian utang ini dikomandoi oleh Kementerian BUMN. "Lead-nya Kementerian BUMN. Kita kerja sama terus. Kita sedang pikirkan beberapa alternatif Insyaallah lewat sukuk misalnya. Kita cari solusi bantu Garuda," kata Luky, Jumat (8/5/2020)

Sebagai informasi, Garuda Indonesia (Persero) meminta bantuan keuangan dan relaksasi kebijakan dari pemerintah untuk bertahan di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Pasalnya, saat ini perseroan dihadapkan pada utang yang akan jatuh tempo bulan Juni mendatang.

"Kita relaksasi keuangan, ini punya sedikit masalah, Juni ini jatuh tempo USD500 juta sehingga kita membutuhkan bantuan keuangan dan relaksasi," ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra

Saat ini posisi ekuitas perseoran mencapai USD720,62 juta. Dengan demikian, posisi debt to equity ratio (DER) perseroan mencapai 2,55 kali, dan net debt to equity ratio perseroan mencapai 214%. Garuda Indonesia tercatat memiliki liabilitas jangka pendek yang cukup besar per akhir 2019, yakni USD3,25 miliar. Kewajiban jangka pendek itu mendominasi total liabilitas perseroan yang mencapai USD3,73 miliar.

Dari jumlah tersebut, USD984,85 juta di antaranya merupakan pinjaman bank. Pinjaman ini terdiri dari pinjaman bank terafiliasi sebanyak USD540,09 juta dan USD444,75 juta kepada bank pihak ketiga. Salah satu utang yang jatuh tempo dalam waktu dekat yakni sukuk global yang terbit pada 2017 senilai USD500 juta pada 3 Juni 2020.