RKAB Babel Harus Selaras Aturan Turunan UU Minerba
Senin, 16 November 2020 - 21:02 WIB
loading...
Kegiatan pertambangan mineral dan batu bara harus sesuai dengan UU No 3/2020 tentang Minerba. Foto/Ilustrasi/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) belum lama ini telah menerbitan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) bagi 3 perusahaan tambang dan ekspor timah. Penerbitan RKAB tersebut kemudian menjadi sorotan sejumlah pihak karena dinilai terburu-buru dan bisa berdampak pada produksi timah Babel.
Terbitnya RKAB itu dikhawatirkan dapat mengacaukan jumlah produksi timah Babel yang sesuai dengan RKAB 2020 dari perusahaan masih layak dan aktif berproduksi. Alasan Gubernur Babel Erzaldi Rosman menerbitkan RKAB untuk segera menghidupkan sektor ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 diharap tidak sampai melangkahi mekanisme dan aturan yang berlaku.
Dalam kesempatan berbeda, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktur Jendral Mineral dan Batubara (Minerba) Ridwan Djamaludin mengatakan, terkait hal itu pihaknya terus berupaya agar Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi aturan turunan dari Undang-Undang No 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) bisa segera rampung.
(Baca Juga: Tuntut Cabut Izin Tambang, Nelayan Goreng Ikan Asin di Depan Kantor PT Timah)
"Saat ini sedang disusun tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) baru yang sedang dikebut, supaya badan usaha dapat melanjutkan kegiatannya tanpa kendala," ungkapnya melalui keterangan tertulis, Senin (16/11/2020).
Terbitnya RKAB itu dikhawatirkan dapat mengacaukan jumlah produksi timah Babel yang sesuai dengan RKAB 2020 dari perusahaan masih layak dan aktif berproduksi. Alasan Gubernur Babel Erzaldi Rosman menerbitkan RKAB untuk segera menghidupkan sektor ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 diharap tidak sampai melangkahi mekanisme dan aturan yang berlaku.
Dalam kesempatan berbeda, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktur Jendral Mineral dan Batubara (Minerba) Ridwan Djamaludin mengatakan, terkait hal itu pihaknya terus berupaya agar Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi aturan turunan dari Undang-Undang No 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) bisa segera rampung.
(Baca Juga: Tuntut Cabut Izin Tambang, Nelayan Goreng Ikan Asin di Depan Kantor PT Timah)
"Saat ini sedang disusun tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) baru yang sedang dikebut, supaya badan usaha dapat melanjutkan kegiatannya tanpa kendala," ungkapnya melalui keterangan tertulis, Senin (16/11/2020).
Lihat Juga :
