Bidik Target 2030, Tata Kelola Hulu Migas Perlu Dibenahi
Senin, 30 November 2020 - 08:09 WIB
loading...
A
A
A
“Stakeholders collaboration dilakukan di negara lain sehingga mampu membangun iklim investasi migas yang menarik investor,” katanya.
Nanang berpendapat, hal yang sama harus dilakukan Indonesia. Hal ini akan tercermin dari kebijakan, regulasi, dan praktik-praktiknya. Paling mudah, kata dia, jika sektor ini dianggap vital dan penting, maka saat sektor migas berhadapan dengan sektor lain, sektor migas akan menjadi prioritas.
“Misalnya, lokasi migas terdapat perkebunan atau pertambangan dan lain-lainnya, maka yang diprioritaskan adalah pembebasan lahan untuk migas. Hal-hal semacam ini dilakukan di negara lain, termasuk Mesir. Keunggulan di Mesir adalah kesucian kontrak bagi hasilnya disepakati dan dilindungi,” kata Nanang.
Pengamat energi dari Institut Teknologi 10 November Mukhtasor mengatakan, dalam rangka meningkatkan daya saing, ada tiga aspek yang harus dibenahi, yaitu legal, keuangan, dan operasi. Kemudian, juga harus diperhatikan aspek tata kelola, risiko, dan compliance. (Baca juga: Manfaat Kesehatan dan Nutrisi Susu Kambing)
“Penekanan governance agar tercipta tata kelola hulu migas yang akuntabel, transparan dan partisipatif. Untuk mencapai hal ini butuh kekuatan pada aspek kepemimpinan, informasi, dan strategi yang tepat,” katanya.
Mukhtasor menegaskan, tata kelola harus diperbaiki, termasuk UU Migasnya. Keterlambatan revisi UU migas menunjukkan industri ini tidak menjadi prioritas negara. Seharusnya sejak Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan, sudah segera ada UU yang baru.
Nanang berpendapat, hal yang sama harus dilakukan Indonesia. Hal ini akan tercermin dari kebijakan, regulasi, dan praktik-praktiknya. Paling mudah, kata dia, jika sektor ini dianggap vital dan penting, maka saat sektor migas berhadapan dengan sektor lain, sektor migas akan menjadi prioritas.
“Misalnya, lokasi migas terdapat perkebunan atau pertambangan dan lain-lainnya, maka yang diprioritaskan adalah pembebasan lahan untuk migas. Hal-hal semacam ini dilakukan di negara lain, termasuk Mesir. Keunggulan di Mesir adalah kesucian kontrak bagi hasilnya disepakati dan dilindungi,” kata Nanang.
Pengamat energi dari Institut Teknologi 10 November Mukhtasor mengatakan, dalam rangka meningkatkan daya saing, ada tiga aspek yang harus dibenahi, yaitu legal, keuangan, dan operasi. Kemudian, juga harus diperhatikan aspek tata kelola, risiko, dan compliance. (Baca juga: Manfaat Kesehatan dan Nutrisi Susu Kambing)
“Penekanan governance agar tercipta tata kelola hulu migas yang akuntabel, transparan dan partisipatif. Untuk mencapai hal ini butuh kekuatan pada aspek kepemimpinan, informasi, dan strategi yang tepat,” katanya.
Mukhtasor menegaskan, tata kelola harus diperbaiki, termasuk UU Migasnya. Keterlambatan revisi UU migas menunjukkan industri ini tidak menjadi prioritas negara. Seharusnya sejak Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan, sudah segera ada UU yang baru.
Lihat Juga :
