Data Penerima Bansos Bikin Puyeng Sri Mulyani, Terutama UMKM
loading...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku, masih kesulitan mendapatkan data masyarakat penerima bantuan sosial (bansos), terutama untuk sektor UMKM. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku, masih kesulitan mendapatkan data masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) . Adapun salah satunya yakni data bansos untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Paling sering dibahas, namun sulit dari datanya adalah UMKM. Karena itu adanya regulasi proteksi dan menjaga data mereka," kata Menkeu Sri Mulyani dalam video virtual di Jakarta, Rabu (11/11/2020).
(Baca Juga: Waduh, Sri Mulyani Bongkar Data Penerima Bansos Belum Diperbarui Sejak 2015 )
Sambung dia menerangkan, banyak yang menyebut Indonesia memiliki 60 juta UMKM. Namun ketika pemerintah, mengalokasikan anggaran program pemulihan ekonomi (PEN) untuk UMKM, seperti fasilitas subsidi bunga atau restrukturisasi pinjaman atau banpres produktif Rp2,4 juta per UMKM, justru kesulitan dalam pendataan.
"Mencari orangnya ini tidak gampang. Kita punya database yang sangat terfragmentasi," bebernya.
(Baca Juga: Lindungi Masyarakat Terdampak Corona, Pemerintah Diminta Perbaiki Data Bansos )
Dia menambahkan data-data UMKM tersebut tidak berasal dari satu pintu, dikarenakan penyaluran data UMKM masih terkotak-kotak. "Jadi ini adalah perlunya untuk integrasikan dan memungkinkan untuk eksekusi efektif efisien dan tepat sasaran. Juga bisa minimalkan yang disebut exclusion dan inclusion error," tandasnya.
Sebelumnya Sri Mulyani pernah menyebutkan, data penerima bansos belum diperbarui sejak 2015. Padahal, pembaruan data penerima bantuan itu seharusnya dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah.
"Paling sering dibahas, namun sulit dari datanya adalah UMKM. Karena itu adanya regulasi proteksi dan menjaga data mereka," kata Menkeu Sri Mulyani dalam video virtual di Jakarta, Rabu (11/11/2020).
(Baca Juga: Waduh, Sri Mulyani Bongkar Data Penerima Bansos Belum Diperbarui Sejak 2015 )
Sambung dia menerangkan, banyak yang menyebut Indonesia memiliki 60 juta UMKM. Namun ketika pemerintah, mengalokasikan anggaran program pemulihan ekonomi (PEN) untuk UMKM, seperti fasilitas subsidi bunga atau restrukturisasi pinjaman atau banpres produktif Rp2,4 juta per UMKM, justru kesulitan dalam pendataan.
"Mencari orangnya ini tidak gampang. Kita punya database yang sangat terfragmentasi," bebernya.
(Baca Juga: Lindungi Masyarakat Terdampak Corona, Pemerintah Diminta Perbaiki Data Bansos )
Dia menambahkan data-data UMKM tersebut tidak berasal dari satu pintu, dikarenakan penyaluran data UMKM masih terkotak-kotak. "Jadi ini adalah perlunya untuk integrasikan dan memungkinkan untuk eksekusi efektif efisien dan tepat sasaran. Juga bisa minimalkan yang disebut exclusion dan inclusion error," tandasnya.
Sebelumnya Sri Mulyani pernah menyebutkan, data penerima bansos belum diperbarui sejak 2015. Padahal, pembaruan data penerima bantuan itu seharusnya dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah.
(akr)
Explore More