Literasi Keuangan Digital RI Kalah dari Negara Tetangga, Jokowi: Kita Punya PR Besar
loading...
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyayangkan, tingkat literasi keuangan digital nasional masih rendah yakni baru mencapai 35,5%. Bahkan tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, sehingga masih punya pekerjaan rumah (PR) besar yang harus dibenahi.
Pada tahun 2019, kata Jokowi, Indeks Inklusi Keuangan Indonesia berada pada angka 76% atau lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain di ASEAN seperti Singapura yang mencapai 98%, Malaysia 85% serta, Thailand 82%. “Masih banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan informal dan hanya 31,26% masyarakat yang pernah menggunakan layanan digital,” kata Jokowi saat membuka Indonesia Fintech Summit 2020, Rabu (11/11/2020).
(Baca Juga: Indonesia Fintech Summit 2020, Menko Airlangga: Bisa Pulihkan Ekonomi Nasional )
Lantaran itu Ia meminta agar para inovator financial technology (fintech) tidak hanya bertindak sebagai penyalur pinjaman dan pembayaran daring saja, tetapi juga sebagai penggerak utama literasi keuangan digital bagi masyarakat. Lebih lanjut, Jokowi juga ingin fintech menjalankan fungsi sebagai pendamping perencana keuangan, dan memperluas akses UMKM dalam pemasaran E-commerce.
“Para inovator fintech juga harus mengembangkan diri secara terus menerus untuk menjalankan fungsi agregator dan inovative credit scoring, memberikan layanan equity crowdfunding dan project financing,” imbuhnya.
(Baca Juga: Marak Kejahatan Digital Keuangan, Jokowi Minta Ditangani Serius )
Diterangkan olehnya kontribusi fintech pada penyaluran pinjaman nasional di tahun ini mencapai Rp128,7 triliun atau meningkat 113% secara year on year (yoy). Selain itu, dia menyatakan pada September 2020 terdapat 89 penyelenggara fintech yang berkontribusi Rp9,87 triliun pada transaksi layanan jasa keuangan di Indonesia dan Rp15,5 triliun rupiah disalurkan penyelenggara fintech equity crowdfunding berizin.
Lihat Juga: Kemenparekraf: Literasi Keuangan dan Bisnis DPUP 2024 Cegah dari Pinjol Ilegal dan Judol
Pada tahun 2019, kata Jokowi, Indeks Inklusi Keuangan Indonesia berada pada angka 76% atau lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain di ASEAN seperti Singapura yang mencapai 98%, Malaysia 85% serta, Thailand 82%. “Masih banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan informal dan hanya 31,26% masyarakat yang pernah menggunakan layanan digital,” kata Jokowi saat membuka Indonesia Fintech Summit 2020, Rabu (11/11/2020).
(Baca Juga: Indonesia Fintech Summit 2020, Menko Airlangga: Bisa Pulihkan Ekonomi Nasional )
Lantaran itu Ia meminta agar para inovator financial technology (fintech) tidak hanya bertindak sebagai penyalur pinjaman dan pembayaran daring saja, tetapi juga sebagai penggerak utama literasi keuangan digital bagi masyarakat. Lebih lanjut, Jokowi juga ingin fintech menjalankan fungsi sebagai pendamping perencana keuangan, dan memperluas akses UMKM dalam pemasaran E-commerce.
“Para inovator fintech juga harus mengembangkan diri secara terus menerus untuk menjalankan fungsi agregator dan inovative credit scoring, memberikan layanan equity crowdfunding dan project financing,” imbuhnya.
(Baca Juga: Marak Kejahatan Digital Keuangan, Jokowi Minta Ditangani Serius )
Diterangkan olehnya kontribusi fintech pada penyaluran pinjaman nasional di tahun ini mencapai Rp128,7 triliun atau meningkat 113% secara year on year (yoy). Selain itu, dia menyatakan pada September 2020 terdapat 89 penyelenggara fintech yang berkontribusi Rp9,87 triliun pada transaksi layanan jasa keuangan di Indonesia dan Rp15,5 triliun rupiah disalurkan penyelenggara fintech equity crowdfunding berizin.
Lihat Juga: Kemenparekraf: Literasi Keuangan dan Bisnis DPUP 2024 Cegah dari Pinjol Ilegal dan Judol
(akr)