Kementerian/Lembaga Nunggak Setoran Laporan Keuangan ke BPKP
Rabu, 04 November 2020 - 16:55 WIB
loading...
Foto/ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum menerima laporan keuangan kementerian dan lembaga (KL) pada kuartal ke-III 2020. Dengan demikian, serapan pagu anggaran K/L pada periode tersebut belum tercatat di dalam data BPKP. ( Baca juga: Resmi! BPKP dan Kemenkes Tetapkan Harga Swab Test Paling Mahal Rp900.000 )
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, laporan keuangan KL pada kuartal III tahun ini masih dalam proses penyusunan. Karena itu, pihaknya tetap melakukan kontrol terhadap serapan anggaran tersebut. Meski begitu, Ateh menyebut pihaknya terus mengingatkan agar laporan anggaran tersebut dapat dimasukan ke BPKP untuk diaudit.
"Kita belum dapat data terakhir, atau update di kuartal III. Ya kami hanya bisa jawab, karena dalam proses. Kami juga kemarin rapat anggaran dengan Presiden (Joko Widodo) dan sejauh ini sudah diingatkan. Tetap dalam proses monitoring," ujar Ateh saat dikonfirmasi MNC News Portal, Jakarta, Rabu (4/11/2020).
Sementara terkait anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pembangunan desa, BPKP mencatat terus meningkat. Pada 2017 hingga 2018, alokasi Dana Desa yang dianggarkan sebesar Rp60 triliun. Angka itu naik pada 2019 menjadi Rp 70 triliun, sementara pada 2020 mencapai Rp72 triliun.
"Dana yang besar itu, tentu harus diimbangi oleh pengawasan yang kuat, dan hal itu tidak cukup hanya dilaksanakan oleh BPKP saja. Perlu sinergi dan kolaborasi bersama peran pengawasan lainnya," ujarnya.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, laporan keuangan KL pada kuartal III tahun ini masih dalam proses penyusunan. Karena itu, pihaknya tetap melakukan kontrol terhadap serapan anggaran tersebut. Meski begitu, Ateh menyebut pihaknya terus mengingatkan agar laporan anggaran tersebut dapat dimasukan ke BPKP untuk diaudit.
"Kita belum dapat data terakhir, atau update di kuartal III. Ya kami hanya bisa jawab, karena dalam proses. Kami juga kemarin rapat anggaran dengan Presiden (Joko Widodo) dan sejauh ini sudah diingatkan. Tetap dalam proses monitoring," ujar Ateh saat dikonfirmasi MNC News Portal, Jakarta, Rabu (4/11/2020).
Sementara terkait anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pembangunan desa, BPKP mencatat terus meningkat. Pada 2017 hingga 2018, alokasi Dana Desa yang dianggarkan sebesar Rp60 triliun. Angka itu naik pada 2019 menjadi Rp 70 triliun, sementara pada 2020 mencapai Rp72 triliun.
"Dana yang besar itu, tentu harus diimbangi oleh pengawasan yang kuat, dan hal itu tidak cukup hanya dilaksanakan oleh BPKP saja. Perlu sinergi dan kolaborasi bersama peran pengawasan lainnya," ujarnya.
Lihat Juga :
