Agar Bonus Demografi Tak Sia-sia, Pemerintah Pacu Peningkatan Kualitas SDM
Selasa, 24 November 2020 - 05:25 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan, bonus demografi yang dialami Indonesia tidak disertai dengan produktivitas dan kualitas dari para tenaga kerja. Hal ini menjadi pekerjaan rumah ke depan untuk mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
"Ini menjadi PR kita bersama selain untuk menciptakan bisnis yang inklusif, kita juga harus mendorong SDM yang berkualitas," ujarnya dalam webinar, Senin (23/11/2020).
Rudy menuturkan, dalam mendorong peningkatan kualitas SDM, pemerintah mempunya dua skema. Pertama, skema jangka panjang melalui revitalisasi pendidikan melalui pengembangan vokasi.
(Baca juga: Tenang, Infrastruktur dan SDM Indonesia Siap Lakukan Vaksinasi COVID-19 )
Kedua, skema jangka pendek melalui program kartu prakerja yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi para pencari kerja, pekerja/buruh terkena PHK serta pekerja/buruh yang dirumahkan termasuk UKM.
"Kami harapkan sebanyak 5,6 juta orang penerima kartu prakerja tahun ini bisa skilling, upskilling, dan reskilling, khususnya para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19," tuturnya.
Pemerintah juga mendorong pelatihan-pelatihan dengan lembaga swasta sehingga diharapkan bisa meningkatkan produktivitas dan kompetensi dari SDM. "Sehingga di tahun 2021, kita masih akan meneruskan program kartu prakerja ini," imbuhnya.
Rudy melanjutkan, pemerintah juga memberikan insentif bagi industri yang terlibat dalam pengembangan vokasi dalam bentuk super tax deduction sebesar 200% melalui penerbitan PP 45/2019 tentang perubahan atas PP 94/2010.
(Baca juga: Mantap! Setoran Pajak Digital Melesat 306% )
Kebijakan ini dapat dimanfaatkan perusahaan dalam upaya peningkatan skill masyarakat berpendapatan rendah khususnya yang terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan rantai pasok.
"Insentif ini diberikan agar dunia usaha mau membantumendorong peningkatan kualitas SDM. Kita harapkan nantinya ada kolaborasi yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi kita," jelasnya.
"Ini menjadi PR kita bersama selain untuk menciptakan bisnis yang inklusif, kita juga harus mendorong SDM yang berkualitas," ujarnya dalam webinar, Senin (23/11/2020).
Rudy menuturkan, dalam mendorong peningkatan kualitas SDM, pemerintah mempunya dua skema. Pertama, skema jangka panjang melalui revitalisasi pendidikan melalui pengembangan vokasi.
(Baca juga: Tenang, Infrastruktur dan SDM Indonesia Siap Lakukan Vaksinasi COVID-19 )
Kedua, skema jangka pendek melalui program kartu prakerja yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi para pencari kerja, pekerja/buruh terkena PHK serta pekerja/buruh yang dirumahkan termasuk UKM.
"Kami harapkan sebanyak 5,6 juta orang penerima kartu prakerja tahun ini bisa skilling, upskilling, dan reskilling, khususnya para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19," tuturnya.
Pemerintah juga mendorong pelatihan-pelatihan dengan lembaga swasta sehingga diharapkan bisa meningkatkan produktivitas dan kompetensi dari SDM. "Sehingga di tahun 2021, kita masih akan meneruskan program kartu prakerja ini," imbuhnya.
Rudy melanjutkan, pemerintah juga memberikan insentif bagi industri yang terlibat dalam pengembangan vokasi dalam bentuk super tax deduction sebesar 200% melalui penerbitan PP 45/2019 tentang perubahan atas PP 94/2010.
(Baca juga: Mantap! Setoran Pajak Digital Melesat 306% )
Kebijakan ini dapat dimanfaatkan perusahaan dalam upaya peningkatan skill masyarakat berpendapatan rendah khususnya yang terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan rantai pasok.
"Insentif ini diberikan agar dunia usaha mau membantumendorong peningkatan kualitas SDM. Kita harapkan nantinya ada kolaborasi yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi kita," jelasnya.
(ind)
Lihat Juga :
