Jokowi Minta Belanja K/L Digas, DPR Ingatkan Genjot Insentif UMKM
Selasa, 03 November 2020 - 09:26 WIB
loading...
A
A
A
Kementerian dan Lembaga (K/L) harus menjalankan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan optimal. Hingga pertengahan Oktober ini, laporan menteri keuangan menyatakan serapan PEN mencapai 49% dari pagu anggaran Rp695 triliun.
“Serapan sektor kesehatan masih rendah, yakni baru 31, 78 persen atau sebesar Rp. 27,59 triliun. Kita patut apresiasi belanja perlindungan sosial yang mencapai 82 persen,” tuturnya
Program insentif usaha juga relatif masih rendah, yakni hanya 24,6 persen. Padahal program ini sangat membantu para pelaku usaha. Program dukungan untuk usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah tersalurkan Rp91,77 triliun atau 74,3 persen dari pagu Rp123,46 triliun.
“Sementera itu, pembiayaan korporasi masih nihil dari pagu Rp 53,57 triliun. Saya berharap pemerintah lebih mengoptimalkan kembali program insentif untuk UMKM ini, meskipun serapannya sudah lumayan bagus. Sektor UMKM adalah sektor strategis, penopang 60 persen PDB,” ungkap Said.
(Baca Juga: Kuartal Akhir 2020, Menkeu Tancap Gas Dorong Belanja Pemerintah )
“Serapan sektor kesehatan masih rendah, yakni baru 31, 78 persen atau sebesar Rp. 27,59 triliun. Kita patut apresiasi belanja perlindungan sosial yang mencapai 82 persen,” tuturnya
Program insentif usaha juga relatif masih rendah, yakni hanya 24,6 persen. Padahal program ini sangat membantu para pelaku usaha. Program dukungan untuk usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah tersalurkan Rp91,77 triliun atau 74,3 persen dari pagu Rp123,46 triliun.
“Sementera itu, pembiayaan korporasi masih nihil dari pagu Rp 53,57 triliun. Saya berharap pemerintah lebih mengoptimalkan kembali program insentif untuk UMKM ini, meskipun serapannya sudah lumayan bagus. Sektor UMKM adalah sektor strategis, penopang 60 persen PDB,” ungkap Said.
(Baca Juga: Kuartal Akhir 2020, Menkeu Tancap Gas Dorong Belanja Pemerintah )
Lihat Juga :
