Kementerian/Lembaga Nunggak Setoran Laporan Keuangan ke BPKP

Terkait pengawasan, lelaki yang juga menjabat sebagai Komisaris PT PLN (Persero) itu merinci, langkah yang terus dilakukan pihaknya untuk mencegah terjadinya penyimpangan adalah memaksimalkan peran assurance dan consulting.

Untuk pengawasan consulting, dilakukan melalui aplikasi Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa. Dalam konteks ini, BPKP bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

"Ya, tujuannya agar penggunaan Dana Desa lebih akuntabel dan sederhana, sehingga lebih mudah dipahami masyarakat desa. Jadi, aplikasi OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara), agar proses pertanggungjawaban dana desa, termasuk pelaporan outputnya lebih terintegrasi," kata Ateh. ( Baca juga: Sekjen Dewan PapuaThaha Alhamid: Otsus Jalan Menuju Perubahan )

Sementara langkah penjaminan atau assurance, dilakukan melalui evaluasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa, mengkoordinasi dan mereview penyaluran dana desa yang dilakukan APIP, audit penyaluran BLT-DD, bansos APBN, Bansos APBD, serta melakukan verifikasi Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa (BLT DD).