Persoalan Jatah Pengurusan Impor Bukan Hal Baru, Terus Dikeluhkan Pengusaha
Rabu, 04 November 2020 - 05:45 WIB
loading...
Ketua Asosiasi Holtikultura Nasional, Anton Muslim Arbi mengatakan, persoalan jatah untuk pengurusan impor bukan hal baru, tapi memang sejak lama. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Asosiasi Holtikultura Nasional, Anton Muslim Arbi meminta kepada penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan permainan dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) dan Surat Perizinan Impor (SPI) .
Sebab, diduga ada nama politisi yang disebut-sebut sebagai perantara untuk bisa mendapatkan izin impor dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
“Kalau penyebutan nama seperti itu, KPK mestinya bertindak dong. Disini kita butuhkan betul-betul penegak hukum seperti KPK mau melakukan tindakan-tindakan seperti ini, menindak,” kata Anton Muslim kepada wartawan.
(Baca Juga: SPI Bawang Putih Harus Terbuka, Pengamat: Jika Tidak, Ada Mafia Dong! )
Sebetulnya, kata dia, persoalan jatah untuk pengurusan impor bukan hal baru, tapi memang sejak lama. Bahkan, KPK dulu pernah menangkap anggota Komisi VI DPR RI terkait kasus penerbitan SPI tersebut. Makanya, harusnya KPK turun tangan untuk berantas adanya mafia atau kartel.
Sebab, diduga ada nama politisi yang disebut-sebut sebagai perantara untuk bisa mendapatkan izin impor dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
“Kalau penyebutan nama seperti itu, KPK mestinya bertindak dong. Disini kita butuhkan betul-betul penegak hukum seperti KPK mau melakukan tindakan-tindakan seperti ini, menindak,” kata Anton Muslim kepada wartawan.
(Baca Juga: SPI Bawang Putih Harus Terbuka, Pengamat: Jika Tidak, Ada Mafia Dong! )
Sebetulnya, kata dia, persoalan jatah untuk pengurusan impor bukan hal baru, tapi memang sejak lama. Bahkan, KPK dulu pernah menangkap anggota Komisi VI DPR RI terkait kasus penerbitan SPI tersebut. Makanya, harusnya KPK turun tangan untuk berantas adanya mafia atau kartel.
Lihat Juga :
