Pemerintah Diminta Kaji Ulang Rencana Umum Energi Nasional
Jum'at, 13 November 2020 - 17:15 WIB
loading...
A
A
A
Direktur Riset Indef Berly Martawardaya menuturkan, rendahnya alokasi APBN untuk aktivitas Pembangunan Rendah Karbon (LCD) selama 2018-2020 baik secara nominal (Rp34,5 triliun, Rp23,8 triliun dan Rp23,4 triliun) dan proporsi ke APBN (1,6%, 1,4% dan 0,9%) adalah indikasi kuat bahwa semangat transformasi hijau belum jadi bagian penting resep merespons pandemi dan build back better seperti dilakukan banyak negara lain.
"Pengkajian lebih lanjut menunjukkan sekitar 60% dari dana LCD dialokasikan untuk transportasi yang didominasi oleh subsidi tarif transportasi publik," sebut dia.
Transformasi sektor energi yang vital untuk mencapai target 23% EBT (energi baru terbarukan) di bauran energi mendapat porsi lebih kecil dan masih belum didukung feed-in-tarif yang sesuai dengan karakteristik EBT. Energi terbarukan seharusnya menjadi prioritas. Tipe energi ini terbukti menciptakan lapangan kerja tiga kali lebih banyak daripada batu bara di setiap mata rantai selain tidak menghasilkan polusi dan gangguan pernapasan.
Ditambah biaya tenaga surya dan angin terus menurun seiring dengan kemajuan teknologi sehingga meningkatkan efisiensi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu merevisi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dengan target angka yang lebih ambisius. Thailand, Filipina dan Vietnam telah menunjukkan bahwa meningkatkan kapasitas terpasang EBT 5-20 kali dalam 5 tahun bisa dilakukan.
Ekonomi tidak bisa berjalan tanpa daya dukung alam. People, profit, planet menurutnya harus berjalan bersama. Mengacu pada hal itu, pengembangan bisnis pariwisata yang berdampak pada ekosistem seperti di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur perlu mendapatkan perhatian serius. Pariwisata harus bersandar pada nilai lokal dengan mengacu pada sosial budaya setempat, sehingga akan menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan.
"Pengkajian lebih lanjut menunjukkan sekitar 60% dari dana LCD dialokasikan untuk transportasi yang didominasi oleh subsidi tarif transportasi publik," sebut dia.
Transformasi sektor energi yang vital untuk mencapai target 23% EBT (energi baru terbarukan) di bauran energi mendapat porsi lebih kecil dan masih belum didukung feed-in-tarif yang sesuai dengan karakteristik EBT. Energi terbarukan seharusnya menjadi prioritas. Tipe energi ini terbukti menciptakan lapangan kerja tiga kali lebih banyak daripada batu bara di setiap mata rantai selain tidak menghasilkan polusi dan gangguan pernapasan.
Ditambah biaya tenaga surya dan angin terus menurun seiring dengan kemajuan teknologi sehingga meningkatkan efisiensi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu merevisi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dengan target angka yang lebih ambisius. Thailand, Filipina dan Vietnam telah menunjukkan bahwa meningkatkan kapasitas terpasang EBT 5-20 kali dalam 5 tahun bisa dilakukan.
Ekonomi tidak bisa berjalan tanpa daya dukung alam. People, profit, planet menurutnya harus berjalan bersama. Mengacu pada hal itu, pengembangan bisnis pariwisata yang berdampak pada ekosistem seperti di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur perlu mendapatkan perhatian serius. Pariwisata harus bersandar pada nilai lokal dengan mengacu pada sosial budaya setempat, sehingga akan menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan.
Lihat Juga :
