Tingkatkan Akses Listrik di Timur RI, ADB Pinjami PLN USD600 Juta
loading...
A
A
A
JAKARTA - Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman senilai USD600 juta atau sekitar Rp8,4 triliun untuk membantu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk meningkatkan akses listrik dan mendorong energi terbarukan di Indonesia bagian timur. Program ini juga mencakup dua hibah, masing-masing senilai USD3 juta, dari Japan Fund for Poverty Reduction dan Asia Clean Energy Fund.
Tahap kedua dari Akses Energi Berkelanjutan di Indonesia Timur–Program Pembangunan Jaringan Listrik ini mendukung upaya PLN untuk meningkatkan akses listrik dan meningkatkan keandalan layanan di 9 provinsi di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Ini adalah kelanjutan dari tahap pertama program yang dimulai tahun 2017 dan saat itu mencakup 8 provinsi di Sulawesi dan Nusa Tenggara.
"Program ini akan meningkatkan akses listrik yang berkelanjutan, adil, dan andal bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia, termasuk melalui pemanfaatan cahaya matahari dan sumber terbarukan lainnya," kata Direktur Bidang Energi Asia Tenggara di ADB Toru Kubo di Jakarta, Selasa (23/11/2020).
(Baca Juga: PLN Fokus Wujudkan Keadilan Energi Lewat Pemerataan Infrastruktur Kelistrikan)
Lalu, listrik yang andal sangat penting agar masyarakat dapat mengakses peluang kerja dan layanan pendidikan serta kesehatan, terutama di masa pandemi penyakit virus Corona (Covid-19). "Program ini juga akan mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia timur dari pandemi dan berkontribusi bagi pertumbuhan yang adil dan tangguh," katanya.
Perekonomian Indonesia telah naik dua kali lipat sejak tahun 2000, sedangkan tingkat kemiskinan nasional telah turun ke 9,7% pada 2018, dari sebelumnya 19,1% pada 2000. Kemajuan tersebut kini terancam oleh pandemi Covid-19. ADB memperkirakan perekonomian Indonesia akan berkontraksi 1% pada 2020, dibandingkan dengan pertumbuhan 5% pada 2019.
Untuk meredam guncangan ekonomi, pemerintah mengadakan program listrik gratis bagi 24 juta rumah tangga miskin serta diskon 50% bagi 7 juta rumah tangga lainnya, dan hal ini dapat mengurangi pendapatan dan kemampuan PLN untuk membiayai operasinya.
Pemerintah terus mendorong pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Sebagian penduduk di timur Indonesia saat ini memiliki akses listrik yang terbatas. Sekitar 56% rumah tangga di Papua belum memiliki akses listrik, atau memiliki akses namun tidak memadai. Demikian pula dengan sekitar 28% rumah tangga di Maluku. Angka-angka ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 4%.
Pemerintah telah memprioritaskan program elektrifikasi bagi 433 desa yang saat ini tidak memiliki akses listrik, seluruhnya berlokasi di provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.
Perluasan elektrifikasi di Indonesia timur merupakan bagian penting dari rencana investasi infrastruktur pemerintah, yang bertekad menyediakan listrik di seluruh Indonesia pada 2024. Pemerintah juga berupaya meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi total menjadi 23% pada 2025, naik dari 13% pada 2016. Selain itu, pemerintah berharap sebisa mungkin meniadakan penggunaan minyak solar untuk mesin pembangkit listrik, dan ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi kawasan terpencil.
Tahap kedua dari Akses Energi Berkelanjutan di Indonesia Timur–Program Pembangunan Jaringan Listrik ini mendukung upaya PLN untuk meningkatkan akses listrik dan meningkatkan keandalan layanan di 9 provinsi di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Ini adalah kelanjutan dari tahap pertama program yang dimulai tahun 2017 dan saat itu mencakup 8 provinsi di Sulawesi dan Nusa Tenggara.
"Program ini akan meningkatkan akses listrik yang berkelanjutan, adil, dan andal bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia, termasuk melalui pemanfaatan cahaya matahari dan sumber terbarukan lainnya," kata Direktur Bidang Energi Asia Tenggara di ADB Toru Kubo di Jakarta, Selasa (23/11/2020).
(Baca Juga: PLN Fokus Wujudkan Keadilan Energi Lewat Pemerataan Infrastruktur Kelistrikan)
Lalu, listrik yang andal sangat penting agar masyarakat dapat mengakses peluang kerja dan layanan pendidikan serta kesehatan, terutama di masa pandemi penyakit virus Corona (Covid-19). "Program ini juga akan mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia timur dari pandemi dan berkontribusi bagi pertumbuhan yang adil dan tangguh," katanya.
Perekonomian Indonesia telah naik dua kali lipat sejak tahun 2000, sedangkan tingkat kemiskinan nasional telah turun ke 9,7% pada 2018, dari sebelumnya 19,1% pada 2000. Kemajuan tersebut kini terancam oleh pandemi Covid-19. ADB memperkirakan perekonomian Indonesia akan berkontraksi 1% pada 2020, dibandingkan dengan pertumbuhan 5% pada 2019.
Untuk meredam guncangan ekonomi, pemerintah mengadakan program listrik gratis bagi 24 juta rumah tangga miskin serta diskon 50% bagi 7 juta rumah tangga lainnya, dan hal ini dapat mengurangi pendapatan dan kemampuan PLN untuk membiayai operasinya.
Pemerintah terus mendorong pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Sebagian penduduk di timur Indonesia saat ini memiliki akses listrik yang terbatas. Sekitar 56% rumah tangga di Papua belum memiliki akses listrik, atau memiliki akses namun tidak memadai. Demikian pula dengan sekitar 28% rumah tangga di Maluku. Angka-angka ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 4%.
Pemerintah telah memprioritaskan program elektrifikasi bagi 433 desa yang saat ini tidak memiliki akses listrik, seluruhnya berlokasi di provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.
Perluasan elektrifikasi di Indonesia timur merupakan bagian penting dari rencana investasi infrastruktur pemerintah, yang bertekad menyediakan listrik di seluruh Indonesia pada 2024. Pemerintah juga berupaya meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi total menjadi 23% pada 2025, naik dari 13% pada 2016. Selain itu, pemerintah berharap sebisa mungkin meniadakan penggunaan minyak solar untuk mesin pembangkit listrik, dan ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi kawasan terpencil.